Rp 60 juta per tahun

BPK Catat Gerakan Intelektual Se-Aceh (GISA) sebagai Penerima Bantuan Sosial secara Terus Menerus di Pidie

·
BPK Catat Gerakan Intelektual Se-Aceh (GISA) sebagai Penerima Bantuan Sosial secara Terus Menerus di Pidie
Sumber ilustrasi: padangkita.com.

sinarpidie.co--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2014 mencatat, Gerakan Intelektual Se-Aceh (GISA) sebagai Penerima Bantuan Sosial secara terus menerus.

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie, lembaga ini tercatat menerima bantuan sosial sebesar Rp 180 juta dengan rincian Rp 60 juta per tahun, terhitung sejak tahun anggaran 2013 hingga tahun anggaran 2015.

“Hasil pemeriksan secara uji petik terhadap daftar penerima hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) PPKD TA 2013, TA 2014, dan DPA TA 2015, serta dokumen pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial, diketahui terdapat pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam dua/lebih tahun anggaran secara terus menerus,” demikian dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2014. “…Hibah dan bantuan sosial memiliki sifat tidak diberikan secara terus menerus sehingga penganggaran dan realisasinya tidak dapat dilakukan dalam dua tahun anggaran atau lebih secara terus menerus untuk penerima hibah atau bantuan sosial yang sama.”

Menurut BPK, hal itu bertentangan dengan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang berbunyi, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Atas hal itu, BPK menyebutkan realisasi belanja bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran.

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum memperoleh konfirmasi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GISA Mukhtar Syafari Husin.

Komentar

Loading...