[Editorial] Sesat Pikir Kadinsos Pidie

·
[Editorial] Sesat Pikir Kadinsos Pidie
Sumber ilustrasi: kompasiana.com.

Awak yang tak pandai menari, dikatakan lantai terjungkit, merupakan sebuah peribahasa yang tampaknya pantas dialamatkan kepada Drs Malek Kasem, Kepala Dinas Sosial Pidie beserta jajarannya.

Betapa tidak, karena tak tahu bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan atau pura-pura tak tahu, sehingga terindikasi menimbulkan kerugian Negara, dikatakan perkakaslah yang tak baik atau orang lainlah yang disalahkan.

Dalam sebuah wawancara yang dimuat di Serambi Indonesia edisi 15 Maret 2019, Drs Malek Kasem, seolah mencari kambing hitam atas setumpuk kegagalannya menjalankan program-program dinas dengan tidak mencairkan dana pengadaan makanan di Panti Asuhan Penyantunan Islam Bambi tahun anggaran 2019, karena harus menanyakan pada Kejari Pidie dan BPK Perwakilan Aceh mengenai pengelolaan kegiatan tersebut: apakah ditender atau swakelola.

Hal ini sungguh memalukan. Mengorbankan kepentingan anak yatim dan anak terlantar di panti asuhan hanya karena ingin menutupi kesalahannya, sekretarisnya beserta jajarannya saat ini.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah menyebutkan, proyek di atas Rp 200 juta harus dilelang. Tetaplah pegang peraturan perundang-undangan tanpa harus mencari kambing hitam, apalagi menjadikan anak yatim dan anak terlantar sebagai kambing hitam dan tameng.

Lebih lanjut, sang kadis berujar, “kalau ditender, proses pencairannya lama.” Inilah sesat pikir yang seharusnya tak hinggap pada seorang kepala dinas, terlebih kepala dinas sosial.

Lumrah dilakukan Dinas Sosial di kabupaten atau kota yang lain di Indonesia, lelang penyediaan makan panti asuhan diadakan lelang dini. Dengan kata lain, begitu awal tahun anggaran baru masuk, pemenang lelang tinggal menandatangani kontrak dan menjalankannya. Jikapun APBK belum cair, penyedia bisa menalanginya terlebih dahulu dan dibayar sekaligus setelah APBK cair.

Satu hal yang jangan coba disembunyikan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di panti, bahwa per hari uang belanja makanan di Panti Asuhan Penyantunan Islam Bambi Rp 500 ribu. Pola dapur umum.

Jika per hari pengadaan makanan di panti tersebut hanya Rp 500 ribu, maka per bulan Rp 15 juta. Singkatnya, untuk setahun hanya Rp 180 juta. Selisih Rp 320 juta dari pagu anggaran Dinsos pada tahun anggaran 2018 senilai Rp 500 juta, yang Drs Malek Kasem sebut realisasi keuangannya pada tahun tersebut mencapai 90 persen.  

Kepala Daerah harus mengambil tindakan atas serangkaian hal memalukan ini dengan mencopot sang kepala dinas beserta sekretarisnya. Selain itu, aparat penegak hukum sudah semestinya mengambil tindakan hukum.[]

Komentar

Loading...