Klik Tambang

Dasar Hukum Sewa Menyewa dan Pengutipan Retribusi Alsintan di Pidie Simpang-Siur

·
Dasar Hukum Sewa Menyewa dan Pengutipan Retribusi Alsintan di Pidie Simpang-Siur
Sumber ilustrasi: titiknol.co.id.

sinarpidie.co--Dinas Pertanian dan Pangan Pidie merujuk pada Peraturan Bupati Pidie nomor 83 tahun 2017 tentang Pendayagunaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian dalam hal pemakaian dan pengelolaan alat mesin pertanian atau alsintan milik Pemkab Pidie.

“Kami hanya menjalankan punya yang lalu. Yang kami punya hanya Perbup ini,” kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Zulfikar Ismail, pada sinarpidie.co, Kamis, 7 November 2019, saat ditanyai tentang sewa alat dan mesin pertanian yang masuk ke dalam kelompok retribusi jasa usaha dengan merujuk Qanun Kabupaten Pidie nomor 26  tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meski qanun tersebut tidak mengatur tentang besaran sewa alat-alat dan mesin pertanian milik Pemkab Pidie dengan Dinas Pertanian dan Pangan Pidie sebagai pengguna aset.

Zulfikar mengatakan, seharusnya pengelolaan alat dan mesin pertanian diatur dengan qanun sehingga teknis pelaksanaan dan tarif sewa-menyewa alat-alat tersebut memilki dasar hukum. “Ke depan kita akan usulkan hal itu,” kata dia.

Peraturan Bupati Pidie nomor 83 tahun 2017 tentang Pendayagunaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian tidak mengatur tentang tarif sewa-menyewa alsintan. Perbup tersebut hanya mengatur tentang pola KSO antara Dinas Pertanian Pidie dengan mitra kerja atau pihak ketiga, yakni kelompok tani/UPJA/perorangan  berdasarkan persentase bagi hasil.

“Target PAD untuk sewa satu combine harvester hanya Rp 37.800.000, traktor sedang 30 juta per traktor dan Rp 2 juta per handtraktor rotary dan singkal. Karena untuk satu combine harvester itu tidak semuanya menjadi PAD, tetapi hanya 30 persen yang akan menjadi PAD. 50 persen untuk pengelola (dinas) dan 20 persen untuk pemeliharaan. Untuk traktor sedang 40 persen untuk PAD, 20 persen untuk pemeliharaan dan 40 persen untuk pengelola (dinas). Sedangkan untuk handtraktor rotary dan singkal hanya Rp 1 juta yang menjadi PAD,” kata Zulfikar, menjelaskan.

Namun, dalam APBK Pidie 2019 yang telah dibahas bersama dan disahkan DPRK Pidie, target retribusi dari sewa alsintan sekitar Rp 700 juta dengan hitungan combine harvester Rp 75 juta per unit, traktor sedang Rp 15 juta per unit, handtraktor singkal dan rotary Rp 1 juta per unit.

Terdapat 8 unit combine harvester atau mesin/mobil pemotong padi, 3 unit traktor sedang, 24 unit handtraktor singkal, dan 36 unit handtraktor rotary pada Dinas Petanian dan Pangan Pidie.

“Kalaupun untuk harga sewa Rp 70 juta untuk satu combine harvester,  itu tidak semuanya menjadi PAD karena hitungan persentase tadi,” tutupnya.

Baca juga:

Penelusuran sinarpidie.co, Qanun Kabupaten Pidie nomor 26  tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mengatur tentang tarif sewa, bahan bakar minyak (BBM), jasa operator, pemeliharaan, dan kelompok kerja (Pokja) yang mengurus serta mengelola unit pengelolaan jasa alsintan. Selain itu, dalam Pedoman Pengelolaan Alsintan Kementerian Pertanian RI tahun 2017, sistem pendistribusian dan pemanfaatan bantuan Alsintan tidak lagi dikelola oleh setiap Kelompok Tani (Poktan) melainkan dikelola oleh lembaga khusus yakni, Brigade Alsintan, yang harus didasari pada Perda atau qanun. []

Komentar

Loading...