Editorial

Honor 30 Tim Desk Pemilu Pemkab Pidie Rp 257 juta, Makan-Makan Rp 45 juta, dan Jalan-Jalan Rp 22 juta tapi Data tak Ada?  

·
Honor 30 Tim Desk Pemilu Pemkab Pidie Rp 257 juta, Makan-Makan Rp 45 juta, dan Jalan-Jalan Rp 22 juta tapi Data tak Ada?  
Desk Pemilu Kesbangpolinmas Pidie. Dok. sinarpidie.co.

APBK Pidie 2019 yang diperuntukkan untuk Tim Desk Dukungan Tahapan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Pidie sebagai satuan kerja (Satker) cukup besar, namun tampaknya data Pemilu yang dapat diakses publik hingga Senin, 22 April 2019 tak berbanding lurus dengan APBK Pidie yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut.

“Tunggu pleno rekap kecamatan,” kata Wakil Ketua Desk Pemilu pada Kesbangpolinmas Pidie, Abdul Hadi, Senin, 22 April 2019 saat ditanyai mengapa data Pileg DPRK, DPRA, DPR RI nihil sementara data DPD dan capres-cawapres tersedia meskipun dengan angka yang masuk di bawah 30 persen.

Hal itu bertentangan dengan dua logika sederhana. Pertama, jika data Pilres dan DPD di Pidie bisa dikumpulkan Kesbangpolinmas Pidie, tentu data DPRK dan DPR Aceh juga demikian, sebab sumber data tersebut berasal dari tempat yang sama: TPS. Berlaku umum di kabupaten atau kota yang lain di Aceh, desk Pemilu merilis semua data Pemilu di kabupaten atau kota tersebut.

Hal yang kedua, jika memang harus menunggu hasil pleno kecamatan, artinya posisi Kesbangpolinmas Pidie sama halnya dengan publik pada umumnya yang dapat mengakses data pleno kecamatan tanpa harus dibiayai APBK Pidie yang notabenenya adalah uang rakyat.

Penelusuran sinarpidie.co,  Honorarium Tim Desk dan Honorarium Sekretariat Desk selama enam bulan menelan anggaran sebesar Rp 257 juta. Lalu, belanja makanan dan minuman harian pegawai untuk desk Pemilu selama 6 bulan Rp 35 juta. Selain makan-minum harian, makan minum rapat juga menelan anggaran 10.480.000.

Kemudian, biaya transportasi Tim Desk ke kecamatan selama enam bulan Rp 19 juta dan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 12,9 juta.

Publik tentu berharap tim desk Pemilu pada Kesbangpolinmas Pidie tak hanya jadi pepesan kosong, sebab seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN, merujuk pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan kegiatan yang data-datanya bisa diakses oleh publik. []

Komentar

Loading...