Hingga Semester II 2018, Pemkab Pidie belum Ajukan Proleg Kabupaten ke DPR

·
Hingga Semester II 2018, Pemkab Pidie belum Ajukan Proleg Kabupaten ke DPR
Dari kiri ke kanan: Mantan Sekda Pidie Amiruddin MSi, Ketua DPRK Pidie Muhammad Ar, Wakil Ketua I Usman Yusuf, Wakil Ketua II Jamalluddin SP. Belakang: Sekwan A Hamid SH. (sinarpidie.co/Mutamimul Ula).

sinarpidie.co—Hingga 11 juli 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum mengajukan rancangan qanun dalam Program Legislasi (Proleg) Kabupaten Pidie tahun 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie.

“Kami sangat menyesalkan, sudah melewati pertengahan tahun 2018 ini belum juga disampaikan ke Badan Legislasi DPRK Pidie. Padahal surat dari pimpinan DPRK pidie sudah disampaikan kepada sejak Januari dan Februari 2018,” Kata Ketua Banleg DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP pada sinarpidie.co melalui siaran pers, Kamis, 12 Juli 2018.

Dikatakannya lagi, memasuki semester II,  dengan nihilnya usulan tersebut menunjukkan bagaimana Pemkab Pidie secara tidak langsung tak memiliki arah pembangunan yang terencana, terukur, dan sistematis.

“Sungguh mengkhawatirkan dan akan banyak agenda lainnya di DPRK Pidie. Ke depan, dipastikan berbenturan dengan kegiatan penting lainnya yang sudah menjadi agenda wajib anggota dewan seperti LKPJ bupati 2017, perhitungan anggaran 2017, serta pembahasan KUA/PPAS 2019, dan Reses kedua,” ungkapnya.

Sebelumnya, DPRK Pidie telah memanggil Kepala bagian Hukum Setdakab Pidie, Ramli Usman SH, dalam Rapat Banleg DPRK Pidie untuk dimintai klarifikasi.

“Kabag Hukum Setdakab Pidie berjanji akan segera menyampaikan hal itu kepada dewan dalam bulan ini. Kami mendesak Pemkab Pidie untuk kooperatif dan sesegera mungkin menyampaikan Plolegda tersebut dalam minggu ini.  Kami berharap kepada Pemkab Pidie untuk lebih proaktif dan serius dalam setiap agenda kegiatan yang berhubungan dengan pembahasan bersama dengan DPRK demi untuk jalannya pemerintahan yang baik,” ungkapnya lagi.

Adapun rencana Rancangan Qanun yang menjadi prioritas tahun 2018 adalah Raqan Kawasan Tanpa Rokok, Raqan Pengelolaan Barang Milik Daerah,  Raqan Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah, Raqan Restribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi, dan Raqan Ketertiban Umum.

Selain itu, Badan legislasi DPRK Pidie juga berencana mengusulkan satu Rancangan Qanun, yaitu Raqan Tata kelola Adat Mukim.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie Ramli Usman SH belum memberi komentar terkait hal itu.

“Oke nanti malam saya beri tanggapan,” kata dia melalui pesan pendek, Jumat, 13 Juli 2018. []

Komentar

Loading...