Klik Tambang

Editorial

[Editorial] Keceriaan dalam Menyusun DED dan Pengadaan Tanah

·
[Editorial] Keceriaan dalam Menyusun DED dan Pengadaan Tanah
Lokasi tanah tempat RTH hendak dibangun dengan DED yang baru, setelah sebelumnya DED lama diperuntukkan untuk Gedung DPRK Pidie yang baru yang juga disertai dengan penyusunan DED dan pembebasan lahan dilakukan hingga 2019 atas nama pembangunan Gedung DPRK Pidie baru. (Dok. sinarpidie.co).

Andai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mau mengerjakan detail engineering design (DED) dan master plan sejumlah rencana pembangunan pekerjaan fisik atau pekerjaan konstruksi dengan hanya mengandalkan gaji pokok, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, dan jaminan kematian, tentu tak ada pemborosan anggaran tatkala hasil DED dan master plan yang sudah dikerjakan dibatalkan lalu disusun DED lainnya lagi dengan subjek dan objek yang sama di lokasi yang berbeda.

Atau, seandainya, ASN-ASN tersebut mau mengerjakan hal itu dengan hanya dengan tambahan honorarium, sebagaimana ada honorarium untuk semua items kegiatan pada masing-masing SKPK setiap tahun, plus anggaran perjalanan dinas, tentu tak ada pemborosan anggaran yang signifikan tatkala hasil DED dan master plan yang sudah dikerjakan di satu lokasi dibatalkan lalu disusun DED lainnya lagi dengan subjek dan objek yang sama tapi di lokasi yang berbeda.

Mari kita berandai-andai, konsultan perencana DED mau mengerjakan lagi satu DED yang dibatalkan pembangunannya  secara cuma-cuma, tentu tak ada pemborosan anggaran tatkala hasil DED dan master plan yang sudah dikerjakan dibatalkan lalu disusun DED lainnya lagi dengan subjek dan objek yang sama di lokasi yang berbeda.

Namun, apa dikata, pada 2016, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dilakukan penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Kota Sigli dengan anggaran Rp 116.545.000. Satuan kerjanya Dinas PU PR Pidie. Proyek ini dimenangkan CV Sari Keumala Consultant.

Pada 2019, alih-alih mengunakan DED tersebut sebagai rujukan pembangunan RTH, Bappeda Pidie justru melakukan pengadaan jasa konsultasi penyusunan DED dan masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Simpang 4 Keuniree dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

Ironisnya, lokasi lahan seluas 4 hektare yang dirujuk untuk penyusunan DED dan master plan RTH yang baru pada 2019 ini merupakan tanah yang dibebaskan untuk pembangunan gedung DPRK Pidie yang baru. Ironisnya lagi, Bappeda Pidie sudah memiliki DED Kantor DPRK Pidie di lokasi tersebut pada 2014 lalu, yang dikerjakan Zarindo Structure dengan nilai kontrak Rp 284.130.000. Berbarengan dengan penyusunan DED gedung DPRK Pidie 2014, ada master plan dan DED Kantor Bupati Pidie dan DED Kantor Dinas Pendidikan Pidie.

Tak hanya ironis tapi juga terkesan celaka, Sekretariat DPRK Pidie juga memiliki belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung DPRK baru di lokasi tersebut senilai Rp 1,2 miliar pada 2019 ini. Lalu, tak hanya celaka tapi juga ironis, juga ada belanja modal tanah - pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 2,2 miliar dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Satker pada 2019 ini.

Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada kasus pengadaan tanah lapangan sepak bola dan trek atletik di Kecamatan Indrajaya, Pidie, meski tak sepenuhnya serupa.

Anggaran pengadaan tanah untuk lapangan bola dan trek atletik seluas 10.780 m2 di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, yang pembebasan lahannya menelan anggaran Rp 2, 3 milliar pada 2017 lalu, semula diperuntukkan untuk pembangunan sport center, yang bersumber dari Otsus 2016: pengadaan tanah untuk sport center, pengadaan tanah untuk lapangan Kecamatan Mutiara, dan pengadaan tanah lapangan upacara Glp. Minyeuk dengan pagu anggaran Rp 5,9 miliar.

Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh terhadap kerugian Negara untuk kasus korupsi pengadaan tanah di Indrajaya Rp 1,1 miliar.

Baca juga:

Akibat pemindahan lokasi tanah untuk sport center, rencana Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), dengan satuan kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membangun sport center di Pidie senilai Rp 2, 63 miliar menggunakan APBN tahun anggaran 2018 kandas.

Pada tahun anggaran 2019, Bappeda Pidie, kembali menganggarkan anggaran untuk membikin Kajian Ilmiah Rencana Lokasi Pembangunan Sport Center Kabupaten Pidie.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh mencatat, dari total 912 bidang tanah Pemkab Pidie senilai Rp 379.8882.838.685 per 31 Desember 2018, hanya 130 di antaranya yang telah didukung dengan sertifikat dan 7 akte, yang disimpan pada Bidang Aset dan Kekayaan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pidie. []

 

 

Komentar

Loading...