[Editorial] Hikayat Para Elite di Daerah Tingkat II

·
[Editorial] Hikayat Para Elite di Daerah Tingkat II
Sumber ilustrasi: mediaindonesia.com

Korupsi tak berangkat dari ruang kosong. Ianya, salah satunya, berangkat dari informasi yang tertutup dan minimnya pelibatan partisipasi publik dalam setiap perencanaan pembangunan, yang pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan publik itu sendiri alias untuk kemaslahatan bersama. Pada kenyataannya, kehadiran publik, hanya sebatas foto bersama, untuk sekedar memenuhi syarat adminstrasi (pelaporan kegiatan) dalam Musrenbang.

Walau tak paralel dengan perangkat kerja di level daerah tingkat II, dalam pengelolaan kegiatan, prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebenarnya telah diterapkan di level kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan membuka informasi semua kegiatan yang mereka wacanakan dan sedang mereka kelola. Kita dapat mengetahui jumlah anggaran masing-masing kegiatan dan realisasi mereka dengan mengakses laman atau website lembaga/kementerian terkait (walau tak sepenuhnya berupa informasi spesifik).

Sebagai contoh, menyusun, mengajukan, melaksanakan, hingga melaporkan kegiatan, dikirimkan ke Kementerian terkait secara elektronik. Ada aplikasi SIRUP, e-Monev masing-masing kementerian, dan Om-SPAN.

Dalam menyusun, mengajukan, melaksanakan, hingga melaporkan kegiatan para pejabat di daerah tingkat II melakukan  “operasi senyap”. Namun, Kementerian terkait terbuka pada publik sesuai dengan perintah perundang-undangan. Mereka melayani setiap permohonan informasi publik, bahkan menyediakan laman untuk mengakses informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dapat diberikan secara serta merta. Tinggal klik!

Ironisnya lagi adalah, saat pejabat di daerah tingkat II merasa semua yang ada di meja kerjanya adalah rahasia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memeriksa kinerja dan laporan keuangan daerah--biasanya diikuti dengan temuan dan perintah untuk menyetor kerugian negara atas setiap temuan pemeriksaan--justru lempang-lempang saja memberi dokumen saat ada pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik.

Di samping itu, alih-alih menyediakan “wadah” informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak (program atau kegiatan), pejabat di daerah tingkat II justru acapkali akan menghardik, “Kamu kok gitu sih buka-buka aib orang”, kala informasi tentang ketimpangan program terkuak ke publik.

Umumnya, perasaan superior dan merasa ekslusif bak seorang Menteri di Myanmar, sebuah Negara di bawah rezim junta militer yang otoriter, masih menyelimuti mental para pejabat publik di daerah tingkat II ini.

Mereka tak sadar, bahwa reformasi telah terjadi pada 1998 silam, apalagi sadar bahwa, ada kelompok masyarakat sipil dan pers sebagai pemantau kekuasaan di dalam sistem sebuah Negara yang demokratis.

Nah, perasaan superior si aku maha tahu mendarah daging, juga, salah satunya, dikarenakan relasi kuasa yang tak seimbang: satu pihak punya pengetahuan, sementara pihak lainnya atau publik dibiarkan tidak tahu apa-apa, bahkan digiring untuk tidak boleh bertanya apalagi menggali informasi yang terselubung agar menjadi terang benderang.

Tujuannya apalagi kalau bukan: untuk melanggengkan praktik lancung dalam mengelola uang Negara.

Dalam pelbagai momentum, dalam setiap program pemerintah yang mereka kelola, program dan uang Negara seolah-olah menjadi milik mereka beserta kroni-kroni mereka.

Lebih celaka lagi, seorang elite yang tak akrab dengan analisis sosial dan perkembangan situasi riil di akar rumput, yang bertugas di sebuah menara gading, misalnya, merasa punya pengetahuan dan otoritas untuk mengintervensi program-program di semua satuan perangkat kerja daerah. Alih-alih pagu indikatif datang dari masing-masing SKPK ke tim TAPK, sang elite justru merasa paling pintar dan mencoba menyederhanakan semuanya dengan sekali pukul.

Mungkin yang bersangkutan mengira ia sedang reuni atau melakukan Ospek pada junior-juniornya di sekolah dengan watak dan kultur kolonialisme.

Alhasil, lahirlah kegiatan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan items-items bagi-bagi sembako, bantuan becak mesin, dan rehab rumah atas nama pria, misalnya.

Ketika bermasalah hukum, sang elite di atas menara gading yang rapuh, itu, akan berkata dengan raut wajah tanpa rasa bersalah, “Saya tidak terlibat!”

Kembali pada elite daerah tingkat II secara umum. Mereka menempatkan diri sebagai aku si maha tahu, tanpa mempertimbangkan, bahwa program dan uang negara yang mereka kelola bukanlah warisan ibu-bapak dan pusaka nenek-kakek (privat), melainkan uang Negara yang berasal dari pajak warga Negara, termasuk pajak yang dikutip dari lapak penjual gorengan di kaki lima dan pajak seekor kambing yang masuk ke dalam RPH Beureunuen.

Program yang mereka kelola, aduh mama sayange, sebenarnya program kementerian atau lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup, HAM, kesetaraan gender, ramah anak hingga ramah untuk pejalanan kaki, efisien dan menganut prinsip akuntabilitas (datang dari rekomendasi kelompok masyarakat sipil), yang justru dieksekusi dengan cara-cara yang fasis di level daerah tingkat II.

Baca juga:

Ketika boroknya nampak, alih-alih melakukan koreksi, mereka justru mencari-cari beribu alibi.

Duh, buruk rupa cermin dibelah, bukan? Itu tak jauh berbeda dengan: saat dilantik naik odong-odong depan khalayak. Tapi, begitu jadi, mobil dinas senilai Rp 1 milliar diparkir sembunyi-sembunyi.

Lha, di satu sudut yang paling sunyi, ada yang nyelutuk, “Apakah kita sedang berada di bawah rezim odong-odong, yang hidup segan mati tak mau?” Entahlah! []

Komentar

Loading...