Fraksi PA DPRK Pidie Kecam Pemukulan Anggota DPRA

·
Fraksi PA DPRK Pidie Kecam Pemukulan Anggota DPRA
Konferensi pers Fraksi PA di Gedung DPRK Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Pidie mengecam tindakan oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota DPRA, Azhari Cage, dan mahasiswa saat berlangsungnya aksi memperingati 14 tahun perdamaian di Gedung DPRA Banda Aceh, Kamis, 15 Agustus 2019.

"Sehubungan dengan aksi kekerasan yang telah dipertontonkan oleh oknum penegak hukum Polisi terhadap anggota DPRA dan para mahasiswa, dengan ini kami dari Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie juga mengutuk tindakan tersebut," kata Ketua Fraksi PA, Jailani HM Yacob, dalam konferensi pers di Gedung DPRK kabupaten setempat, Jumat, 16 Agustus kemarin.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kata Jailani, Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini, sebutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Hal tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Perkapolri tersebut diatur bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku. Kemudian, diatur pula dengan Kode Etik Kepolisian yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Jailani lagi. 

Oleh sebab itu, Fraksi PA DPRK Pidie, sebut Jailani, mendesak Kapolda Aceh segera mengambil langkah hukum atas tindakan oknumnya yang melakukan pemukulan salah terhadap salah seorang anggota DPRA dan mahasiswa. Selanjutnya, pihaknya juga mendesak Propam untuk memeriksa oknum polisi yang terlibat pemukulan.

"Kapolda harus mengevaluasi anak buahnya yang terindikasi melanggar SOP pelaksanaan pengamanan. Kemudian kami juga mendesak pimpinan DPR Aceh untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, karena kasus ini merupakan pelecehan terhadap anggota DPR dan terhadap DPR sebagai institusi Negara," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, aksi pemukulan oknum Polisi terhadap anggota DPRA bermula saat para mahasiswa melakukan aksi memperingati 14 tahun perdamaian yang berlangsung di halaman gedung DPRA, Kamis, 15 Agustus 2019.

Saat itu Azhari Cagee sedang duduk di teras gedung DPRA, melihat para mahasiswa dipukuli Polisi, lantas Azhari datang untuk melerai dan meminta polisi untuk tidak memukul para mahasiswa. Saat itulah Azhari juga ikut dipukuli oleh sejumlah polisi. []

Komentar

Loading...