Serba-serbi ramadhan

Ini Kata Kadinsos Aceh tentang Program WRSE

·
Ini Kata Kadinsos Aceh tentang Program WRSE
Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 tahun 2012, ada 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Indonesia, di mana, salah satunya adalah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).

“Rawan di sini posisinya ada di tengah-tengah, antara belum beruntung (miskin-red) dengan beruntung. Ini kira-kira jangan sampai dia jatuh ke bawah. Kita dorong dia agar menjadi beruntung. Kenapa perempuan, karena perempuan yang tahu pertumbuhan ekonomi di dalam rumahnya, kehidupan ekonomi di dalam rumahnya, kebutuhan sehari-hari di dalam rumahnya,” kata Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM, Jumat, 16 November 2018, di Banda Aceh.

Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan di Dinsos Aceh Vici Yulian AKS MAP menjelaskan lebih details tentang program-program WRSE.

“Kategori yang pertama, dia wanita yang menjadi kepala keluarga, baik dia pernah menikah (janda-red), maupun belum menikah,” kata Vici Yulian.

Bentuk pemberdayaan dan bantuan sosial yang diberikan adalah bimbingan sosial dan memberikan bantuan sesuai dengan bidang usaha yang digeluti.

“Ada yang menjahit. Dia sudah punya dasar menjahit, kita kasih mesin jahit sekaligus kain. Kalau dasarnya, pembuat dan penjual kue, kita kasih bahan-bahan kue. Ada yang petani, kita kasih bibit,” kata Vici lagi.

Bagi sembako Dinsos Pidie bukan program WRSE

Ditanyai apakah membagi sembako saat meugang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dikategorikan sebagai bentuk bantuan dalam WRSE, Vici menjawab, “Bukan. Itu bukan pemberdayaan. Kami provinsi tak pernah seperti itu. Itu tidak boleh. Membagi sembako sifatnya bukan pemberdayaan, begitu kasih, habis, kan. Kalau kami provinsi kasih alat-alat untuk pemberdayaannya. Ada jualan di kios, kita kasih isi kioslah.”

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Sosial (Dinsos) Pidie mengelola kegiatan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) secara swakelola senilai Rp 2 milliar.

Alih-alih memberikan bantuan kepada wanita yang memiliki usaha dasar seperti penjahit, penjual kue atau gorengan, yang dianggap belum mampu untuk mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anggaran tersebut justru disalurkan untuk membelanjakan barang-barang seperti sembako, becak barang bermesin atas nama pria, renovasi becak dayung atas nama pria, material rehabilitasi rumah atas nama pria, dan kain sarung. Kegiatan-kegiatan ini diduga menyalahi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  dan Peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

PPTK kegiatan tersebut, sekaligus Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Pidie, H Yunidar, mengatakan realisasi kegiatan Rp 2 M tersebut Rp 600 juta. “Baru penyaluran sembako pada meugang Puasa dan meugang Idul Fitri lalu. Sekitar Rp 600 juta yang sudah terealisasikan,” kata dia via telepon selular, Senin, 5 November 2018 lalu.

Data yang diperoleh sinarpidie.co masing-masing penerima sembako tersebut tak tercatat satu per satu secara rinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinsos Pidie 2018.

Keterangan hanya berupa kecamatan secara umum, beberapa di antaranya, pengadaan sembako untuk masyarakat Kecamatan Delima Rp 64 juta, pengadaan sembako untuk fakir miskin dalam Kecamatan Muara Tiga Rp 64.000.000, pengadaan sembako Gampong Blang Paseh, Keuramat Luar, Utue, Seuriweuk, Mee Adan, dan Ceubrek Rp 49.500.000; pengadaan sembako untuk masyarakat miskin dalam Kecamatan Simpang Tiga Rp 88.000.000, dan pengadaan sembako untuk masyarakat misikin dalam Kecamatan Peukan Baro Rp 88.000.000, pengadaan sembako Ramadhan untuk masyarakat miskin Kecamatan Sakti, Titeue, Keumala, Tangse, dan Tiro/Truseb Rp 100.000.000, pengadaan sembako untuk masyarakat dalam Kecamatan Sigli, Pidie, Grong-Grong, dan Mila Rp 100.000.000.

Padahal, Dinsos Pidie juga memiliki program bagi-bagi sembako senilai Rp 650 juta dalam kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah, yang juga ditengarai tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  dan Peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Adapun sembako yang diserahkan ada di beberapa kecamatan, yaitu, pengadaan sembako untuk masyarakat miskin dalam Kecamatan Glumpang Tiga dan Kembang Tanjong Rp 40 juta, bantuan sembako untuk masyarakat miskin dalam Kabupaten Pidie Rp 50 juta.

“Kalau sembako itu mungkin karena orang betul-betul miskin. Itu kita kasih ikan, bukan kasih kail," kata Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Malek Kasem, Senin, 5 November 2018 di ruang kerjanya di Sigli.

Baca juga:

Di samping itu, dalam kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah, ada pula pengadaan bahan material rehab rumah, pengadaan mukena dan kain sarung, dan bantuan peralatan alat sekolah.

Sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga menyebutkan, Dinas Sosial Pidie harus mampu mempertangungjawabkan sejauh mana manfaat yang akan dirasakan dengan anggaran Rp 2 miliar tersebut.

“Bantuan sosial sering terjadi tidak tepat sasaran, atau para penerimanya hanya yang memiliki akses atau afliasi terhadap elite pemerintah. Publik berkewajiban memastikan dana tersebut dikelola dengan baik sehingga tidak bermasalah dengan hukum,” kata Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, melalui keterangan tertulis, Senin, 12 November 2018. []

Komentar

Loading...