Serba-serbi ramadhan

HTI, Prona, TORA, dan PS dalam Debat Capres

·
HTI, Prona, TORA, dan PS dalam Debat Capres
Sumber foto: detik.com.

sinarpidie.co--Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo, dalam debat Capres kedua di Hotel Sultan, Minggu, 17 Februari 2019 lalu mengatakan, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memiliki ratusan hektare lahan yang berada di Kalimantan dan Aceh Tengah dengan rincian 220.000 hektare lahan di Kalimantan dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.

Hal itu terungkap saat isu konsesi lahan untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani, hingga nelayan yang menjadi salah satu program Jokowi dikritik Prabowo.

"Kita juga sudah membagikan lima juta sertifikat pada 2017, 2018 lebih dari tujuh juta sertifikat. Ini agar mereka punya hak hukum bagi tanah yang mereka miliki. Target kita 12,7 juta hektar ini harus didistribusikan untuk rakyat, bukan untuk yang gede-gede," kata Jokowi dalam debat tersebut.

Mendengar hal itu, Prabowo menimpali, “Pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi, bagaimana masa depan anak cucu kita?"

Jokowi lalu menanggapi hal itu dengan berkata, “Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Ingat, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya.”

Belakangan Prabowo mengakui hal itu, namun ia menyebutkan, ratusan ribu hektare tanah itu berstatus Hak Guna Usaha (HGU). 

PT Tusam Hutani Lestari (THL)

Adalah PT Tusam Hutani Lestari (THL), perusahaan hutan tanaman industri, yang mendapat hak mengelola areal seluas 97.300 hektare di Kabupaten Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah dari 2004—2042.

Dilansir dari bisnis.com, 21 November 2016, THL merupakan perusahaan patungan PT Alas Helau milik Prabowo Subianto dengan PT Inhutani IV dengan masing-masing komposisi saham sebesar 60 persen dan 40 persen.

"Pemerintah Provinsi Aceh pada 2007 menerbitkan moratorium penebangan hutan alam. Kendati THL memiliki izin HTI, perusahan tersebut tidak bisa menebang pinus alam maupun membuka lahan baru. Kebijakan itu mengakibatkan KKA kekurangan bahan baku. Di sisi lain, pasokan bahan bakar gas dari PT Arun NGL terhenti sehingga KKA praktis mati suri," demikian dikutip dari bisnis.com.

TORA dan Perhutanan Sosial

Program sertifikat tanah gratis dilakukan melalui Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menerbitkan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya: Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) melalui Program Nasional Agraria (Prona).

Pada Jumat, 14 Desember 2018 lalu, saat kunjungannya ke Aceh, Jokowi menyerahkan 320 sertifikat tanah hibah.

“Barusan setelah salat, telah diserahkan 320 sertifikat tanah, untuk kepentingan masjid, meunasah dan untuk kebutuhan pondok pesantren,” ungkap Jokowi saat itu.

Selain program PTSL Prona, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria juga mengatur tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Leading sector-nya: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Program TORA diperuntukkan bagi desa-desa di dalam kawasan hutan, sedangkan perhutanan sosial untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, yang mendapatkan hak akses kelola.

Dikutip dari laman sinav.perhutanan-sosial.id, laman Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK,  luas izin Perhutanan Sosial di Aceh hingga 2018 ialah 31.841,40 hektare dengan jumlah SK: 19 Unit.

Di Pidie dan Pidie Jaya, misalnya, di Gampong Blang Dalam, Tangse, Pidie, seluas 1048 hektare; Gampong Lutueng, Mane, 2271 hektare, dan Gampong Kayee Jatoe, Pidie Jaya seluas 1088 hektare. Hutan sosial di gampong-gampong ini dikelola melalui skema Hak Pengelolaan Hutan Desa. []

Komentar

Loading...