Deputi Penindakan yang Sedang Diproses di Internal KPK Ditarik Kembali ke Polri

·
Deputi Penindakan yang Sedang Diproses di Internal KPK Ditarik Kembali ke Polri
Inspektur Jenderal Firli. Sumber foto: Kompas.

sinarpidie.co--Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inspektur Jenderal Firli ditarik ke institusi asalnya, Polri, sejak 19 Juni 2019. Penarikan Irjen Firli ke Polri tersebut menyusul adanya surat dari Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian pada 11 Juni 2019 perihal pengembalian penugasan anggota Polri di lingkungan KPK atas nama Irjen Pol Firli.

Dikutip dari Kompas,  Jumat, 21 Juni 2019,  penarikan Firli dari KPK menuai kritik. Sebelum penarikan dari Polri, “Firli sebagai Deputi Penindakan KPK sedang menjalani proses pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran etik lembaga antirasuah tersebut”.

“Firli sedang diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK terkait pertemuannya untuk bermain tenis bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, atau yang dikenal dengan nama Tuan Guru Bajang (TGB).  Pertemuan itu dilakukan pada saat KPK menyelidiki dugaan pelepasan saham (divestasi) PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional,” demikian Kompas.

Di samping itu, pada pertengahan April lalu muncul petisi dari 114 penyelidik dan penyidik KPK yang resah dengan buntunya segala penindakan kasus korupsi.

“Setidaknya ada 5 poin ungkapan keresahan di Kedeputian Penindakan terkait kerap bocornya operasi tangkap tangan (OTT), buntunya pengembangan perkara ke level big fish hingga terhambatnya izin melakukan penggeledahan,” demikian dikutip dari kabar24.bisnis.com.

Dipromosikan sebagai Kapolda Sumsel

Kini, Inspektur Jenderal Firli dipromosikan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, promosi Firli menjadi Kapolda Sumatra Selatan diambil dengan dasar prestasi Firli saat memimpin Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Karena (Firli) memiiki pengalaman yang cukup sukses ketika memimpin sebagai Kapolda di NTB, dalam hal pemeliharaan situasi kamtibmas. Terlebih lagi di NTB, ada beberapa wilayah yang cukup rawan terhadap kelompok terorisme,” kata Dedi dikutip dari Kompas.

Dilansir dari kabar24.bisnis.com, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, posisi pengganti Irjen Firli kemungkinan besar diisi pelaksana tugas (Plt) Brigjen Panca Putra Simanjuntak selaku Direktur Penyidikan KPK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kebijakan Polri tersebut. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan, Polri abai terhadap rekam jejak pegawainya dan menunjukkan ketidakberpihakan pada upaya pemberantasan korupsi.

“Kurnia mengatakan, ICW pada Oktober 2018 telah melaporkan Firli atas dugaan pelanggaran etik ke KPK ketika Firli diketahui bertemu langsung dengan TGB di tengah penyelidikan perkara korupsi divestasi Newmont yang diduga melibatkan mantan Gubernur NTB tersebut,” demikian Kompas.

Perbuatan Firli tersebut, kata Kurnia, telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU KPK, yakni setiap pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. []

Komentar

Loading...