BPJS Kesehatan Akhiri Hubungan Kerja dengan Sejumlah Rumah Sakit

·
BPJS Kesehatan Akhiri Hubungan Kerja dengan Sejumlah Rumah Sakit
Sumber foto: cnbcindonesia.com.

sinarpidie.co--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutuskan hubungan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit di pelbagai daerah.

Dikutip dari Tempo, edisi 4 Januari 2019, pemutusan kontrak itu dilakukan karena sejumlah rumah sakit tersebut tidak memiliki atau belum memperbaharui akreditasi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS.

"Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut," kata dia dilansir dari cnbcindonesia.com, Jumat, 4 Januari 2019.

Hal itu, kata dia, diatur dalam Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah Aceh diminta keluar dari skema BPJS

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan merugikan dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

MaTA mensinyalir, aturan tersebut disusun oleh oknum yang ingin "membisniskan" layanan kesehatan sehingga melahirkan pasal-pasal yang merugikan masyarakat.

MaTA berharap, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, memikirkan ulang dan merevisi klausul yang merugikan masyarakat dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam mengakses layanan kesehatan.

“Selain itu, MaTA juga berharap kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten atau Kota untuk memprotes aturan tersebut. Pasalnya, setiap tahun Pemerintah Aceh selalu membayarkan Rp 500 miliar lebih kepada BPJS Kesehatan untuk diikutkan masyarakat Aceh dalam layanan kesehatan,” kata Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 12 Desember 2018 lalu. []

Komentar

Loading...