Gunakan Strategi Follow the Money, KPK Telusuri Keterlibatan para Pihak yang Tak Terlihat secara Kasat Mata dalam Kasus Irwandi Cs

·
Gunakan Strategi Follow the Money, KPK Telusuri Keterlibatan para Pihak yang Tak Terlihat secara Kasat Mata dalam Kasus Irwandi Cs
Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf bersama staff khusus dan istrinya Darwati A Gani dalam sebuah lawatan ke luar negeri. Sumber foto: Facebook Irwandi Yusuf.

sinarpidie.co--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf, Kamis, 6 September 2018 di Kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Keduanya ialah Johhnic Apriano, staf khusus Gubernur Aceh dan Farah Amalia, swasta. 

“Kedua saksi telah datang memenuhi panggilan penyidik. Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 6 September 2018.

Dijelaskannya, terhadap saksi Johhnic Apriano, penyidik KPK ingin mendalami pengetahuannya tentang pelaksanaan tugas Gubernur Aceh saat itu, terkait perkara yang sedang disidik saat ini. Sedangkan saksi Farah Amelia, kata Febri, diduga merupakan teman dari saksi Steffy Burase.

“Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap saksi-saksi termasuk Steffy sebelumnya tentu saja ada kaitan dengan pokok perkara dugaan korupsi yang sedang disidik saat ini, seperti mendalami dugaan peran Steffy pada proyek di Aceh serta pengaruh dan kekuasaan IY terhadap proyek tersebut. Selain itu, untuk saksi Farah yang telah dilakukan penggeledahan di rumahnya, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy,” kata Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, itu.

Karena ini terkait dengan pokok perkara dugaan korupsi, sebutnya lagi, maka jelas hal tersebut menjadi kewenangan sekaligus kewajiban KPK untuk menelusuri agar terang peristiwanya.

“Perlu dipahami dalam penanganan kasus korupsi, terutama ketika menggunakan strategi follow the money, KPK seringkali melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung dalam proyek, namun ada informasi aset atau hubungan kedekatan atau bahkan keluarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi,” kata dia, menjelaskan.

Mengacu pada pasal 47 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, kata dia, “Gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni dan lain-lain. Hal inilah yang sedang ditelusuri KPK, yaitu: siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan Gubernur saat itu, apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka.”

Ditanyai sinarpidie.co, dari seluruh rangkaian pemeriksaan saksi-saksi hingga saat ini, apakah KPK akan menetapkan tersangka baru pada kasus yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Febri Diansyah mengatakan, KPK masih fokus pada tersangka yang sudah ada.

“KPK memang bekerja dengan sangat hati-hati dan mengumpulkan bukti sekuat-kuatnya,” kata dia.

Pada Selasa, 5 September kemarin, melalui keterangan tertulis, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK menerima surat panggilan sidang untuk menghadiri praperadilan yang diajukan oleh Yuni Eko Hariatna pada Senin, 10 September 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Yang berisikan poin-poin: i. Objek pra-peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan dan penaganan Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf; ii. Pada intinya mempersoalkan OTT yang dilakukan terhadap IY,” sebutnya.

Baca juga:

Sementara itu, di sisi lain, KPK juga menerima surat dari kuasa hukum Irwandi Yusuf tertanggal 27 Agustus 2018 yang menyampaikan Irwandi Yusuf keberatan atas upaya hukum yang mengatasnamakan dirinya itu.

“Bukan merupakan inisiatif IY, dan IY sangat keberatan atas upaya hukum tersebut,” kata Febri, mengutip isi surat yang ditujukan kuasa hukum Irwandi Yusuf kepada KPK.

Komentar

Loading...