Editorial

[Editorial] Menanti Kehadiran Negara di Pantai Mantak Tari  

·
[Editorial] Menanti Kehadiran Negara di Pantai Mantak Tari  
Pemblokiran akses ke Pantai Mantak Tari. Foto direkam, Senin, 9 September 2019. (sinarpidie.co/Firdaus).

Kisruh di Pantai Mantak Tari, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, setidaknya telah mencuat sejak Februari 2019 melalui gonjang-ganjing pungutan biaya masuk atau biaya parkir di pantai tersebut. Isu pungutan tersebut semakin membesar tatkala Muspika Simpang Tiga mengambil tindakan terhadap praktik tersebut. Lalu, razia dan penghadangan terhadap pengunjung yang ingin masuk ke kawasan pantai tersebut mulai dilakukan oleh sekelompok perempuan sejak Minggu, 20 Juli 2019, setelah pada Minggu, 14 Juli 2019, angin kencang dan hujan deras merusak sejumlah rumah warga di sana. Aksi memblokade pantai itu berlanjut pekan demi pekan tanpa adanya satu bentuk kehadiran Negara secara kongkrit di dalamnya.

Penyelesaian konflik di sana seakan tak dilakukan secara serius oleh Bupati Pidie, Roni Ahmad, kecuali himbaun-himbauan dan narasi wisata halal yang disampaikan Wakil Bupati Pidie Fadhullah TM Daud melalui media massa. Akibatnya, isu Pantai Mantak Tari sejak pertengahan Juli hingga September 2019 menjadi "bola liar" yang pada akhirnya berujung pada aksi main hakim sendiri: membakar dan membongkar kedai-kedai pedagang di pantai tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pidie seharusnya tidak membiarkan “bola liar” Mantak Tari semakin berlarut sehingga secara tidak langsung ikut mendorong publik untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang anarkis.

Pembangunan sarana dan prasarana Pantai Mantak Tari pada 2018 oleh Disbudpar Aceh dengan Dana Otsus sebenarnya telah mampu mendenyutkan kembali Pantai Mantak Tari yang sebelumnya tak terlalu dilirik para pengunjung. Fasilitas musala, toilet, gazebo, dan spot selfie bertuliskan Pantai Mantak Tari, rampung dibangun tahun 2018.

Tahun ini, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata, Disparbudpora Pidie memiliki kegiatan konstruksi pembangunan jalan setapak, kios dua lantai, dan penambahan gazebo di sana.

Resistensi yang ditunjukkan sejumlah masyarakat di sana semakin hari semakin besar karena pengabaian terhadap tuntutan mereka, tak kecuali terhadap rencana pembangunan susulan di pantai tersebut.

Rasionalisasi wisata halal pada masyarakat tidak bisa serta-merta dituangkan lewat tutur kata tapi seharusnya dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam proses-proses pembangunan kawasan pantai tersebut sebagai objek wisata.

Letak Pantai Mantak Tari di sepanjang Gampong Mantak Raya, Pulo, Meunasah Lhee, Kupula, dan Gampong Lampoh Awee, Kecamatan Simpang Tiga, seharusnya menjadi jelas: masyarakat yang homogen, masyarakat nelayan, dan masyarakat yang terikat dengan hukum adat.

Struktur pemimpin adat mereka terdiri dari keuchik, imum mukim, hingga panglima laot. Aneh, jika dalam proses pembangunan pantai tersebut, masyarakat bahkan pemimpin adat di sana tidak memperoleh informasi yang memadai, apalagi ikut dimintai pendapat tentang pembangunan kawasan wisata di sana. Lebih aneh lagi, tatkala konflik sosial di sana muncul akibat pembangunan tersebut, camat dan dinas yang justru berada di depan.

Bupati Pidie Roni Ahmad mesti turun menjumpai warga dan menyejukkan suasana di sana. Mendengar keluh kesah warga. Setelah itu, barulah Bupati Roni Ahmad menjelaskan hal-hal yang semestinya sangat bisa diselesaikan secara dialog. Semisal, mayoritas masyarakat nelayan di sana, yang bergantung pada hasil tangkapan ikan, membutuhkan fasilitas TPI yang memadai. Hal itu menjadi masukan bagi Pemkab Pidie untuk mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, apakah melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, APBA, ataupun APBN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perlu merasionalisasikan pada masyarakat bahwa pengembangan kawasan wisata Pantai Mantak Tari bukanlah satu bentuk pengabaian Pemkab Pidie terhadap kebutuhan fasilitas dan alat produksi masyarakat nelayan yang dianggap justru lebih mendesak untuk direalisasikan dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas, melainkan satu upaya untuk membuka kesempatan lapangan kerja alternatif, di samping melaut.

Baca juga:

Bahwa kemudian DAK Fisik Bidang Pariwisata yang secara khusus dikucurkan untuk pengembangan wisata adalah kesempatan membuka lapangan kerja alternatif di sana dan DAK Fisik Bidang Pariwisata tak bisa dipergunakan selain membangun infrastruktur di bidang tersebut, juga informasi yang mesti sampai pada masyarakat di sana. Jika tak dimanfaatkan, toh dana DAK Bidang Pariwisata tersebut akan “hangus” dan yang dirugikan adalah daerah sendiri. Untuk membangun fasilitas kerja masyarakat nelayan, Pemkab Pidie dapat mengupayakannya melalui sumber-sumber dana yang lain. Perlu menunjukkan political will yang kuat untuk menunjukkan bahwa Pemkab Pidie serius menangani kebutuhan masyarakat nelayan di sana.

Bupati Pidie Roni Ahmad juga seyogyanya mendengar masukan pemangku adat di sana dalam merumuskan pola pengelolaan pantai tersebut nantinya. Hal itu untuk melibatkan dan memberi ruang bagi masyarakat setempat untuk mendefinisikan sendiri apa itu wisata menurut mereka, sehingga masyarakat merasakan dampak ekonomi dan merasa memiliki (sense of belonging). Dengan kata lain, baik para keuchik, mukim, maupun panglima laot harus dilibatkan dalam perumusan regulasi terkait pemanfaatan kawasan wisata tersebut nantinya.

Fasilitas-fasilitas bangunan Pantai Mantak Tari, yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Disparbudpora Pidie, misalnya, dapat dimanfaatkan masyarakat dengan pola atau bentuk Kerja Sama Pemanfaatan atau dengan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan dan hasil musyawarah.

Terakhir, aparat penegak hukum patut menindak pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab, yang melakukan pembakaran dan perusakan kedai-kedai pedagang di sana pada Minggu, 8 September 2019. Hal itu penting untuk menunjukkan adanya kepastian hukum dan keadilan. []

Komentar

Loading...