Ironi Disperindagkop-UKM Pidie

·
Ironi Disperindagkop-UKM Pidie
Pasar Beureunuen, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Disperindagkop UKM Pidie mematok target PAD berdasarkan qanun yang disahkan pada 2011 dan 2012 dengan perkiraan harga sewa aset Pemkab Pidie sesuai dengan harga pasaran pada tahun-tahun tersebut. Namun, target PAD tak pernah terealisasi, bahkan tertunggak pada pihak ketiga. Tarif retribusi semestinya ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali untuk disesuaikan.

sinarpidie.co--Tahun anggaran 2019, meskipun rata-rata tanah di pasar-pasar di sejumlah kecamatan di Pidie belum memiliki sertifikat dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun-tahun sebelumnya tak terealisasi, namun Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) Pidie, tetap menargetkan PAD sebesar Rp 2,5 miliar.

sinarpidie.co mencoba menggali mengapa target PAD pada Disperindagkop-UKM Pidie yang dalam beberapa tahun belakangan ditargetkan sebesar Rp 2,5 miliar, yang lebih kecil dibandingkan gaji pokok PNS, tunjangan, dan uang representasi PNS pada dinas tersebut sebesar Rp 2,6 miliar pada 2019 ditambah tunjangan keluarga sebesar Rp 271.922.954, tunjangan jabatan Rp 195.695.500, tunjangan beras Rp 136.554.428, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp 156.600.0000, dan jaminan kematian Rp 19.042.310, tak pernah terpenuhi setiap tahun.

 Baca juga:

Kepala Bidang Pasar pada Dinas Disperindagkop-UKM Pidie, Husaini, mengatakan, mekanisme pengutipan retribusi sewa ruko Pemkab Pidie dan sewa tanah Pemkab Pidie ada yang dilakukan oleh petugas yang notabene-nya merupakan PNS pada dinas tersebut dan ada juga melalui jasa pihak ketiga (kontrak).

“Di Pasar Beureunuen, jumlah ruko milik Pemkab Pidie ada delapan ruko, satu rumah dan satu pasar rakyat.` Tanah Pemkab Pidie yang disewakan untuk pemilik ruko harganya Rp 15.000/meter untuk satu tahun. Sewa toko tidak sampai Rp 35 juta per tahun. Kalau ruko besar 12 x 4 meter itu sudah termasuk ruko besar, dan pasaran harga sewa toko tergantung lokasi, tergantung harga pasar dan tempat yang strategis,” kata dia. “Sewa tanah juga ada yang tidak bayar, banyak. Sudah kita surati bagi yang tidak membayar, tapi kan kami punya atasan. Kami tidak bisa memberikan sanksi atau mengambil tindakan. Apabila ada yang bayar, kami ambil. Yang tidak bayar ya tidak kami ambil.”

Kata dia lagi, jika pihaknya berpatokan untuk mengutip sewa ruko seharga  yang tertera dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor  27 tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor  28  tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, harga tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasaran.

H. jamal Awadi, Keuchik atau Kepala Pasar Beureunuen mengatakan, ruko yang kini ditempatinya merupakan bangunan pribadi.

“Tapi status tanah milik pemerintah. Bayar sewa Rp 1.008.000 setiap tahunnya,” katanya, Minggu, 14 Juli 2019.

Setahunya, ruko milik Pemkab Pidie hanya ada dua di Pasar Beureuneun. Lokasinya di Pasar Melinjo. Sepengetahuannya juga, per tahun sewa ruko Pemkab Pidie di Pasar Beureunuen berkisar Rp 35 juta.

Namun, yang jadi pertanyaan, meski dikutip lebih mahal daripada nilai yang tertera dalam qanun, mengapa PAD pada Disperindagkop-UKM Pidie justru tak memenuhi target setiap tahun?

“Ruko Pemkab Pidie tetap dinas yang kelola. Mengenai sertifikat saya kurang tahu, mungkin bagian aset Pemda yang lebih tahu. Kami hanya tahu sewa tanah sewa ruko dan pengepakan pasar,” kata Husaini lagi. “Kalau pengepakan pasar tetap kita tagih walaupun ada yang menunggak dua bulan, tapi di akhir tahun tetap lunas.Karena sudah dikontrak.”

Nah, hingga 2019, hutang pihak ketiga pada Disperindagkop-UKM Pidie atau piutang retribusi pengepakan pasar (fachter) sudah berada pada angka Rp 200 juta. Piutang retribusi sewa tanah Pemkab Pidie pada 2016 Rp 659.696.900 dan pada 2017 sudah Rp 777.590.700. 2018, duh! []

Komentar

Loading...