Banner Stunting

Ini Temuan BPK terkait Lima Masalah Pemberian Kredit BRI

Ini Temuan BPK terkait Lima Masalah Pemberian Kredit BRI
Sumber ilustrasi: Kontan.co.id

sinarpidie.co--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018, melaporkan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Hasilnya, badan usaha milik negara (BUMN) itu belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara optimal.

Terdapat lima masalah terkait pemberian kredit dari BRI kepada debitur. Pertama, susunan pengurus debitur tidak sesuai dengan tata kelola. Kedua, laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik rekanan BRI, ketiga akta addendum perjanjian tidak disahkan oleh notaris.

Keempat adalah pencairan kredit dilakukan sebelum syarat terpenuhi, dan kelima adalah restrukturisasi kredit tidak sesuai ketentuan internal.

Dilansir dari kontan.co.id, Direktur Manajemen Risiko BRI Mohammad Irfan tak menampik kemungkinan pemberian kredit BRI yang belum semuanya sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

“Nasabah kami berjumlah jutaan dengan relationship manager dan account officer puluhan ribu, tentu ada sedikit temuan tentang kelemahan dalam proses pemberian kredit,” kata Irfan.

Rekening Pemkab Pidie di BRI

Pemerintah Kabupaten Pidie memiliki Rekening Kas Daerah di Bank BRI dengan nama rekening Bend. Kas Daerah Kab. Pidie.

Dalam LHP LKPD Pemkab Pidie tahun anggaran 2016, BPK menemukan, isi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pidie dengan Bank belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007.

Parahnya, rekening BRI Bend. Kas Daerah Kab. Pidie, ini, saat ditemukan BPK, tidak memiliki MoU dengan bank plat merah tersebut. Di samping itu, seluruh rekening Kapitasi Puskesmas di Pidie juga di BRI. []

Komentar

Loading...