Klik Tambang

Izin Eksplorasi Batu Gunung PT Muara Tiga Batee Abadi di Meunasah Papeun Tak Transparan sejak Awal

·
Izin Eksplorasi Batu Gunung PT Muara Tiga Batee Abadi di Meunasah Papeun Tak Transparan sejak Awal
Lokasi eksplorasi batu gunung PT Muara Tiga Batee Abadi di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Pidie.

sinarpidie.co—Penerbitan izin eksplorasi batu gunung PT. Muara Tiga Batee Abadi di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, dengan luas lahan 139 hektare diduga dilakukan dengan mekanisme yang tak transparan sejak awal.

Keuchik Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Teungku Sulaiman mengatakan, dirinya tidak mengeluarkan surat rekomendasi penggunaan lahan seluas 139 hektare untuk PT. Muara Tiga Batee Abadi di gampong setempat.

“Yang ada hanya rekomendasi pengambilan batu gunung. Tiba-tiba terungkap bahwa rekomendasi di kecamatan 139 hektare. Makanya masyarakat protes dan ribut. Lalu diadakan pertemuan yang difasilitasi Muspika Muara Tiga di meunasah pada bulan tujuh lalu,” kata dia pada sinarpidie.co, Selasa, 15 Januari 2019.

Dikatakannya, PT. Muara Tiga Batee Abadi sama sekali tidak melakukan pembebasan lahan di atas tanah ulayat gampong setempat.

“Perjanjiannya per bulan untuk gampong Rp 6 juta saat pengambilan batu sudah beroperasi. Tapi bukan hak miik lahan, apalagi 139 hektare. Surat yang saya tandatangani tidak menyebutkan hektare. Tiba-tiba surat camat sudah ada angka itu,” katanya lagi.

Di lain pihak, Camat Muara Tiga Muhammad Yusuf mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang rekomendasi tersebut. “Akan kita lihat dulu dan kita kaji ulang,” kata dia, Selasa, 15 Januari 2019.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Said Faisal ST MT mengatakan, rekomendasi dari Bupati Pidie untuk izin usaha pertambangan PT. Muara Tiga Batee Abadi di Meunasah Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Pidie telah keluar dan terlampir sebelum izin eksplorasi tersebut dikeluarkan.

“Sudah ada. Artinya, kami tidak akan pernah memproses apabila persyaratan belum lengkap. Semua dimulai dari kabupaten. Dari keuchik, camat, dan bupati. Semua ada aturan. Ada Edaran Gubernur Nomor 120 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan,” kata Said Faisal ST MT pada sinarpidie.co via telepon selular, Kamis, 10 Januari 2019. []

Komentar

Loading...