Iklan Pemkab Pidie

Bupati Roni tak Mau ke DPR

DPRK Pidie Tunda Sidang Pembukaaan Pembahasan R-APBK Pidie 2019, Sekda: Bupati Roni Stand by di Kantor

·
DPRK Pidie Tunda Sidang Pembukaaan Pembahasan R-APBK Pidie 2019, Sekda: Bupati Roni Stand by di Kantor
Sidang Paripurna Pembukaan Pembahasan R-APBK Pidie 2019, Kamis, 13 Desember 2018, di gedung DPRK setempat ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan, karena Bupati Pidie Roni Ahmad yang hadir dalam sidang tersebut. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Sanksi dari pemerintah pusat akibat APBK Pidie telat disahkan: Jika memang kesalahannya ada di eksekutif maka eksekutiflah yang tidak mendapatkan gaji selama enam bulan. Namun, sebaliknya jika DPRK yang salah, maka anggota DPRK yang tidak mendapatkan gaji selama 6 bulan.

sinarpidie.co--Sidang Paripurna Pembukaan Pembahasan R-APBK Pidie 2019, Kamis, 13 Desember 2018, di gedung DPRK setempat ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan, karena Bupati Pidie Roni Ahmad tidak menghadiri sidang tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Pidie, Muhammad AR, setelah membuka sidang langsung menutup sidang tersebut sembari berkata, "Berhubung kepala daerah tidak hadir di sini,  kami menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada waktu selanjutnya."

Sekretaris Daerah Pidie, Mulyadi Yacob SPd MM, yang diwawancarai setelah sidang tersebut ditutup mengatakan, alasan Bupati Pidie Roni Ahmad tidak menghadiri sidang paripurna pembukaan dan pembahasaan R-APBK Pidie 2019 karena Bupati Roni enggan melepaskan atribut kampanye Pilkada lalu ke gedung dewan.

"Kalau Bupati Pidie, beliau stand by di kantor sekarang. Persoalannya, dia tidak mau melepaskan kopiah merah. Kalau boleh pakai kopiah merah, dalam detik ini dia mau pergi," ujar Mulyadi.

Disinggung mengenai pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, yang berbunyi: Tutup Kepala sebagaimana dimaksud terdiri atas Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan Topi Lapangan, Mulyadi menanggapi dengan berujar, “Itu tidak tahu saya. Coba dilihat aturannya. Mungkin besok Pak Wakil Bupati yang akan hadir ke sini untuk melanjutkan pembahasan anggaran 2019.”

Diwawancarai terpisah, ketua DPRK Pidie Muhammad AR meminta Bupati Pidie Roni Ahmad untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan.

“Ini persoalan seluruh Rakyat Pidie. Jadi, jangan korbankan anggaran dua triliun lebih hanya karena ego pribadi. Ini aturan, bukan soal kami tidak membolehkan bupati memakai kopiah merah, jadi harus dipahami itu, jangan nanti beredar info pada masyarakat seolah kami tidak senang dengan bupati yang pakai kopiah merah," kata ketua DPRK Pidie Muhammad AR. “Jangan nanti salahkan DPRK. Aturan yang kami jabarkan dalam tata tertib DPRK. Jangan hanya soal kopiah merah, dia mau korbankan anggaran Rakyat Pidie. Saya ingin menyelamatkan APBK Pidie hari ini. Soal kapan akan dilanjutkan kembali pembahasan, itu akan kami musyawarahkan lagi. Kami akan maksimalkan waktu yang sedikit lagi ini untuk menyelesaikan pembahasan anggaran 2019.”

Muhammad AR menjelaskan, pasal 93 ayat 4 PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPR, berbunyi: rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri Kepala Daerah.

"PP ini menggantikan PP sebelumnya yang tidak mengatur kehadiran kepala daerah dan bisa diwakilkan,” kata dia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 menyebutkan tenggat pembahasan R-APBD tahun 2019 berakhir pada 30 November.

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie disebut-sebut telat menyerahkan dokumen R-APBK Pidie 2019 ke DPRK Pidie.

Sanksi dari pemerintah pusat akibat APBK Pidie telat disahkan: Jika memang kesalahannya ada di eksekutif maka eksekutiflah yang tidak mendapatkan gaji selama enam bulan. Namun sebaliknya, jika DPRK yang salah, maka anggota DPRK yang tidak mendapatkan gaji selama enam bulan.

Sanksi yang kedua adalah penundaan atau pengurangan DAU sebesar 25 persen. []

Komentar

Loading...