Editorial

[Editorial] Muslihat Batu Gunung di Meunasah Papeun

·
[Editorial] Muslihat Batu Gunung di Meunasah Papeun
Lokasi eksplorasi batu gunung PT Muara Tiga Batee Abadi di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Pidie.

Penerbitan izin eksplorasi batu gunung PT. Muara Tiga Batee Abadi di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, dengan luas lahan 139 hektare, yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TSP) Aceh pada Juli 2018 dan berlaku hingga Juli 2019 mendatang, kuat dugaan mengandung cacat prosedur yang secara mutatis mutandis juga mengandung cacat yuridis atau cacat hukum.

Kegiatan eksplorasi batu gunung di Gampong Meunasah Papeun di dalam kawasan hutan produksi tak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Pasal 50 ayat 3 huruf g Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Izin menteri dalam konteks tersebut ialah izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan. Dan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut maka terhadapnya berlaku sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU tersebut.

Pun dalam izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan, pihak ketiga, baik perseorangan maupun perusahaan, dibebankan dua hal: Pertama, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); kedua, menyelesaikan hak-hak masyarakat atas tanah tersebut.

Keuchik Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Teungku Sulaiman mengatakan, dirinya tidak mengeluarkan surat rekomendasi penggunaan lahan seluas 139 hektare untuk PT. Muara Tiga Batee Abadi di gampong setempat.

“Yang ada hanya rekomendasi pengambilan batu gunung. Tiba-tiba terungkap bahwa rekomendasi di kecamatan 139 hektare. Makanya masyarakat protes dan ribut. Lalu diadakan pertemuan yang difasilitasi Muspika Muara Tiga di meunasah pada bulan tujuh lalu,” kata dia pada sinarpidie.co, Selasa, 15 Januari 2019. “Perjanjiannya per bulan untuk gampong Rp 6 juta saat pengambilan batu sudah beroperasi. Tapi bukan lahan hak miik, apalagi 139 hektare. Surat yang saya tandatangani tidak menyebutkan hektare. Tiba-tiba surat camat sudah ada angka itu.”

Baca juga:

Pernyataan Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Aceh Said Faisal ST MT yang menyebutkan, untuk “memperoleh IPKKH tentunya harus ada IUP terlebih dahulu, karena berapa besaran luas dalam IUP ya segitu yang diurus luas IPKKH,” tampaknya mengandung sesat pikir. 

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mesti mengambil sikap atas kejadian ini dengan mengevaluasi kinerja jajarannya. Selain itu, Plt Gubernur Aceh juga harus mencabut izin ekplorasi tersebut, sebab jika dibiarkan, hal itu akan menjadi preseden yang buruk bagi Pemerintah Aceh: Pemerintah terkesan bukan bekerja untuk melayani masyarakat atau publik, melainkan menjadi makelar perizinan untuk korporasi yang kotor. []

Komentar

Loading...