Hutan Adat di Pidie dan Aceh Besar telah Masuk Peta Indikatif KLHK

·
Hutan Adat di Pidie dan Aceh Besar telah Masuk Peta Indikatif KLHK
Empat Imum Mukim bersama Pemkab Aceh Jaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dan KPH Wilayah I Aceh mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Kamis, (27/6/2019), untuk beraudiensi dengan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam rangka membahas percepatan penetapan hutan adat di Aceh. Foto Ist.

sinarpidie.co—Pemerintah Aceh telah menyerahkan usulan hutan adat mukim kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada saat Rakornas Hutan Adat Tahun 2018 di Jakarta lalu. Kini, terdapat 13 hutan adat mukim yang diusulkan dengan total luas 145.250,24 hektare yang tersebar di Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Barat. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun hutan adat di Aceh yang ditetapkan oleh Menteri LHK.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK RI, Bambang Supriyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Jumat, 27 Juni 2019, mengatakan, untuk Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar, hutan adat yang diusulkan telah masuk dalam Peta Indikatif Hutan Adat.

“Tinggal melengkapi persyaratan administratif sehingga bisa segera ditetapkan,” kata dia.

Untuk percepatan hutan adat di Aceh, Bambang memberi arahan kepada jajarannya untuk mengagendakan upaya percepatan hutan adat di Aceh.

“Apabila masyarakat di tingkat tapak memerlukan dukungan, maka tim dari pusat bisa diturukan ke lokasi serta berkomunikasi dengan pimpinan pemerintah kabupaten dan instansi terkait, sehingga hal-hal yang menghambat secara administrasi bisa terselesaikan,” sebutnya lagi.

Kepala Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Hutan DLHK Aceh M. Zulhasridsyah mengatakan, untuk mempercepat proses penetapan hutan adat di Aceh, perlu adanya semacam tim terpadu untuk membahas inisiasi regulasi khusus dalam bingkai UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, serta peraturan perundangan terkait.

“Hal ini penting untuk mengisi regulasi terkait menyangkut istilah Hutan Adat, Masyarakat Adat Mukim, Masyarakat Hukum Adat, dan Wilayah Adat,” kata M. Zulhasridsyah.

Rusliadi MJ, dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA), mempertanyakan progres atas 13 usulan hutan adat mukim di empat kabupaten yang telah diusulkan sebelumnya. “Selama ini masyarakat di mukim menunggu tanggapan dari usulan hutan adat mereka. Jadi kami berharap agar adanya tanggapan resmi dari KLHK jika ada kekurangan dari usulan-usulan tersebut sehingga bisa segera diperbaiki. Dengan begitu semoga bisa mempercepat proses penetapan hutan adat di Aceh.” kata Rusliadi.

Adapun usulan hutan adat mukim di Aceh ialah di Pidie  (hutan adat Beungga, Paloh, Kunyet), Aceh Besar (Gunung Biram, Lampanah, Blang Mee, Leupong), Aceh Jaya (Krueng Sabee dan Panga Pasi), dan di Aceh Barat (Lango, Manjeng, Meuko dan Tungkop). []

Komentar

Loading...