Klik Tambang

Laporan mendalam

Bocornya PAD Sewa Ruko, Los, dan Kios Pemkab Pidie

·
Bocornya PAD Sewa Ruko, Los, dan Kios Pemkab Pidie
Pasar Beureunuen, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Tahun anggaran 2019, Disperindagkop dan UKM Pidie menetapkan target PAD dari Jasa Usaha Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp 707.450.000. Dasar hukumnya, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Qanun tersebut hanya mengatur sewa tanah untuk ruko, los, dan kios tapi tidak mengatur harga sewa ruko, los, kios, dan pasar rakyat yang dibangun pemerintah. Celakanya, tunggakan pendapatan retribusi daerah atau piutang retribusi pada pihak ketiga untuk sewa tanah pasar, terhitung sejak 2016 hingga 2017, mencapai Rp 1,4 miliar.

sinarpidie.co—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum memiliki Qanun Retribusi Pemakaian Tempat Usaha Perdagangan/Pasar yang mengatur tentang pengenaan retribusi pada subjek retribusi yang menyewa bangunan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie atau yang menjadi aset Pemkab Pidie, seperti toko, kios, los, dan pasar rakyat.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan hanya mengatur tentang besaran tarif retribusi pasar berdasarkan tanah Pemkab Pidie yang disewakan secara tahunan dan dipungut sewa secara tahunan tiap meter.

Pasal 1 ayat 11 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berbunyi, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Namun, qanun tersebut sama sekali tidak merinci dan mengatur ketentuan sewa-menyewa bangunan berupa fasilitas pasar yang disediakan pemerintah.

Sekali lagi, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan hanya mengatur tentang besaran tarif retribusi pasar berdasarkan tanah Pemkab Pidie yang disewakan secara tahunan dan dipungut sewa secara tahunan tiap meter.

Pasar Kelas I meliputi Pasar Kota Sigli, Pasar Beureunuen, dan Pasar Agribisnis Kota Mini Bereunuen. Pasar Kelas II meliputi Pasar Padang Tiji, Pasar Grong-Grong, Pasar Pidie, Pasar Kembang Tanjong, Pasar Indrajaya, Pasar Sakti, dan Pasar Teupin Raya. Pasar Kelas III meliputi pasar-pasar yang tidak termasuk dalam katagori Pasar Kelas I dan II.

Di Pasar Kelas I, tanah Pemkab Pidie yang disewakan secara tahunan dan dipungut sewa secara tahunan tiap meter sebulan: bangunan permanen Rp 1.500,-/meter/bulan, bangunan semi permanen Rp 750,-/meter/bulan, los tertutup Rp 750,-/meter/bulan, kios Rp 1.500,-/meter/bulan.

Di Pasar Kelas II, tanah Pemkab Pidie yang disewakan secara tahunan dan dipungut sewa secara tahunan tiap meter sebulan: bangunan permanen Rp 600,-/meter/bulan; bangunan semi permanen Rp 400,-/meter/bulan, bangunan non permanen Rp. 300,-/meter/bulan, los tertutup Rp 600,-/meter/bulan, dan kios Rp 1.000,-/meter.

Di Pasar Kelas III, tanah Pemkab Pidie yang disewakan secara tahunan dan dipungut sewa secara tahunan tiap meter per bulan: Bangunan Permanen Rp 500,-/meter/bulan, bangunan semi permanen Rp 300 /meter/bulan, bangunan non permanen Rp  200,-/meter/bulan, Los tertutup Rp 500,-/meter/bulan, kios Rp 1.000,-/meter/bulan.                  

Di samping itu, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar juga tidak mengatur pengenaan retribusi pada subjek retribusi yang menyewa bangunan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie atau yang menjadi aset Pemkab Pidie, seperti toko, kios, los, dan pasar rakyat. Qanun tersebut hanya mengatur pedagang yang secara tetap menggunakan ruang atau tempat tertentu di kompleks pasar seperti Berjualan dengan memakai meja/meter dan berjualan dengan gerobak/meter.

Parahnya lagi, dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor  26  Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hal itu juga tidak diatur.

Kendati tak memiliki dasar hukum yang jelas, pengutan liar diduga dilakukan tiap tahun pada para penyewa ruko, kios, dan pasar rakyat dan diduga pungutan tersebut tak masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) karena tak menjadi dasar dalam perhitungan dan penetapan target retribusi.

“Dasar penetapan retribusi sewa ruko dan sewa kios yang sudah diambil oleh petugas Disperindagkop tersebut tidak ada dasar hukum penetapan harga. Karena dalam qanun tidak ditetapkan harga ruko dan kios, hanya diatur soal retribusi sewa tanah,” kata Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Pidie, Husaini pada sinarpidie.co, Rabu, 30 Oktober 2019. “Penetapan harga sewa berdasarkan harga pasar.” 

Lantas, ke mana uang sewa ruko dan sewa kios tersebut mengalir, Husaini menjawab, “Masuk dalam retribusi jasa usaha.”

Baca juga:

“Di Beurueneun, terdapat 9 unit ruko lantai satu dan lantai dua milik Pemkab Pidie di mana Disperindagkop menjadi sebagai pengguna barang atau aset, yang  terdiri dari enam unit ruko lantai dua dan tiga unit ruko satu lantai,” kata Husaini. “Harga sewa yang diambil bervariasi sesuai dengan lokasi.”

Ruko dua lantai ukuran 12 x 4 meter, di lokasi Barak L nomor 2 Beuruenuen, harga sewanya Rp 13.000.000 per tahun.

Kemudian, ruko dua lantai ukuran 4 x 8 meter di lokasi Barak N nomor 2 depan Pasar Melinjo Beuruenuen Rp 20.000.000 per tahun.  

Selanjutnya, untuk ruko lantai satu ukuran 4 x 4 meter di Los J No 3 depan Pasar Kain Beuruenuen Rp 6.000.000.  Kesembilan unit ruko dua lantai dan satu lantai  bila dijumlahkan retribusi per tahun Rp 82.500.000.

“Lalu, di Pasar Pante Teungoh ruko milik Pemkab sebanyak 62 unit. Harga sewa kios permanen di Pasar Pante Teungoh ukuran 3,5 x 4 meter, Rp 2 juta per tahun. Untuk kios permanen 4 x 8 meter di Blok B harga sewa Rp 5 juta per tahun.  Di luar Pasar Pante Teungoh, di Kecamatan Kota Sigli yang tersebar di beberapa titik, ada ruko sebanyak 35 unit yang terdiri ruko dua lantai dan satu lantai,” kata dia.

Luas tanah Pemkab Pidie yang berada di bawah Disperindagkop dan UKM Pidie sebagai pengelola barang/aset 21.183 meter persegi, yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pidie. Tanah di Pasar Kelas I: Kota Sigli 6.747 meter persegi dan Beurueneun 9.030 meter persegi. Tanah di Pasar Kelas II: Kembang Tanjong 616 meter persegi, Sakti 1.664 meter persegi, Keumala 240 meter persegi, Glumpang Tiga/Teupin Raya 289 meter persegi, Delima 256 meter persegi, Grong-Grong 633 meter persegi, Padang tiji, 904 meter, Indra Jaya 516 meter persegi, dan di Kecamatan Pidie 288 meter persegi.

Celakanya, tak satupun sertifikat tanah dan akta dimiliki oleh Disperindagkop dan UKM Pidie dan tersimpan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pidie.

“Hingga kini sertifikat tersebut tidak diketahui di mana posisinya,” kata Husaini.

Di samping itu, tunggakan pendapatan retribusi daerah atau piutang retribusi pada pihak ketiga untuk sewa tanah Pemkab Pidie dengan Disperindagkop dan UKM Pidie sebagai pengguna barang/aset, terhitung sejak 2016 hingga 2017 mencapai Rp 1,4 miliar, pada 2016 Rp 659.696.900 dan 2017 Rp 777.590.700.

Penyesuaian tarif akan dilakukan tahun depan

sinarpidie.co menelusuri sejumlah qanun yang mengatur tentang retribusi dan pajak dan menemukan tarif retribusi dan pajak tak lagi relevan dengan harga pasar. Rata-rata, qanun retribusi dan pajak tersebut disahkan pada 2011 silam.

Tarif retribusi dan pajak seharusnya ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali untuk disesuaikan. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

“Kita akan melakukan penyesuaian tarif tahun depan. Penyesuaian tarif untuk qanun-qanun yang telah menerakan tarif retribusi dan pajak. Bila belum ada, maka akan diusulkan rancangan qanun baru,” kata Kabag Hukum pada Setdakab Pidie, Ibrahim SH pada sinarpidie.co, Rabu, 30 Oktober 2019.

PAD Kabupaten Pidie pada tahun anggaran 2019 ditargetkan mencapai Rp 282.214.740.586. Angka ini turun dibandingkan target PAD pada 2018, yakni Rp 327.642.748.009. Pada 2018, realisasi PAD Pidie sebesar Rp 237.201.958.015,66 atau 72,40 persen dari target Rp 327.642.748.009. Target PAD pada 2018 juga lebih kecil dari target PAD pada 2017, yakni 354.941.845.159 dan terealisasi pada 2017 sebesar Rp 267.608.101.034, 43.

PAD terdiri dari jenis pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, penerimaan zakat, infaq dan sedekah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Retribusi daerah adalah jenis pendapatan dalam PAD yang paling minim terelasasi. Target pendapatan dari retribusi daerah pada 2017 sebesar RP 42.166.782.444 tapi yang terealisasi hanya Rp 27.439.417.965 atau hanya 65,07 persen. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...