Klik Tambang

DPRA Sorot Lambannya Biro Hukum Setda Aceh Evaluasi Tatib DPR Kabupaten/Kota

·
DPRA Sorot Lambannya Biro Hukum Setda Aceh Evaluasi Tatib DPR Kabupaten/Kota
Anwar Husen SPdI MAP.

sinarpidie.co--Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Anwar Husen SPdI MAP, menyoroti lambannya kinerja Biro Hukum Setda Aceh dalam melakukan evaluasi Tatib DPR kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Sehingga banyak DPRK belum bisa membentuk alat kelengkapan dewan," kata dia, Jumat, 1 November 2019.

Hal itu, sebut Anwar, berakibat fatal pada terlambatnya pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK 2020 sebagai dasar APBK 2020.

"Yang berujung akan dikenakan penalti oleh pemerintah pusat. Saya berharap agar Biro Hukum memprioritaskan evaluasi Tatib dulu ketimbang hal-hal lain," sebutnya.

Untuk diketahui, jika pembahasan KUA-PPAS 2020 lewat dari tenggat waktu yang diberikan hingga 30 November 2019 sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, maka DPRK dan Pemkab tidak akan mendapatkan tunjangan kerja selama 6 bulan. []

Komentar

Loading...