Editorial

[Editorial] Tanah Sport Center jadi Bancakan Siapa?

·
[Editorial] Tanah Sport Center jadi Bancakan Siapa?
Lokasi pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie. Dok. sinarpidie.co.

Pada tahun anggaran 2017, bersumber dari Silpa Otsus 2016, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Pidie, melakukan pengadaan tanah untuk dua lapangan olahraga tingkat kecamatan, yaitu pengadaan tanah lapangan olahraga di Kecamatan Glumpang Tiga Rp 1.602.960.000 dan pengadaan tanah lapangan olahraga Kecamatan Mutiara Rp 1.013.760.000.

Di samping itu, pada tahun yang sama, menggunakan Otsus 2017, lapangan olahraga tingkat kecamatan juga dianggarkan pada Kecamatan Glumpang Tiga dengan pagu anggaran Rp 451.440.000.

Untuk lapangan sepak bola dan trek atletik tingkat kabupaten atau tanah untuk sport center, bersumber dari Silpa Otsus 2016, Pemkab Pidie, melalui Disparbudpora Pidie, menganggarkan Rp 3.041.280.000.

Itu adalah pengadaan tanah untuk pembangunan sport center (Otsus 2016) yang telah masuk dalam DPA Disparbudpora Pidie sejak tahun anggaran 2016.

Nahas, untuk lapangan sepak bola dan trek atletik tingkat kabupaten atau tanah untuk sport center, pengadaan tanahnya dilakukan di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie.

Kini, entah menjadi lapangan tingkat gampong atau lapangan tingkat kecamatan hal itu belum memiliki kepastian.

Melakukan pembebasan lahan di Kecamatan Indrajaya, Disparbudpora Pidie membayarkan ganti rugi pada pemilik tanah dengan realisasi anggaran Rp 2, 3 milliar pada tahun anggaran 2017. Namun yang terjadi di lapangan, uang yang diterima pemilik tanah bukanlah Rp 230 ribu per meter2, melainkan Rp 80 ribu per meter2. Tak heran jika hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh terhadap  kerugian Negara untuk kasus korupsi pengadaan tanah tersebut mencapai Rp 1,1 miliar.

Pembayaran, melalui rekening masing-masing pemilik tanah, dilakukan pada tanggal 13 - 21 Desember 2017. Luas keseluruhan tanah untuk pengadaan sarana olahraga tersebut, sekitar 10.780 m2. Dan ada sekitar 7 warga yang melepaskan hak atas tanah mereka.

Imbas dari bancakan dana Otsus tersebut tak hanya kerugian Negara dari sisi mark-up harga tanah, tapi juga gagalnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), dengan satuan kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membangun sport center di Pidie senilai Rp 2, 63 miliar menggunakan APBN tahun anggaran 2018 karena lokasi lahan sudah terlanjur dipindahkan dan dikorupsi pula.

Kini, sekali lagi, entah menjadi lapangan tingkat gampong atau lapangan tingkat kecamatan, tanah Rp 2,3 miliar dengan kerugian Negara Rp 1,1 miliar tersebut, belum memiliki kepastian untuk dipergunakan apakah sebagai lapangan sepakbola atau lapangan geudeu-geudeu.

Baca juga:

Pada tahun anggaran 2019, Bappeda Pidie menganggarkan anggaran untuk membikin: Kajian Ilmiah Rencana Lokasi Pembangunan Sport Center Kabupaten Pidie. Seolah tak ada petaka di balik itu semua. Dan yang lebih miris lagi, Pemkab Pidie akan membeli lagi tanah untuk pembangunan sport center.

Hingga saat ini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Kadisparbudpora Pidie Drs Arifin Rahmad, masih DPO. Pertanyaannya: mungkinkah Drs Arifin Rahmad memiliki kuasa seorang diri untuk memindahkan lapangan sepak bola dan trek atletik tingkat kabupaten atau tanah untuk sport center ke Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, tanpa intervensi siapapun? []

Komentar

Loading...