Dinas PUPR Pidie Swakelola Banyak Proyek pada 2019

·
Dinas PUPR Pidie Swakelola Banyak Proyek pada 2019
Dinas PUPR Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Sejumlah paket kegiatan di atas Rp 200 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie pada tahun anggaran 2019 dikerjakan secara swakelola atau direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Dinas PUPR Pidie tanpa proses tender.

Paket-paket kegiatan tersebut di antaranya Penguatan Database dan Survey Kondisi (DAK 2019) dengan pagu anggaran Rp 300.000.000; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp 227.712.000; Makanan dan Minuman Harian Pegawai selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp 205.000.000; dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan pagu anggaran Rp 200.000.000.

Di samping itu, terdapat sejumlah kegiatan di bawah Rp 200 juta yang semestinya dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung (PL), namun dikerjakan secara swakelola adalah Normalisasi Saluran Pembuang (SP) Lheue Kecamatan Simpang Tiga dengan pagu anggaran Rp 141.750.000; Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dalam Kabupaten Pidie dengan pagu anggaran Rp 94.500.000, dan Pekerjaan Galian Sedimen dalam Kabupaten Pidie dengan pagu anggaran Rp 150.000.000.

Kepala Dinas PUPR Pidie  Ir Samsul Bahri MSi mengatakan, alasan pihaknya mengerjakan paket-paket tersebut secara swakelola karena pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak maksimal jika dikerjakan rekanan dan banyak dipotong pajak.

“Untuk kendaraan kadang-kadang bukan satu kendaraan, tapi ada beberapa kendaraan. Jadi kalau ditender, kadang kita tidak tahu kerusakan kendaraan yang mana. Kalau penguatan database dan survey kondisi itu dikerjakan oleh tim ahli, makanya tidak kita tender. Rencana Tata Ruang pernah kita coba masuk ke tender, tapi karena sifatnya peninjauan kembali terhadap RT RW yang telah ada, maka membutuhkan tim ahli juga," katanya, Sabtu, 1 Juni 2019.

Untuk galian sedimen, kata dia, pihaknya tak menunjuk rekanan karena lokasi projek bisa saja berubah sewaktu-waktu.

“Misalnya semula di Simpang Tiga. Tapi rupanya nanti proyeknya di sekeliling Simpang Tiga,” katanya lagi.

Ditanyai dasar hukum mengerjakan proyek di atas Rp 200 juta secara swakelola tanpa tender dan proyek fisik di bawah Rp 200 juta yang juga dikerjakan secara swakelola tanpa menunjuk secara langsung rekanan, Ir Samsul Bahri MSi menjawab, “Karena itu pekerjaan yang spesifik. Kadang-kadang kita merencanakan, tapi ada emergency di mana proyek bisa berubah. Untuk makan-minum pegawai, misalnya, kita meminta 10 kotak, tahu-tahu pegawai ada rapat di Jakarta atau di Banda Aceh, jadi kalau ditender kan sudah pasti jumlah nasinya.”

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, mengatur, barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 200 juta dan pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas Rp 50 juta wajib dilakukan secara elektronik (e-procurement) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). []

Catatan:

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut. Yang berlaku saat ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres tersebut substansi dari barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 200 juta sama dengan Perpres sebelumnya: wajib dilakukan secara elektronik (e-procurement) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sementara, pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas Rp 100 juta wajib dilakukan secara elektronik (e-procurement) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Berbeda dengan sebelumnya yang hanya dipatok senilai Rp 50 juta.

Catatan ini ditambahkan Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 18.47 WIB.

Komentar

Loading...