Editorial

[Editorial] Manis di Mimbar Pedis di Lapangan

[Editorial] Manis di Mimbar Pedis di Lapangan
Eksploitasi pasir batu di Gampong Kumbang, Kecamatan Keumala, Pidie. Foto direkam November 2018.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pidie saling bertautan dengan Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireun: Krueng Batee, Krueng Bihue, Krueng Aceh, Krueng Baro, Krueng Laweung, Krueng Leungah, Kreung Meureudu, Krueng Pante Raja, Krueng Peudada, Krueng Peusangan, Krueng Teunom, Krueng Tiro, dan Kreung Wayla.

Artinya, segala aktivitas di hulu dan hilir DAS tersebut membawa dampak dan saling terikat antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Tak heran jika pada Juli 2014, ribuan ikan keureuling yang ditemukan mati mendadak karena keracunan yang berasal dari pertambangan rakyat di Geumpang, di sepanjang Krueng Meukup, Geumpang, Pidie, juga ditemukan hingga Krueng Teunom, Aceh Jaya. Hingga kini, kegiatan pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung di Geumpang masih menjadi PR, bukan hanya bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Aceh, melainkan juga PR bagi pemerintah pusat.

Betapa tidak, dalam sebuah jurnal terbitan Universitas Diponegoro 29 Januari 2016, Muhammad Hardi Ismail dan Mussadun menuliskan, sebagaimana tertuang dalam paper mereka Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Pidie, adanya keterlibatan pihak perusahaan dalam kegiatan pertambangan emas illegal di Geumpang, “yang sebenarnya tidak terduga oleh pemerintah daerah, karena selama ini perusahaan merupakan pemegang izin resmi kegiatan eksplorasi pertambangan.”

Hasil penelitian itu menyebutkan, terdapat tiga pola keterlibatan perusahaan tersebut: penyedia lahan tambang emas ilegal, pemberi modal bekerja para pelaku, dan penyuplai hasil tambang emas ilegal.

Dan tentu saja tak sulit menebak dua perusahaan pemegang Izin Pertambangan emas di sana: PT Woyla Aceh Mineral (WAM) yang membuka lokasi tambangnya di Kecamatan Mane dan Geumpang (13.300 hektare) dan PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) yang membuka lokasi tambangnya di Kecamatan Tangse, Mane, dan Geumpang (27.480 hektare).

Pola yang terjadi di Tangse, Mane, dan Geumpang, juga tampaknya terulang atau serupa dengan pola penambang emas ilegal dadakan di Aceh Barat dan Nagan Raya di mana PT Woyla Aceh Mineral juga memiliki areal izin usaha pertambangan eksplorasi emas di Kecamatan Sungai Mas seluas 10.900 hektare, Aceh Barat, dan PT Magellanic Garuda Kencana miliki areal eskplorasi emas di Kecamatan Sungai Mas dan Woyla, Aceh Barat, seluas 3.250 hektare.

Konon, baik PT Woyla Aceh Mineral (WAM) dan PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) tak melanjutkan perpanjangan izin eksploitasi setelah melakukan eksplorasi bertahun-tahun lamanya.

Di Laweung, wacana mendirikan pabrik semen memunculkan polemik yang panjang: konflik lahan.

Tak tangung-tanggung, rencananya  1.559,17  hektare lahan di Kecamatan Muara Tiga dan Batee akan menjadi wilayah pabrik semen.

Dan baru-baru ini, PT. Muara Tiga Batee Abadi, yang merupakan bagian dari kelompok PT. Samana Citra Agung, mengantongi izin ekspolrasi batu gunung di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, dengan luas lahan 139 hektare, terhitung sejak 24 Juli 2018 hingga Juli 2019 mendatang. Dengan kata lain, pada Juli 2019, perusahaan ini akan melakukan eksploitasi di lahan tersebut.

Pada 2018 lalu, izin pertambangan mineral bukan logam tampak masif dikeluarkan: enam izin OP pasir batu, tiga tanah urug, dan tujuh batu gunung. Di belakangnya, mengantri puluhan pemegang izin eksplorasi yang dalam waktu dekat akan segera mengantongi izin operasi produksi.

Baca juga:

Tentu semua itu merupakan sebuah fakta, apakah itu manis atau pedis di tengah selebrasi Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa untuk Perlindungan Lingkungan dan Hutan. Perbup tersebut patut diapresiasi meski terkesan klise jika hanya melakukan pembiaran bagi korporasi dan pengusaha tambang yang merusak lingkungan, sementara urusan recovery atau konservasi dibebankan pada masyarakat gampong melalui dana desa.

Selanjutnya, berapa jumlah perangkat desa di Pidie yang telah memiliki perspektif lingkungan hidup? Bukankah selama ini mereka justru menjadi objek eksploitasi para rente pembikin R-APBG hingga LPJ dana desa, baik para rente dari pendamping desa maupun rente yang datang dari struktur pemerintahan yang tangannya tak kotor namun penuh bercak tinta dana desa. []

Komentar

Loading...