Laporan mendalam

Bukan Sulap bukan Sihir Workshop Akreditasi Puskesmas 2018

·
Bukan Sulap bukan Sihir Workshop Akreditasi Puskesmas 2018
Puskesmas Kota Sigli. (sinarpidie.co/ Diky Zulkarnen).

Baru delapan dari 26 Puskesmas di Pidie telah mengantongi sertifikat akreditasi. Tujuh Madya dan satu Dasar. Belum ada satupun yang Utama alih-alih Paripurna meski setiap tahun tak kurang Rp 1 miliar anggaran digelontorkan untuk pendampingan. Selain itu, saldo dana kapitasi dan dana non-kapitasi Dinas Kesehatan Pidie tidak akurat setiap tahun.

sinarpidie.co—Pemerintah Kabupaten Pidie, melalui Dinas Kesehatan Pidie, pada tahun anggaran 2018 menganggarkan Rp 1.391.200.000 untuk kegiatan akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Pidie.  

Anggaran tersebut terbagi dalam workshop audit internal tinjauan manajemen, workshop keselamatan pasien, workshop penggalangan komitmen akreditasi di puskesmas, workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi di puskesmas, pelaksanaan self assesment di puskesmas, pendampingan penyusunan dokumen di puskesmas, pendampingan implementasi dokumen pra akreditasi di puskesmas terpilih pasca-akreditasi di puskesmas terpilih, dan survei akreditasi puskesmas terpilih.

Workshop-workshop pada tahun anggaran 2018 diadakan di Hotel Safira Sigli.

“Pendampingan di awal tahun, karena syarat pendampingan harus delapan bulan,” kata salah seorang anggota Tim Pendamping Akreditasi di Pidie, yang juga Kepala Puskesmas Sigli, dr Ellya Noer, pada sinarpidie.co, Kamis, 24 Januari 2019 di Sigli.

Pada 2018, terdapat delapan puskesmas di Pidie yang memperoleh pendampingan akreditasi puskesmas.

Dari delapan yang sudah disurvei, tiga puskesmas telah keluar hasil akreditasi mereka dengan status Madya: Puskesmas Peukan Baro, Mutiara Timur, dan Sakti.

“Lima belum keluar akreditasi mereka, yaitu Geumpang, Mane, Pidie, Simpang Tiga. Satu lagi saya lupa,” kata dr Ellya Noer.

Kepala Puskesmas Kota Sigli dr Ellya Noer. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Pada Oktober 2017, lima Puskesmas di Pidie—Puskesmas Ujong Rimba, Padangtiji, Indrajaya, Kembang Tanjong, dan Kota Sigli—terakreditasi. Empat Madya dan hanya Puskesmas Padangtiji yang mendapat akreditasi Dasar.

Pada 2019, terdapat enam puskesmas di Pidie yang akan memperoleh pendampingan untuk akreditasi, yaitu Puskesmas Muara Tiga, Batee, Delima, Titeue, Teupin Raya, dan Mutiara Barat.

“Workshop akan dilaksanakan pada Maret. Survei atau penilaian untuk puskesmas-puskesmas tersebut mungkin September tahun ini,” kata dia. “Target kita, 2020 tinggal enam lagi. Selesai semua akreditasi.”

Proses penilaian

dr Yuli Zahrina, Kepala Puskesmas Indrajaya menjelaskan, beberapa hal yang disiapkan untuk mendapatkan akreditasi.

“Ada tiga pokja yang kita bentuk, yaitu, Pokja Administrasi Manajemen, Pokja Admin Dan Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Kemudian Pokja ini didampingi selalu oleh Dinas kesehatan. Penilaian akreditasi ini kan ada standar-standarnya. Dan itu tertera dalam sebuah dokumen buku panduan atau instrument. Pada buku panduan itu, ada 776 elemen penilaian (EP) harus dilengkapi untuk mendapatkan nilai akreditasi,” kata dia pada sinarpidie.co, Kamis, 24 Januari 2019 di Sigli.

dr Yuli Zahrina, Kepala Puskesmas Indrajaya (kiri). (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Lalu, kata dia, ada penggalangan tandatangan komitmen dari lintas sektor yang terdiri dari Muspika dan komitmen dari tim Puskesmas.

Tingkatan akreditasi Puskesmas terdiri dari Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna. Tujuan akreditasi pada dasarnya untuk terciptanya pelayanan puskesmas yang bermutu. Akreditasi ini dinilai oleh Tim Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan. Akreditasi puskesmas berlaku tiga tahun. Di Pidie, terdapat 26 puskesmas.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pidie Irwansyah Putra MKes belum menjawab berapa realisasi keuangan Rp 1.391.200.000 untuk workshop dan pendampingan akreditasi puskesmas pada tahun anggaran 2018 meski telah dicoba konfirmasi berkali-kali.

Saldo dana kapitasi dan dana non-kapitasi tidak akurat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pidie mencatat, pada tahun anggaran 2014, seluruh puskesmas di Pidie selaku FKTP di Kabupaten Pidie tidak melaksanakan pelaporan secara berjenjang untuk mendapatkan pengesahan dan menjadi dasar pencatatan di laporan keuangan.

Pada tahun anggaran 2016, BPK juga menemukan hal yang sama: saldo dana kapitasi dan jasa giro pada rekening dana kapitasi dan non kapitasi yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan belum akurat.

Baca juga:

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2017, BPK lagi-lagi juga menemukan hal yang sama dan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan menertibkan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dan menyetorkan sisa dana dan jasa giro pada Puskesmas Keumala dan Puskesmas Titue.

Kas dana kapitasi pada Puskesmas Keumala sebesar Rp16.422.977 tidak tercatat dalam BKU. Pencairan uang untuk amprahan belanja non kapitasi Puskesmas Keumala tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perbup No. 22 Tahun 2014. Dan dana non kapitasi sebesar Rp 264.897.999 belum disetor ke rekening Kas Daerah.

Penyajian Kas di Bendahara Kapitasi FKTP (puskesmas) belum akurat. Lalu, kas di Bendahara Kapitasi yang berasal dari utang pajak per 31 Desember 2016 belum disajikan sebesar Rp 189.246.705.

Ladang korupsi

Dikutip dari laman Indonesian Corruption Watch (ICW), Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang pada awal Februari 2018 menjadi cermin masalah pengelolaan dana kapitasi. Dalam OTT tersebut terungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) mengumpulkan kutipan dana kapitasi 34 puskesmas di Kabupaten Jombang dan kemudian menggunakannya untuk menyuap Bupati Jombang.

“Berdasarkan pemantauan ICW tahun 2017 pada 26 puskesmas di 14 provinsi juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Temuan tersebut antara lain terkait dengan 1. Pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan), 2. Memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi (1 temuan), dan 3. Menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan (5 temuan). Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. Terdapat 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai Rp 5,8 miliar, dengan jumlah tersangka 14 orang,” demikian ICW. []

Reporter: Candra Saymima dan Diky Zulkarnen

Komentar

Loading...