Pemilu 2019

Di Pidie dan Pijay, Penyelenggara Pemilu Tidak Temukan Bacaleg Terpidana Korupsi, Narkoba, dan Pelecehan Seksual terhadap Anak

·
Di Pidie dan Pijay, Penyelenggara Pemilu Tidak Temukan Bacaleg Terpidana Korupsi, Narkoba, dan Pelecehan Seksual terhadap Anak
Sumber ilustrasi: tempo.co.

sinarpidie.co--Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hendak memasuki masa kampanye, yang nanti akan dimulai sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang.

Namun sebelum bisa melanggang untuk menggaet konstituen dan memampang wajah melalui baliho di jalan raya, spanduk di sudut lorong-lorong gampong, atau di gantungan kunci, para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) tersebut mesti dipastikan terlebih dahulu masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), yang sesuai dengan tahapannya, akan diumumkan pada 21-23 September mendatang.

“Belum ada yang dicoret dari DCS. Semenjak dibuka masa tanggapan masyarakat, tidak ada laporan dari masyarakat,” kata Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Muhammad Ali, Selasa 11 September 2018 di kantor KIP setempat di Pidie.

Pihaknya, kata dia, telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan masing-masing Bacaleg sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Hasil dari verifikasi. Hasilnya, kata dia lagi, ada beberapa Bacaleg yang diketahui bekerja pada instansi pemerintah atau badan yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara.

“Itu harus menyerahkan surat keterangan atau surat pernyataan. Kalau tidak menyerahkan, bisa (tidak memenuhi syarat-red) TMS. Paling telat H-1 menjelang penetapan DCT sampai 19 September 2018,” sebutnya.

Ditanyai sinarpidie.co, adakah indikasi sejumlah Bacaleg terpidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan terpidana narkoba yang mendaftar, ia mengaku, pihaknya belum menemukan indikasi tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada.  KIP sudah menerima surat keterangan keputusan pengadilan. Kita pegangannya di situ. Kemudian ada ruang di masa tanggapan masyarakat pun tidak ada yang melapor tentang Bacaleg yang mengarah ke indikasi itu,” kata dia.

Sementara itu, KIP Pidie Jaya mencoret seorang Bacaleg diusung Partai Demokrat dari DCS karena yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai kontrak di kantor Badan Reintegerasi Aceh (BRA) Provinsi Aceh. 

“Yang dicoret itu hanya satu orang. Karena hasil tanggapan masyarakat,” kata salah seorang komisioner KIP Pijay Darkasyi Abdul Hamid SPd, yang juga Ketua Devisi Teknis pada KIP Pijay.

Ditanyai sinarpidie.co, adakah indikasi sejumlah Bacaleg terpidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan terpidana narkoba yang mendaftar ke KIP Pijay, ia menyebutkan, pihaknya belum menemukan indikasi tersebut.

“Sampai saat ini kita belum menemukan data Bacaleg yang demikian,” tutupnya. []

Komentar

Loading...