Editorial

[Editorial] Dugaan ‘Deal-Deal’ sejak RT-RW Pidie Disusun

·
[Editorial] Dugaan ‘Deal-Deal’ sejak RT-RW Pidie Disusun
Penimbunan sawah produktif di lokasi pembangunan GI Sigli. Foto direkam Februari 2018. Dok. sinarpidie.co.

Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Program 35.000 MW ini terdiri dari 291 pembangkit, 732 transmisi sepanjang 46.000 kilometer yang terdiri dari 75.000 set tower dan 1.375 gardu induk yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembangunan Gardu Induk (GI) di Sigli, Ulee Kareng, dan Lhokseumawe, merupakan rangkaian pembangunan Tol Listrik Sumatera yang pembangunannya dimulai dari Lampung hingga Aceh, bagian dari program 35.000 MW.

Program 35.000 megawatt tersebut juga meliputi pembangunan gardu induk dan transmisi di Jawa bagian tengah: pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kilovolt di daerah Jawa Tengah-Jawa Barat dan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kilovolt Kedung Badak-Bogor Baru, di Jawa Barat.

Di Pulau Sumatera, sebanyak 750 tower (transmisi) sepanjang 2.934 kilometer-route (kmr) dibangun: Lampung-1/ Sribawono - Gumawang 250 kmr, Gumawang - Lahat 220 kmr, Kiliran Jao - Payakumbuh 112 kmr, Payakumbuh - Padang Sidempuan 281 kmr, Sarulla - Simangkuk 91 kmr, Simangkuk - Galang 151 kmr, Galang - Binjai 80 kmr, Pangkalan Susu - Arun 10 kmr, Arun – Sigli, dan Sigli - Ulee Kareng.

”Per Maret 2018, PLN telah menandatangani kontrak pembangunan 31.298 MW,” kata Direktur Utama PLN Non-aktif Sofyan Basir, dikutip dari Kompas.

Kini,  Sofyan Basir telah ditetapkan sebagai tersangka kasus PLTU Riau I oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pinjaman sindikasi bank nasional dan internasional

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendapatkan pinjaman sindikasi senilai 1,62 miliar dollar AS dari 20 bank internasional.

PLN juga memperoleh pinjaman sindikasi sebesar Rp 4,5 triliun dari perbankan nasional yang terdiri dari Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BCA.

“Khusus pinjaman sindikasi perbankan dalam negeri tersebut, dana itu dipakai untuk pembiayaan pembangunan gardu induk dan transmisi di Jawa bagian tengah,” demikian Kompas.

Untuk menyokong program tersebut,  Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dikeluarkan.

Dikutip dari Kompas, “Dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ketika itu, pada September 2015, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti (Mantan Kapolri-red), Kepala Kejaksaan Agung Prasetyo, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir bersepakat bahwa setiap potensi pelanggaran dalam proyek ini akan diselesaikan secara internal.”

Tanpa RDTR

Pasal 16 ayat 3 huruf b Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 berbunyi, rencana sistem jaringan prasarana energy salah satunya meliputi peningkatan Gardu Induk (GI) di Gampong Dayah Teungoh Kecamatan Pidie. Namun, ironisnya, sejak qanun tersebut disahkan pada 2014 silam, Pemkab Pidie, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie, belum menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini juga menambah deretan panjang daftar tumpang tindih sengkarut perizinan.

RDTR, yang semestinya bisa memudahkan urusan perizinan investasi karena pemerintah kabupaten (Pemkab) bisa langsung menerbitkan izin lokasi. Namun, yang selama ini dilakukan dan biasanya menimbulkan gejolak di kemudian hari ialah penerbitan izin lokasi berdasarkan RTRW dengan diikuti rekomendasi-rekomendasi teknis: IUP semen joint venture company antara PT. Semen Indonesia dan PT Samana Citra Agung di Muara Tiga dan Batee 1.550 hektare; IUP eksplorasi batu gunung PT Muara Tiga Batee Abadi di Gampong Meunasah Papeun seluas 145 hektare, dan sejumlah rekomendasi lainnya untuk usaha-usaha tertentu yang menimbulkan ambiguitas.

Mudah ditebak, wacana pabrik semen di Pidie yang sempat geger pada 2017 lalu, ternyata sudah tertera dalam Qanun RT-RW Pidie. Muara Tiga dan Batee adalah kawasan industri besar!

Bila ditarik satu benang merah: keberadaan IUP semen joint venture company antara PT. Semen Indonesia dan PT Samana Citra Agung di Muara Tiga dan Batee 1.550 hektare beririsan dengan Daftar Potensi Pelanggan Besar yang Langsung Diinjeksi berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero 2017-2026: Semen Aceh 50 MW.

Lalu, IUP eksplorasi batu gunung PT Muara Tiga Batee Abadi di Gampong Meunasah Papeun seluas 145 hektare AMP tak bisa lepas dari wacana supply bahan baku Jalan Tol Aceh.

Kembali pada Gardu Induk di Pidie seluas lima hektare, proyek tersebut diduga tak memperoleh izin secara parallel atau diduga cacat prosedur.

Baca juga:

Proyek tersebut memperoleh izin lingkungan dari Gubernur Aceh lewat Keputusan Gubernur Aceh nomor 660/1061/2017 tertanggal 31 Oktober 2017—selain GI di Sigli, izin lingkungan tersebut juga satu paket dengan GI Lhokseumawe dan GI Ulee Kareng—meskipun semula pembukaan sawah baru belum dilakukan dan IMB baru keluar pada 15 Agustus 2018.

Semula, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie melalui Dinas PU PR tidak mengeluarkan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TSP) Pidie tak mengeluarkan izin IMB. Alasannya: PT PLN Persero UIP II harus mengganti satu hektare sawah produktif yang hilang dengan tiga kali lipat lahan sawah yang lain sebagai ganti sebagaimana diatur UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Namun, belakangan, IMB keluar setelah bidang usaha perusahaan plat merah  yang bergerak di usaha pembangunan Gardu Induk (GI) dan Jaringan Transmisi Listrik (TL) di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, itu, menggelontorkan uang untuk pembukaan lahan sawah baru seluas 16 hektare pada Pemkab Pidie.

Hal ini diduga cacat prosedur, sebab pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Selain itu, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Dengan kata lain, lahan pengganti seharusnya telah ada sebelum IMB dikeluarkan. Bukan diendapkannya uang pembukaan sawah baru di dalam Kas Daerah Pidie sebagai dasar mengeluarkan rekomendasi teknis dan dasar dikeluarkannya IMB. [] 

Komentar

Loading...