Editorial

[Editorial] Mengurai Posisi Camat dan DMA Cs dalam Pengelolaan Dana Desa, Mengurai Dugaan Tindak Pidana Korupsi

[Editorial] Mengurai Posisi Camat dan DMA Cs dalam Pengelolaan Dana Desa, Mengurai Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Baliho penggunaan anggaran DD di Gampong Rumia, Kecamatan Indrajaya. (sinarpidie.co/Firdaus).

Data terakhir yang dihimpun sinarpidie.co pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, pada 28 Juni 2018 menunjukkan, jumlah gampong yang berkas pencairan dana desanya sudah berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pidie ialah 424 gampong dari total 730 gampong (sekitar 58 persen). Dengan kata lain, realisasi pencairan dana desa tahap pertama dari kas daerah ke kas gampong, yang tahap pertamanya paling cepat Januari dan paling lambat Minggu ketiga Juni 2018, sebesar 20 persen, bisa dikatakan “jauh panggang daripada api”.

“Soal hubungan keterlambatan pencairan dana desa dan penggunaan jasa pihak ketiga, saya rasa itu juga sangat berkaitan. Saya melihat kalau pihak ketiga membuat dokumen desa di banyak gampong, kan ada penumpukan dokumen yang harus dituntaskan, di situlah keuchik harus menunggu dalam jangka waktu lama untuk selesai dulu dokumen agar bisa diajukan ke DPMG,”  kata Kabid Pemerintahan Mukim dan Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pidie Munandar SSTP, Kamis, 28 Juni 2018 pada sinarpidie.co.

sinarpidie.co menemukan fakta, seorang staff PMD di Kecamatan Indrajaya membuka jasa “bisnis pembodohan” ini. Inisialnya: DMA. Diduga, Camat Indrajaya Usman SSos memainkan peran yang strategis dalam melanggengkan bisnis yang tak hanya berbentuk pembodohan tapi juga sarat dengan praktik korupsi ini.

Pada 2015, terdapat 49 gampong (seluruh gampong-red) di Indrajaya yang dokumen gampongnya dibuatkan oleh DMA, 2016 sebanyak 47 gampong, 2017 sebanyak 42 gampong, dan tahun 2018 sebanyak 30 gampong. Ironisnya, hingga 2018 DMA Cs masih mengerjakan dokumen gampong di beberapa kecamatan selain Kecamatan Indrajaya, yakni Kecamatan Keumala, Peukan Baro, Mutiara dan Tiro.

Kisaran ongkos untuk jasa pembuatan dokumen R-APBG, RAB pekerjaan konstruksi, RAB biaya pengawasan pekerjaan konstruksi dan LPJ Gampong antara Rp 20 juta hingga 30 juta per gampong.

Agar sampai pada kesimpulan bahwa Usman SSos diduga dengan sengaja mengarahkan para keuchik di Kecamatan Indrajaya untuk mengupah DMA, kami mewawancarai dua Pendamping Desa (PD) di kecamatan tersebut (identitasnya dirahasiakan); Muhammad Hasan, Mantan Kepala Seksi Pemberdayaan Mayarakat dan Desa di Kantor Camat Indrajaya, dan sejumlah sumber relevan lainnya.

Bahkan, Keuchik Baro Jruek, Kecamatan Indrajaya, Jamaluddin, mengaku secara gamblang, pihaknya sudah memakai jasa DMA selama tiga tahun berturut-turut.

“Untuk lebih memudahkan pembuatan dokumen APBG dan laporan keuangan saya suruh  pada pihak ketiga (DMA-red). Ongkosnya, yang saya ingat Rp 10 juta untuk buat APBG dan laporan keuangan. Kalau ada buat APBG-P ditambah lagi, sudah tiga tahun dia yang buat, tahun ini juga dia yang buat,” kata dia pada sinarpidie.co, Senin, 28 Mei 2018.

Selain itu, menyimpulkan bahwa DMA juga mengerjakan dokumen gampong di kecamatan-kecamatan lainnya di Pidie, kami, sekurang-kurangnya mewawancarai dua PLD, masing-masing di Kecamatan Keumala dan Mutiara. Juga sejumlah sumber relevan lainnya.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, Jumat 1 Juni 2018, pada sinarpidie.co mengatakan, “Camat ini (Usman SSos-red) sebenarnya seperti broker dalam kasus ini. Dia mencari orang-orang spesialis untuk itu, sehingga dia mengesampingkan untuk membangun kapasitas aparatur gampong.”

Selain memanfaatkan lemahnya kapasitas perangkat gampong agar para perangkat gampong menggunakan jasanya dan mengeruk keuntungan, DMA, YNS, dkk juga ternyata mengelola kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana desa. Modus DMA dkk menarik simpati para keuchik, berdasarkan informasi yang kami himpun, mulanya dengan menjanjikan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion untuk tiap-tiap keuchik dan pembagian persen atau fee dari proyek gampong.

Selain hasil wawancara, bukti-bukti yang kami kumpulkan menunjukkan dugaan yang kuat bahwa:

Pertama, meskipun mengklaim diri sebagai pihak penyedia jasa yang legal dengan perusahaan yang berbadan hukum, namun patut diduga penggunaan jasanya tak berdasarkan prosedur administrasi yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

Kedua, kegiatan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai (mark-up) dan fiktif.  Beberapa di antaranya ialah pembuatan profil desa, kegiatan pemetaan wilayah, pengadaan genset (di Kecamatan Keumala), papan informasi proyek, dan pengadaan baliho. DMA, bersama camat, diduga juga mengelola kegiatan perjalan ke luar daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur gampong.

Di Kecamatan Indrajaya, Pidie, pada 2015, per gampong, anggaran yang digunakan untuk pembuatan profil desa: Rp 1. 800.000. Pihak aparatur dan perangkat, termasuk keuchik 49 gampong di Kecamatan tersebut tak memegang dokumen fisik maupun soft-copy profil gampong tersebut.

Honor 3 tim penyusun profil gampong pada 2015 Rp 500 ribu. Cetak dan penggandaan Rp 300 ribu. Pihak aparatur dan perangkat, termasuk keuchik 49 gampong di Kecamatan tersebut tak memegang dokumen fisik maupun soft-copy profil gampong tersebut. DOK. sinarpidie.co.

Lalu pada 2016, anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemetaan wilayah—tiap-tiap 47 gampong— di Kecamatan Indrajaya sebesar Rp 8. 612. 000. Pihak aparatur dan perangkat, termasuk keuchik 47 gampong di kecamatan tersebut tak memegang dokumen fisik maupun soft-copy pemetaan gampong tersebut. Celakanya, meskipun profil gampong sudah dikerjakan pada 2015, namun  pada 2016, pembuatan profil desa kembali dianggarkan, per desanya: Rp 7.509.000. Hingga kini, pihak aparatur dan perangkat, termasuk keuchik tak memegang dokumen fisik maupun soft-copy profil gampong tersebut.

Pemetaan gampong pada 2016 dan pembuatan profil gampong (sebelumnya sudah pada 2015). Hingga kini, pihak aparatur dan perangkat, termasuk keuchik tak memegang dokumen fisik maupun soft-copy profil gampong tersebut. DOK. sinarpidie.co.

Pengadaan barang yang fiktif lainnya adalah pembuatan papan informasi proyek. Pada tahun anggaran 2017, ada pengadaan empat lembar baliho papan proyek dengan anggaran per gampong Rp 500 ribu (42 gampong x Rp 500 ribu). Kemudian, pengadaan 4 unit tiang yang anggarannya Rp 1 juta (42 x Rp 1 juta).

RAB papan proyek fiktif. DOK. sinarpidie.co.

Lalu, pengadaan 4 lembar baliho informasi dengan anggaran Rp 1 juta (Rp 1 juta x 42 gampong). Anggaran untuk pengadaan tiang besi Rp 3 juta (Rp 3 juta x 42 gampong). Ada pula anggaran untuk insensif pengelola sebesar Rp 1 juta. (Rp 1 juta x 42 gampong). Faktanya, yang ada di tiap-tiap gampong yang balihonya informasi anggarannya dibuatkan dan dikooptasi oleh DMA, hanya dua unit. Dua unit lainnya fiktif.

Baliho penggunaan anggaran.  Hanya ada dua unit. Dua unit lainnya fiktif. DOK. sinarpidie.co.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Lalu, Pasal 3 UU Tipikor, berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sebagai penutup editorial ini, Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) meminta Polres Pidie untuk serius menangani kasus DMA Cs dan Camat Indrajaya, Usman SSos.

“Pertama, MaTA mengawal kasus ini. Polisi harus mengembangkan kasus ini, siapa-siapa yang terlibat karena tak menutup kemungkinan ada aktor lain, karena dia (DMA-red) bekerja di kantor camat,” kata Koordinator Bidang Anti Korupsi dan Monitoring Peradilan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Boihaqi, Senin, 2 Juli 2018, di Banda Aceh.

Dikatakannya lagi, Polri bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai pengawasan dana desa. “Polisi harus proaktif,” kata Boihaqi lagi. []

Komentar

Loading...