Editorial

[Editorial] Dalih Menyunat Anggaran TPS di Pidie

·
[Editorial] Dalih Menyunat Anggaran TPS di Pidie
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Iswandi SSos. Dok. KIP Pidie.

Dugaan penyunatan anggaran pembuatan 1.368 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pidie dari 1,6 juta per TPS menjadi Rp 1,1 juta per TPS yang terindikasi dilakukan oleh oknum sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie menimbulkan beragam tafsir terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 751/pp.01-kpt/01/KPU/III/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota bagian anggaran 076 tahun Anggaran 2019 revisi ke-I.

Menurut Sekretaris KIP Pidie  Iswandi SSos, misalnya, penyunatan anggaran TPS tanpa sepengetahuan komisioner KIP Pidie (alih-alih dengan sepengetahuan PPK, PPS dan KPPS) terkesan dapat dilakukan sepihak hanya berbekal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 751/pp.01-kpt/01/KPU/III/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota bagian anggaran 076 tahun Anggaran 2019 revisi ke-I.

Ada baiknya kita tak melihat keputusan tersebut secara parsial karena sedang terjepit atau saat kedok telah terbuka. Akan tetapi lihatlah hal itu secara utuh dan menyeluruh.

Dalam petunjuk teknis tersebut disebutkan, pengelolaan anggaran yang dilakukan KPU mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sehingga tata cara revisi dan penggunaannya sangat tergantung dengan klausul yang ada pada ketentuan tersebut.

Dan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK. 02/2018 tentang tata Cara Revisi anggaran Tahun Anggaran 2019 disebutkan, revisi anggaran terdiri dari revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi.

Baca juga:

Revisi Anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam konteks KIP Kabupaten Pidie, dalam melakukan revisi anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Sekretaris KIP Pidie berkoordinasi ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Aceh untuk melakukan proses penyamaan data atas revisi tersebut. Itu adalah hal teknis setelah hal-hal yang substansial mestinya terlebih dahulu dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaan: apakah dan kapan Sekretaris KIP Pidie berkoordinasi ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Aceh untuk melakukan proses penyamaan data atas revisi anggaran pembuatan TPS?

Tata Kerja dalam UU Pemilu dan PKPU

Pasal 81 ayat 4 UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur rapat pleno rutin dilaksanakan sekali dalam seminggu, di mana Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya, melaporkan realisasi penggunaan anggaran, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.

Selain itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Muhammad Ali seyogyanya menjalankan fungsinya yang juga sebagai Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga.

Sebagaimana diperintahkan peraturan perundang-undangan, Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: penyusunan program dan anggaran, administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan, protokol dan persidangan, pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan, dan monitoring, evaluasi dan pengendalian program. 

Dugaan penyunatan anggaran pembuatan 1.368 TPS di Pidie sebesar Rp 500 ribu per TPS adalah hal yang serius. Pertama, pemotongan tersebut diduga dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan Komisioner KIP Pidie. Kedua, pengalihan sejumlah anggaran pembuatan TPS yang digadang-gadang Sekretaris KIP Pidie Iswandi SSos telah digunakan oleh sejumlah kegiatan lainnya diduga fiktif, semisal, PPK menyebut tak ada sewa motor untuk mereka. []

Komentar

Loading...