Kenduri lapangan bola

BPKP Aceh telah Serahkan Hasil Audit Kerugian Negara Lapangan Bola Indrajaya ke Penyidik Kejari Pidie

·
BPKP Aceh telah Serahkan Hasil Audit Kerugian Negara Lapangan Bola Indrajaya ke Penyidik Kejari Pidie
Lokasi pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah menyerahkan hasil audit penghitungan kerugian Negara pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie.

“Dalam waktu dekat akan disidangkan. Mengenai kapan Kejari Pidie meminta bantuan kami untuk melakukan audit tersebut, itu bisa ditanyakan pada pihak Kejari,” kata Kepala Sekretariat Kehumasan BPKP Perwakilan Aceh Idra Andayana, pada sinarpidie.co, Kamis, 13 September 2018 di kantor BPKP setempat di Jalan Tengku Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.

Namun, Idra enggan menyebut perkiraan kerugiaan negara dan waktu penyerahan hasil audit tersebut kepada penyidik Kejari Pidie.

BPKP, kata Idra, hanya menghitung potensi kerugian Negara.

“Data-datanya, dokumen-dokumen, disuplai oleh Kejaksaan. Kami hanya membantu. Yang melakukan pemeriksaan pihak kejaksaan,” ungkapnya.

Ditanyai adakah batasan waktu dalam melakukan audit tersebut, Idra menjawab, “Bisa saja dokumen banyak. Kalau sudah lengkap, segera disampaikan. Ada juga yang sampai bertahun-tahun. Misalnya, permasalahannya itu, tidak lengkap dokumennya: ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria untuk melakukan penghitungan kerugian Negara, maka kami minta kepolisian atau kejaksaan untuk melengkapi lagi. Tidak ada batasan waktu.”

Tidak mesti jadi pijakan penetapan tersangka

Di samping itu, kata Idra lagi, hasil audit tersebut sebenarnya tidak harus menjadi pijakan bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan tersangka.

“Tidak. Di dalam peraturan perundang-undangan, penghitungan kerugian Negara hanya menjadi pertimbangan saja. Kita tidak akan menunda-nunda sepanjang semua temuan, bukti-bukti, dan dokumen sudah lengkap. Audit itu hanya untuk meyakinkan Kejari bahwa ada kerugian Negara. Itu saja,” kata dia.

Belum ada konfirmasi Kejari Pidie

Di lain pihak, Kasi Pidsus pada Kejari Pidie Naungan Harahap SH enggan berkomentar tentang kasus tersebut.

Di samping itu, Kepala Kejari Pidie Efendi SH MH juga tidak menjawab panggilan telepon sinarpidie.co.

Diberitakan sinarpidie.co sebelumnya, pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik itu menggunakan dana Otsus 2016-2017. Pagu anggarannya ialah Rp 2, 3 milliar. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun sinarpidie.co, pembayaran tanah melalui rekening masing-masing pemilik tanah dilakukan pada akhir tahun lalu, sekitar tanggal 13 - 21 Desember 2017.

Baca juga:

Luas keseluruhan tanah untuk pengadaan sarana olahraga tersebut, sekitar 10.780 m2. Dan ada sekitar tujuh warga yang melepaskan hak atas tanah mereka. Total anggaran yang dikucurkan dan terserap: Rp 2, 3 milliar.

Merujuk pada keterangan pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi setelah melepaskan hak atas tanah mereka untuk pengadaan tanah lapangan bola dan trek atletik tersebut, harga per meter2 yang dibayarkan pada mereka Rp 80 ribu.

Dengan kata lain, anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan 10.780 m2 tanah untuk lapangan bola dan trek atletik tersebut hanya sekitar Rp 862 juta. Sisanya, sekitar Rp 1, 4 milliar diduga dibancak oknum tertentu. []

 Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...