Klik Tambang

Akreditasi Puskesmas di Pidie 2018 Rp 1,7 M

Dinkes Pidie Bantah sejumlah Items Kegiatan Akreditasi Puskesmas Fiktif  

·
Dinkes Pidie Bantah sejumlah Items Kegiatan Akreditasi Puskesmas Fiktif  
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pidie, Irwansyah Putra MKes. Sumber foto: dinkes.pidiekab.go.id.

Permenkes Nomor 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018: Kabupaten/kota yang mengusulkan survei akreditasi Puskesmas diutamakan pada Puskesmas yang telah menyelesaikan pendampingan pada tahun sebelumnya.

sinarpidie.co—Kepala Dinas Kesehatan Pidie Efendi SSos MKes, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pidie, Irwansyah Putra MKes, membantah tudingan adanya sejumlah items fiktif dalam rangkaian kegiatan akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Pidie tahun anggaran 2018.

Kata Irwansyah Putra MKes, total alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Non-Fiksik tahun anggaran 2018 untuk kegiatan akreditasi pada 12 puskesmas di Pidie tahun anggaran 2018 senilai Rp 3,2 miliar. Namun, yang terealisasi hanya delapan puskesmas dengan realisasi anggaran senilai Rp 1,7 miliar.

“Tidak ada kegiatan yang fiktif dan semua ada bukti-bukti bahwa kegiatan telah dilakukan. Kalau fiktif, tidak akan keluar hasil akreditasinya, apakah itu Madya dan Dasar. Syarat-syarat memperoleh akreditasi Puskesmas itu sangat details,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pidie Irwansyah Putra MKes pada sinarpidie.co, Jumat, 25 Januari 2019 di Sigli.

Dikatakannya lagi, workshop penggalangan komitmen akreditasi di puskesmas, workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi di puskesmas, pelaksanaan self-assessment di puskesmas, pendampingan penyusunan dokumen di puskesmas, pendampingan implementasi dokumen pra-akreditasi di puskesmas terpilih, dan survei akreditasi puskesmas terpilih, telah dilaksanakan di masing-masing Puskesmas.

“Masing-masing Puskesmas kita datangi. Tim pendamping, tiga orang. Dua hari. Rp 200 ribu per hari x empat jam.  Juga transportasi. Pendampingan penyusunan dokumen di puskesmas, empat kali kunjugan. Pendampingan implementasi dokumen pra-akreditasi, pendampingan implementasi dokumen, tiga kali kunjungan. Pra-survei Rp 900 ribu per jam dari Dinkes Aceh, satu hari tiga orang x empat jam x dua hari. Per jam Rp 900 ribu. Dari hasil pra-survei, diputuskan bahwa puskesmas-puskesmas terpilih layak disurvei. Kita usul ke Kementerian. Kemudian baru turun tim kementerian. Tiket pesawat, hotel, konsumsi, tim survei tiga hari, kita yang tanggung. Tiga hari x empat jam x tiga orang. Per jam juga Rp 900 ribu,” kata dia, menjelaskan.

“Workhop audit internal dan tinjauan manajemen pada 2018 kita buat di Hotel Safira. Narasumbernya dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Surveyor juga. Per jam Rp 900 ribu juga. Dilaksanakan tiga hari. Narasumber dua orang. Workshop Keselamatan pasien dua hari. Narasumber dua orang x 5 jam x dua hari x Rp 900 ribu. Di rangkaian workshop, realisasi anggaran sekira Rp  320-an juta. Pra-survei dan survei itu yang besar anggaran. Puskesmas memang kita dampingi dari awal,” kata dia lagi, menguraikan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 menyebutkan, ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2018 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK): BOK Puskesmas, BOK Kabupaten/Kota, BOK Provinsi, Distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik, Jaminan Persalinan (Jampersal); Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit, dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Lalu, pasal 5  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, juga menyebutkan akreditasi Puskesmas meliputi: workshop pendukung implementasi akreditasi puskesmas, pendampingan akreditasi puskesmas, dan survei akreditasi puskesmas. Disebutkan juga, akreditasi puskesmas dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Komponen belanja dan harga satuan maksimal per items diatur

Persyaratan Puskesmas yang diusulkan survei tahun 2018 ialah puskesmas yang sudah teregistasi di Pusdatin, puskesmas telah memiliki ijin penyelenggaraan, puskesmas memiliki dokter tetap, dan kepala puskesmas memenuhi syarat sesuai Permenkes 75/2014. Dalam Permenkes tersebut, komponen belanja dan harga satuan maksimal per items kegiatan dalam kegiatan akredikasi puskesmas juga diatur.

Items-items kegiatan akreditasi Puskemas di Dinkes Pidie

Data yang dihimpun sinarpidie.co menunjukkan, belanja alat tulis kantor untuk ATK kegiatan akreditasi Rp 185.690.000, belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Rp 3.150.000,  belanja cetak spanduk  Rp 22.200.000, belanja penggandaan dengan rincian biaya fotocopy modul akreditasi (3 bh x 12 PKM)  dan biaya fotocopy dokumen akreditasi (10000 lbr x 12 PKM) Rp 32.160.000, belanja makanan dan minuman rapat (makan dan minum workshop keselamatan pasien, makan dan minum workshop penggalangan dukungan, makan dan minum workshop pemahaman standar dan dokumen, makan dan minum pendampingan self assesment dan penyusunan POA, makan dan minum pendampingan penyusunan dokumen, makan dan minum workshop implementasi dokumen, makan dan minum pra-survei akreditasi, makan dan minum survei akreditasi, makan dan minum pendampingan pasca survei) Rp 554.550.000.

Baca juga:

Kemudian, belanja perjalanan dinas dalam daerah (biaya transportasi peserta workshop audit internal tinjauan manajemen, biaya transportasi peserta workshop keselamatan pasien, biaya tranportasi tim akreditasi dalam rangka workshop penggalangan dukungan, biaya tranportasi tim akreditasi dalam rangka workshop pemahaman standar dan dokumen, biaya tranportasi tim akreditasi dalam rangka self assesment dan penyusunan POA akreditasi puskesmas, biaya tranportasi tim akreditasi dalam rangka penyusunan dokumen akreditasi puskesmas, biaya tranportasi tim akreditasi dalam rangka implementasi dokumen akreditasi puskesmas, biaya tranportasi tim akreditasi dalam rangka pra-akreditasi, tranport tim akreditasi dalam rangka pasca-akreditasi, tranportasi tim akreditasi survey akreditasi perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Aceh) senilai Rp 524.050.000.

Honorarium jasa tenaga ahli/narasumber/instruktur workshop audit internal tinjauan manajemen, workshop keselamatan pasien, workshop penggalangan komitmen akreditasi di puskesmas, workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi di puskesmas, pelaksanaan self-assessment di puskesmas, pendampingan penyusunan dokumen di puskesmas, pendampingan implementasi dokumen pra akreditasi di puskesmas terpilih pasca-akreditasi di puskesmas terpilih, dan survei akreditasi puskesmas terpilih senilai Rp 1.391.200.000. []

Komentar

Loading...