Diduga Banyak Proyek Swakelola Kangkangi Aturan, Komisi C DPRK Pidie akan Panggil Kadis PUPR Pidie

·
Diduga Banyak Proyek Swakelola Kangkangi Aturan, Komisi C DPRK Pidie akan Panggil Kadis PUPR Pidie
Kantor Dinas PUPR Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Sejumlah kegiatan di atas Rp 200 juta yang dikerjakan secara swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie diduga menyalahi aturan. Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRK Pidie Isa Alima, Senin, 17 Juni 2019.

Kata dia, Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola memang menyebutkan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan secara swakelola dilaksanakan terhadap pekerjaan operasional, pemeliharaan rutin kantor, survey dan pendataan atau pekerjaan lain yang bersifat sederhana (bukan kontruksi berat) seperti pembersihan saluran, pembersihan daerah milik jalan dan lain-lain, dapat dikerjakan secara swakelola.

"Namun dengan anggaran di bawah Rp 200 juta. Kalau di atas Rp 200 juta, itu ditender," kata dia.

Di samping itu, kata dia, kebijakan melakukan swakelola kegiatan, menutup kesempatan pelaku usaha di Pidie. "Mereka (pengusaha-red) kan hilang pekerjaan mereka," kata dia lagi.

Baca juga:

Karena itu, sebutnya lagi, Komisi C DPRK Pidie akan memanggil Kepala Dinas PUPR Pidie Ir Samsul Bahri MSi. "Akan kami pertanyakan, sebab setahu saya dalam pedoman swakelola tidak dibenarkan juga untuk kegiatan di atas Rp 200 juta," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPDN mendesak aparat penegak hukum mengusut sejumlah paket swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pidie pada tahun anggaran 2019.

“Jangan pakai asumsi liar, semisal, lokasi proyek bisa berpindah, mobil yang rusak tak bisa diprediksi atau jumlah pegawai yang makan harian juga tak bisa diprediksi,” kata Ketua LPDN Muammar, Rabu, 12 Juni 2019.

Sejumlah paket kegiatan di atas Rp 200 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie pada tahun anggaran 2019 dikerjakan secara swakelola atau direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Dinas PUPR Pidie tanpa proses tender.

Paket-paket kegiatan tersebut di antaranya Penguatan Database dan Survey Kondisi (DAK 2019) dengan pagu anggaran Rp 300.000.000; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp 227.712.000; Makanan dan Minuman Harian Pegawai selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp 205.000.000; dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan pagu anggaran Rp 200.000.000.

Di samping itu, terdapat sejumlah kegiatan di bawah Rp 200 juta yang semestinya dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung (PL), namun dikerjakan secara swakelola adalah Normalisasi Saluran Pembuang (SP) Lheue Kecamatan Simpang Tiga dengan pagu anggaran Rp 141.750.000; Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dalam Kabupaten Pidie dengan pagu anggaran Rp 94.500.000, dan Pekerjaan Galian Sedimen dalam Kabupaten Pidie dengan pagu anggaran Rp 150.000.000. []

Komentar

Loading...