Fiskal Sehat, Pidie Jaya Peroleh Dana Intensif Rp 10, 6 M

·
Fiskal Sehat, Pidie Jaya Peroleh Dana Intensif Rp 10, 6 M
Sumber ilustrasi: indonesiayes.com.

sinarpidie.co--Pidie Jaya mendapatkan Alokasi Dana Intensif Daerah (DID) Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur senilai Rp. 10.664.040.000 pada tahun anggaran 2019.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten (DPKK) Pidie Jaya Drs M Diwarsyah pada sinarpidie.co mengatakan, ini adalah kali kedua Pidie Jaya memperoleh DID.

“Kita dapat DID pada tahun anggaran 2016 dan 2019. Pada 2017,  terjadi keterlambatan pengesahan APBK Pidie Jaya tahun anggaran 2017, yang disebabkan penyesuaian beberapa kegiatan yang bersifat rehab-rekons pasca-gempa. Pembahasan anggaran tahun tersebut saat itu dilakukan pada Januari 2017. Pada 2018, juga tidak dapat DID, karena harusnya pembahasan selesai pada 31 November 2017 tapi kita tidak mampu menyelesaikan itu,” kata dia, Kamis, 14 Februari 2019.

Disebutkan Drs M Diwarsyah, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan DPRK Pidie Jaya mampu mengesahkan Rancangan Qanun APBK menjadi Qanun APBK Pidie Jaya tahun anggaran 2019 tepat waktu pada November 2018.

“Kemudian, di Aceh hanya tujuh kabupaten yang bisa melakukan APBK-P tahun anggaran 2018 dan kita salah satunya,” katanya.

Hal itu, sebutnya, menjadi salah satu indikator untuk memperoleh dana transfer DID. “Selain tepat waktu pengesahan anggaran, indikator lainnya adalah tepat waktu menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK. Juga tepat waktu untuk penyaluran dan pelaporan DAK, DAU, DBH, dan Dana Desa,” sebutnya.

Dana intensif tahun ini, sebut Drs Dirwasyah, diarahkan pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Pidie Jaya, sesuai dengan program yang telah dituangkan ke dalam RKPD dan telah disetujui kepala daerah dan DPRK setempat.

“Di Dinas PU, Dinas Pertanian, dan Satpol-PP,” katanya.

DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Aceh, terdapat 10 kabupaten atau kota yang memperoleh dana transfer pusat ke daerah tersebut: Aceh Barat, Aceh Timur, Bireun, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. []

Komentar

Loading...