Mengakali Pengadaan Makanan di Panti Asuhan

Ini Kata Kadinsos Pidie tentang Pengadaan Makanan di Panti Asuhan Bambi yang Tidak Ditender

·
Ini Kata Kadinsos Pidie tentang Pengadaan Makanan di Panti Asuhan Bambi yang Tidak Ditender
Anak asuh di Panti Asuhan Penyantunan Islam Bambi, Pidie, sedang makan siang, Sabtu, 9 Maret 2019. (sinarpidie.co/Wahyu Puasana).

sinarpidie.co--Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Malek Kasem menanggapi pengadaan makanan 75 anak asuh selama 12 bulan pada tahun 2018 di Panti Asuhan Penyantunan Islam Bambi dengan nilai Rp 500.180.250 yang tidak melalui proses tender, tetapi kegiatan tersebut dilakukan melalui swakelola oleh Dinas Sosial Pidie.

Kata dia, kegiatan tersebut merupakan kegiatan operasional harian. “Kendati demikian, kita akan konsultasikan dengan pihak ULP nanti. Kalau memang ke depan harus ditender, maka akan ditender,” kata Kepala Dinas Sosial Drs Malek Kasem pada sinarpidie.co, Minggu, 10 Maret 2019, via telepon selular. “Untuk realisasi keuangan kegiatan tersebut pada 2018 mencapai 90 persen.”

Mengenai menu yang tak sesuai dengan items-items di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinsos Pidie, yang ditemukan di lapangan, kata Malek, hal  itu akan dikoreksi.

“Di situ ada kepala UPTD, ada PPTK sendiri mereka, dan ada TU sendiri. Ketika kita lakukan sidak, menunya tidak seperti itu. Tapi kan tidak mungkin kita datangi setiap hari,” kata dia.

Baca juga:

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, proyek di atas Rp 200 juta harus dilelang. 

BPK pernah menemukan hal serupa terjadi pada pengadaan makanan di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, di mana anggaran untuk konsumsi para lansia, anak yatim piatu, dan penyandang cacat hanya menggunakan sistem swakelola. Padahal, nilainya di atas Rp 200 juta. Sehingga, BPK meminta pengadaan tersebut dilelang.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga pernah mengutarakan penolakan wacana swakelola pengadaan makanan terhadap anak asuh di panti asuhan di provinsi setempat pada 2017 lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M.Taufik, seperti dilansir dari wartakota.tribunnews.com, mengatakan urusan penyediaan bahan makanan dengan pagu di atas Rp 200 juta tetap lewat skema lelang.

"Itu yang sudah-sudah, dana swakelola itu banyak korupsinya. Lihat tuh Sudi Tata Air Jakbar, 40 PNS jadi tersangka kasus swakelola. Mau kayak begitu lagi. Kita punya pengalaman buruk kok sama swakelola," kata Taufik, dilansir dari wartakota.tribunnews.com. []

Komentar

Loading...