CV. Mont Ara Raya belum masuk ke Daftar Hitam

Benarkah Kadis Pendidikan Pijay Saiful Rasyid telah Menyetor Kerugian Negara ke Kasda?

·
Benarkah Kadis Pendidikan Pijay Saiful Rasyid telah Menyetor Kerugian Negara ke Kasda?
Sumber ilustrasi: eksplorasi.id.

sinarpidie.co—Dalam pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan, pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan BPK diterima. 

Dalam LHP LKPD Pidie Jaya 2016, BPK memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pidie Jaya Saiful Rasyid MPd untuk menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 199.290.832, yang terdiri dari kelebihan pembayaran dan sanksi denda keterlambatan atas adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan pada pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Empat Ruang Kelas Baru SMAN 1 Bandar Dua yang dikerjakan  CV. Mont Ara Raya dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.256.710.000 pada tahun anggaran 2016.

Selanjutnya, BPK juga memerintahkan Saiful Rasyid MPd untuk melaporkan CV. Mont Ara Raya kepada instansi terkait sesuai ketentuan untuk dimasukkan ke daftar hitam.

Belum ada tindakan hukum 

Perintah BPK tersebut tergolong ringan. Pasal 118 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab. Sanksi yang dimaksud terdiri dari sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata; dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

CV. Mont Ara Raya masih ikut tender

Ditelusuri melalui laman http://inaproc.id/daftar-hitam, CV. Mont Ara Raya sama sekali tidak tertera di dalamnya. Bahkan, hingga penghujung 2018, perusahaan tersebut masih mengikuti tender di pelbagai kabupaten/kota di Aceh.

Kepala Dinas Pendidikan Pijay Saiful Rasyid MPd yang dihubungi via telepon selular belum menjawab panggilan. Ia juga belum menanggapi pertanyaan sinarpidie.co kendati telah membacanya via layanan pesan WhatsApp.

Baca juga:

Sementara itu,  Sekretaris Daerah Drs Abd Rahman Puteh SE MM mengaku, pihaknya telah menyetorkan seluruh kerugian Negara yang menjadi temuan BPK ke Kas Daerah.

Disinggung mengenai apakah CV. Mont Ara Raya sudah dilaporkan ke instansi terkait untuk dimasukkan ke dalam Daftar hitam, ia menjawab, “Maaf, saya tidak dengan persoalan tersebut.”

Untuk Aceh, terdapat 22 perusahaan yang masuk dalam daftar cekal tender pengadaan barang dan jasa pemerintah itu.

Komentar

Loading...