OTT Irwandi

Gubernur Aceh Ditetapkan Tersangka, Diduga Kutip Fee Proyek Otsus 8 Persen dari Rp 8,029 Triliun

Gubernur Aceh Ditetapkan Tersangka, Diduga Kutip Fee Proyek Otsus 8 Persen dari Rp 8,029 Triliun
Sumber foto: statusaceh.net

sinarpidie.co—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka.

Di samping itu, KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal (ajudan) dan Syaiful Bahri dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tersangka empat orang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK di Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

KPK menduga ada pemberian dari Ahmadi kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA," kata Basaria lagi.

Angka 8 persen itu diperoleh dari permintaan fee 10 persen oleh Ahmadi kepada para pengusaha. Dari fee 10 persen itu, Ahmadi menerima fee 2 persen sementara 8 persennya diserahkan ke Irwandi.

KPK mengamankan beberapa bukti di antaranya uang sebesar Rp 50 juta, bukti perbankan dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. 

Diduga berlaku untuk tiap proyek Otsus

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diduga meminta fee pada setiap proyek yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau biasa disebut Dana Otsus. Besaran fee diduga KPK sebesar 8 persen setiap proyek. Sementara itu, dana Otsus Aceh 2018 ialah sebesar Rp 8,029 triliun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), besaran dana Otsus adalah 2 persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) nasional. Besaran persentase sebesar itu diterima Aceh selama 15 tahun sejak 2007 hingga 2022. Sedangkan lima tahun berikutnya, besarannya hanya 1 persen hingga tahun 2028.

Baca juga:

Mendagri tunjuk Nova

Dikutip dari kabar24.bisnis.com, Kementerian Dalam Negeri bakal menunjuk Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh setelah Irwandi Yusuf sebagai tersangka.

“Dengan prinsip tidak ada kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintahan maka sebagaimana ketentuan UU akan ditetapkan pelaksana tugas,” ujar Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Rabu 4 Juli 2018.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa sore, 3 Juli 2018. []

Komentar

Loading...