Editorial

Bukan Dinas Swasta  

·
Bukan Dinas Swasta  
Sumber ilustrasi: tempo.co.

Pada 2015 silam, tabung oksigen pada sebuah rumah sakit swasta tipe D di Sigli menyemburkan gas oksigen. Seorang keluarga pasien yang ada di dalam ruangan tersebut, yang panik dan terkejut di tengah kondisi seperti itu, meninggal dunia akibat serangan jantung.

Dikutip dari Serambi Indonesia edisi Senin, 28 September 2015, Manajemen RSU Citra Husada melalui dr Dwi Wijaya, yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan pada RSUD Teungku Chik di Tiro mengatakan, insiden tersebut bukanlah akibat kelalaian petugas medis melainkan tindakan pasien yang menderita stroke.

“Akibatnya, pasien dan pengunjung menjadi panik termasuk Iklima,” kata bekas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pidie, itu, dikutip dari Serambi Indonesia.

Kasus tersebut hanya berlalu begitu saja.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Perizinan Rumah Sakit menyebutkan, izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ambruadul

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pidie, sejak 2014 silam hingga pada 2017, selalu mencatat: Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemerintah Kabupaten Pidie tidak memadai dan Kepala Dinas Kesehatan tidak melaksanakan fungsi pengawasan pendapatan dan belanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) secara optimal.

“Kurangnya koordinasi antara BUD dan Dinas Kesehatan dan perbedaan pemahaman tentang pengelolaan Dana Kapitasi JKN menyebabkan BUD memerintahkan FKTP untuk menyetor Dana Kapitasi JKN ke Kasda, namun setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan serta berdasar Peraturan yang berlaku, BUD harus mentransfer kembali dana tersebut ke rekening FKTP, karena Dana Kapitasi JKN dapat digunakan langsung tanpa harus disetor ke kas daerah. Pengeluaran kas sebesar Rp 8.576.793.735,00, terdiri dari Dana Kapitasi JKN FKTP sebesar Rp 8.576.248.735 dan biaya transfer sebesar Rp 545.000,00 yang dilakukan melalui Surat Kepala DPKKD Nomor 900/754 tanggal 23 Desember 2014 kepada Pimpinan Bank Aceh tentang perintah pemindahbukuan dari rekening kas daerah. Terhadap hal tersebut mengakibatkan BUD harus mengeluarkan biaya transfer antar rekening sebesar Rp 545.000,00,” demikian terungkap dalam LHP BPK terhadap LKPD Pidie tahun 2015 silam.

“Pada TA 2014, seluruh Puskesmas selaku FKTP di Kabupaten Pidie tidak melaksanakan pelaporan secara berjenjang untuk mendapatkan pengesahan dan menjadi dasar pencatatan di laporan keuangan. Pelaporan FKTP tahun 2014 baru dilaksanakan pada bulan Februari 2015 melalui penerbitan SP3B oleh Dinas Kesehatan. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, PPKD belum mengeluarkan pengesahan dalam bentuk SP2B yang akan dijadikan dasar pencatatan nilai kas di bendahara Dana Kapitasi JKN.”

Celakanya, Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp 35.355.264  tidak diterima pada tahun 2014 dan Dana Non Kapitasi sebesar Rp 1.482.662.370  tidak dapat digunakan pada tahun 2014 karena masih belum ditransfer ke kas daerah.

Pada tahun anggaran 2016, BPK juga menemukan hal yang sama: saldo dana kapitasi dan jasa giro pada rekening dana kapitasi dan non kapitasi yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan belum akurat.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2017, BPK merekomendasikan Bupati Pidie agar Kepala Dinas Kesehatan menertibkan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dan menyetorkan sisa dana dan jasa giro pada Puskesmas Keumala dan Puskesmas Titue.

Kas dana kapitasi pada Puskesmas Keumala sebesar Rp16.422.977 tidak tercatat dalam BKU. Pencairan uang untuk amprahan belanja non kapitasi Puskesmas Keumala tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perbup No. 22 Tahun 2014. Dan dana non kapitasi sebesar Rp 264.897.999 belum disetor ke rekening Kas Daerah.

Penyajian Kas di Bendahara Kapitasi FKTP belum akurat. Lalu, kas di Bendahara Kapitasi yang berasal dari utang pajak per 31 Desember 2016 belum disajikan sebesar Rp 189.246.705.

Yang lebih celaka lagi, ada enam mobil di dinas kesehatan, tiga minibus (Toyota Kijang, Mitsubisi, Toyota tahun 2005), satu light truck Mitsubisi Colt, dan dua kendaraan roda empat yang merek mereka belum teridentifikasi, merupakan kendaraan dinas Pemkab Pidie yang belum tercatat.

Limbah Medis

Direktur RSUD Teungku Chik di Tiro Pidie drg Moh Faisal Riza MARS mengatakan, selama ini RS-RS swasta di Pidie menitip limbah pada pihaknya secara cuma-cuma.

“Dan kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita memberikan limbah itu ke pihak perusahaan pengelolaan limbah. Kalau tidak salah saya, kerja sama limbah dengan perusahaan pengelolaan limbah orang Tangerang,” kata dia. “Mereka tidak dikenakan retribusi. Mereka membayarnya ke kami dan kami membayarnya ke pihak perusahaan pengolah limbah. Ke depan, kami sarankan agar mereka bekerjasama langsung dengan pihak ketiga. Apalagi pasien mereka semakin banyak dan limbahnya kan semakin banyak juga.”

Kata Faisal, pihaknya hingga saat ini  masih dalam proses mengurus izin operasional insinerator yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2018 menunjukkan, dari lima rumah sakit (RS) di Pidie yang terdaftar di Kemenkes RI, hanya satu RS yang mengelola limbah medis sesuai standar, sementara, data Dinas Kesehatan Pidie pada 2018, empat rumah sakit umum (RSU)—dua BLUD Pidie dan dua swasta—di Pidie dikategorikan telah memenuhi pengelolaan limbah medis (PLM) yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI.

Kinerja aparat penegak hukum

Dalam beberapa tahun belakangan, aparat penegak hukum di jajaran Kepolisian Daerah  (Polda) Aceh tampaknya mulai konsen terhadap penindakan kasus-kasus perusakan lingkungan hidup.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menindak secara hukum sejumlah alat berat di lokasi galian c ilegal di Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar. Tim Polda Aceh juga menahan lima tersangka galian c ilegal yang beroperasi kawasan hutan konservasi di Aceh Tengah. Di samping itu, tim Polda Aceh juga mengamankan lima eskavator serta emas seberat 100,5 gram hasil penambangan ilegal di lokasi dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Barat.

Baru-baru ini, Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat, Polda Aceh, menyegel tempat penyimpanan pengelolaan limbah dari tiga rumah sakit, karena lokasi keberadaan tempat penyimpanan sementara limbah itu berisiko buruk bagi lingkungan.

Kasat Reskrim Iptu Muhammad Isral, sebagaimana dilansir aceh.antaranews.com, Kamis, 9 Agustus 2018, mengatakan, tiga bangunan tempat lokasi penyimpanan limbah medis sudah disegel yaitu, milik Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien Meulaboh, milik Rumah Sakit Swasta Montela dan Rumah Sakit Swasta Harapan Sehat. []

Komentar

Loading...