Laporan mendalam

Foya-Foya Uang Negara dengan Mengatasnamakan Fakir Miskin

·
Foya-Foya Uang Negara dengan Mengatasnamakan Fakir Miskin
Nyak Ubiet, 68  tahun, warga Sukon Lhong Beuah, Kecamatan Delima, Pidie. (sinarpidie.co/Firdaus).

Dinsos Pidie memiliki kegiatan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi pada 2018 dengan nilai anggaran Rp 2 M yang diduga pelaksanaannya menyalahi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

sinarpidie.co—Nyak Ubiet, 68  tahun, warga Sukon Lhong Beuah, Kecamatan Delima, Pidie, sudah empat tahun menjadi tuna wisma. Ibu 11 anak ini sehari-hari berangkat dari gampongnya dengan ojek untuk meminta-minta di seputaran Kota Sigli.

"Untuk ikan di rumah. Tidak ada bantuan apa-apa selama ini dari pemerintah,” kata dia, Selasa, 6 November 2018.

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Sosial (Dinsos) Pidie mengelola kegiatan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) secara swakelola. Nilainya sangat fantastis, yakni Rp 2 milliar.

Diduga menyalahi peraturan perundang-undangan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan, Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial disebutkan, perempuan rawan sosial ekonomi (WRSE) adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriterianya: perempuan berusia 18 sampai dengan 59 tahun; istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Namun, ironisnya, Dinas Sosial Pidie menganggarkan Rp 2 miliar untuk kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (WRSE) dengan membelanjakan barang-barang seperti sembako, becak barang bermesin atas nama pria, renovasi becak dayung atas nama pria, material rehabilitasi rumah atas nama pria, dan kain sarung. Perempuan seperti Nyak Ubiet bukanlah sasaran kegiatan Rp 2 milliar tersebut.

Abubakar Usman, 57 tahun, warga Gampong Bucue, Kecamatan Sakti, Pidie, salah satu calon penerima bantuan sosial bahan material rehabilitasi rumah tidak layak huni, menceritakan bagaimana semula ia masuk ke dalam daftar salah satu penerima bantuan rehab rumah sekitar Rp 25 juta.

“Yang saya usul berupa bahan dan material untuk rehabilitasi rumah. Berkas permohonan rehabilitasi rumah bantuan sudah saya serahkan melalui anak saya. Bahkan dua perempuan dari dinas pun sudah mengecek ke lokasi. Sampai hari ini bantuan tersebut belum saya terima, soal kapan diberikan bantuan tersebut, itu pun belum ada kabarnya,” kata dia, Senin, 5 November 2018.

Muhammad Syareh, salah satu calon penerima bantuan sosial bahan material rehabilitasi rumah tidak layak huni di Gampong Balee Rastong, Kecamatan Peukanbaro, Pidie menuturkan,  awalnya, namanya diminta oleh salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Khairil Syahrial, untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan di Dinas Sosial Pidie.

“Kemudian, datang tim Dinsos ke rumah untuk melihat kelayakan penerima bantuan tersebut, sehingga tim Dinsos meminta saya untuk melengkapi berkas administrasi seperti KK, KTP dan kartu PKH. Sampai saat ini belum kami terima bantuan tersebut dan saya tidak tahu soal jumlah bantuan yang akan diberikan. Kalau orang dinas sosial sampai saat ini belum mengabarkan kapan bantuan tersebut akan cair, namun orang itu sudah pergi ke lokasi rumah saya dan mengambil foto rumah,” kata dia, Senin, 5 November 2018.

Hal yang sama diutarakan Ismail, warga Gampong Keuramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pidie. Dokumen-dokumennya diserahkan pada salah seorang anggota DPRK Pidie lainnya, Muhammad Ali.

“Orang dinas sosial sudah ke lokasi rumah saya dan mengambil foto rumah,” kata dia, Senin, 5 November 2018.

Anggaran untuk foto-foto rumah dan serangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinsos Pidie itu diambil dari belanja pegawai, honorarium PNS Rp 6.800.000, honorarium Non PNS Rp 3.800.000, belanja barang dan jasa belanja bahan habis pakai Rp 6.627.100, belanja cetak dan penggandaan Rp 3.889.900, belanja makanan dan minuman Rp 1.110.000.

Infografis sinarpidie.co

Belanja perjalanan dinas untuk kegiatan itu mencapai Rp 30.200.000, angka yang bisa digunakan untuk membiayai makanan sehari-hari anak-anak di panti asuhan di Bambi selama tiga bulan.

Yusnaini, Warga Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, merupakan salah satu calon penerima becak mesin punya cerita yang tak jauh berbeda.

“Belum penyerahan. Becak mesin itu akan saya serahkan kepada anak saya. Apresiasi saya untuk Muhammad Ali. Dia yang mengurusnya,” kata Yusnaini.

Realisasi Rp 600 juta

Kepala Dinas Sosial Pidie  Drs Malek Kasem menuturkan, items-items yang sudah disalurkan baru berupa bantuan sembako.

“Rehab rumah dan becak belum kita salurkan karena semua bantuan sosial untuk pria. Dan tidak semua orang bisa kita berikan, karena mereka harus masuk ke dalam Basis Data Terpadu,” kata dia, Senin, 5 November 2018 di ruang kerjanya di Sigli.

Ditanyai bahwa yang dimaksud pemberdayaan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, adalah serangkaian kegiatan yang diarakan pada seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri—bukan bagi-bagi sembako—ia menjawab, “Kalau sembako itu mungkin karena orang betul-betul miskin. Itu kita kasih ikan, bukan kasih kail. Program anggaran Dinas Sosial untuk WRSE hanya Rp 93 juta. Tiba-tiba setelah pengesahan, naik jadi Rp 2 M. Punya anggota dewan. Tapi saat sudah sampai ke Dinas Sosial Pidie, ya sudah menjadi milik dinas sosial."

PPTK kegiatan tersebut, sekaligus Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Pidie, H Yunidar, mengatakan realisasi kegiatan Rp 2 M tersebut sudah 30 persen. “Baru penyaluran sembako pada meugang Puasa dan meugang Idul Fitri lalu. Sekitar Rp 600 juta yang sudah terealisasikan,” kata dia via telepon selular, Senin, 5 November 2018. []

Reporter: Firdaus, Diky Zulkarnen, Candra Saymima

Komentar

Loading...