Pendidikan

Dikerjakan Pihak Ketiga, Sejumlah Kegiatan DAK Pendidikan di Pidie Diduga Salahi Petunjuk Operasional

Dikerjakan Pihak Ketiga, Sejumlah Kegiatan DAK Pendidikan di Pidie Diduga Salahi Petunjuk Operasional
Kegiatan rehab sedang/berat pada SD N 1 Lhok Kaju yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan tahun anggaran 2018. Nilainya: Rp 504.170.274. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Pengerjaan sejumlah items kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik Pendidikan tahun 2018 diduga menyalahi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, karena bukan dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan di Sekolah melainkan dikerjakan pihak ketiga melalui lelang dan penunjukkan langsung (PL).

“Pertama untuk pengadaan buku perpustakaan di enam sekolah yang nilainya per sekolah sekitar Rp 50 juta. Jumlahnya keseluruhan Rp 300 juta. Lalu, untuk pembangunan Sarana Pendidikan Jasmani olahraga dan Kesehatan dan Seni Budaya di beberapa SMP ini juga ditender,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pidie  Idhami SSos, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Ibnu Abbas SPd MA, yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) di Pidie, Jumat, 1 Februari 2019 pada sinarpidie.co. “Pembangunan dua Ruang Kelas Baru (RKB) di SD Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Pidie gagal dibangun karena tidak tersedianya lahan.”

Penelusuran sinarpidie.co,  pengadaan enam paket koleksi perpustakaan sekolah SD/SDLB senilai Rp 305.183.190 tahun anggaran 2018 yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan dilakukan melalui lelang sederhana. Pekerjaan ini dimenangkan CV. Andil Karya Perkasa dengan nilai kontrak Rp 287.341.680.

Di samping itu, pengadaan 13 paket sarana PJOK dan / atau Seni Budaya SMP senilai 260.000.000 juga dilakukan melalui lelang sederhana dan dimenangkan CV. Fajar Sumatera dengan nilai kontrak Rp 234.000.000.

Selanjutnya, pengadaan 20 paket alat media pembelajaran SMP (DAK) senilai Rp 685.800.000 yang dilakukan melalui E-Purchasing juga dikelola Dinas Pendidikan Pidie.

Selain itu, pekerjaan pengawasan untuk sejumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan yang didanai DAK Fisik Bidang Pendidikan juga dikerjakan oleh pihak ketiga melalui PL, semisal: perencanaan pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMPN 3 Mane (DAK), pengawasan pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMPN 3 Mane (DAK).

Ibnu beralasan, kegiatan DAK tersebut dilelang dan di-PL karena nilai pagu anggaran di atas Rp 200 juta.

Namun, berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun sinarpidie.co di lapangan, sejumlah kegiatan rehabilitasi sekolah dengan nilai di atas Rp 200 juta, yang bersumber dari DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2018 dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah: rehab sedang/berat pada SDN 1 Lhok Kaju, Kecamatan Indrajaya dengan nilai Rp 504.170.274; kegiatan rehabilitasi lima ruang belajar rusak berat beserta perabotnya di SMP Negeri 4 Sigli senilai Rp 529.967.310; rehabilitasi lima ruang kelas rusak berat SDN Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Rp 420.141.895.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan menyebutkan, Pengelolaan pekerjaan yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2018 dilakukan oleh pihak Panitia Pembangunan di Satuan pendidikan (P2S) secara swakelola. Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya, juga diserahkan sebagai tanggung jawab P2S. Panitia Pembangunan di Sekolah bersama tim teknis menyiapkan dokumen teknis yang terdiri dari: gambar teknis atau gambar kerja; rencana anggaran biaya (RAB); rencana kerja dan syarat-syarat; dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017.

Kemudian, dalam pengerjaan DAK fisik bidang pendidikan pekerjaan pengawasan dan perencanaan juga tak dibenarkan ditender atau di-PL tetapi hanya dibantu oleh fasilitator yang dibentuk Dinas Pendidikan. Hal serupa juga berlaku pada pengelolaan kegiatan yang bersumber dari DAK Non-Fisik.[]

Koreksi:

Terdapat kesalahan dalam memahami isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan untuk konteks dua hal yang terpisah: prasarana dan sarana. Dalam prasarana (fasilitas dasar), items-items yang harus dilakukan secara swakelola oleh P2S antara lain, rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya; rehabilitasi jamban siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya dan pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya (DAK Regular).

Kemudian, Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya atau tanpa perabotnya, Pembangunan asrama siswa atau guru (DAK Afirmasi). Kegiatan-kegiatan prasarana pendidikan ini dikerjakan secara swakelola.  Namun, kegiatan perencanaan Pembangunan (termasuk pengawasan walau gagal terealisasi) Ruang Kelas Baru (RKB) SD/SDLB beserta Perabotnya di SDN Blang Raya Muara Tiga (DAK), berdasarkan data yang terhimpun, di-PL. Perencanaan dan pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 3 Mane (DAK) juga di-PL.

Dalam sarana, Kegiatan peningkatan sarana pendidikan Sekolah Dasar melalui pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan yang telah lulus penilaian oleh Kemendikbud, terdapat di laman http://buku.kemdikbud.go.id; sarana pendidikan untuk SMP: Peralatan laboratorium, Media pendidikan. Untuk items: Peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK), Peralatan seni budaya, Buku koleksi perpustakaan sekolah, menggunakan mekanisme e- Purchasing berdasarkan Katalog (e-Catalogue). Hanya jika mekanisme e-purchasing tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan dengan mekanisme e-tendering. Pengadaan enam paket koleksi perpustakaan sekolah SD/SDLB senilai Rp 305.183.190 tahun anggaran 2018 yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan dilakukan melalui lelang sederhana. Pekerjaan ini dimenangkan CV. Andil Karya Perkasa dengan nilai kontrak Rp 287.341.680 dan pengadaan 13 paket sarana PJOK dan / atau Seni Budaya SMP senilai 260.000.000 juga dilakukan melalui lelang sederhana dan dimenangkan CV. Fajar Sumatera dengan nilai kontrak Rp 234.000.000.

Koreksi ini dilakukan redaksi, Minggu, 3 Februari 2019 pukul 21.21 WIB.

Komentar

Loading...