Begini Masyarakat Pining Menjaga Hutan Adat

·
Begini Masyarakat Pining Menjaga Hutan Adat
Lanskap Kecamatan Pining, Gayo Lues. Foto IST.

sinarpidie.co--Masyarakat hukum adat Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu menyampaikan permohonan penetapan wilayah mukim dan hutan adat mereka kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Senin, 3 Desember 2018 di kantor Camat Pining pada saat kunjungan kerja Bupati Gayo Lues Muhammad Amru ke kecamatan setempat.

“Permohonan ini kami serahkan dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat segera mengeluarkan keputusan atau peraturan tentang wilayah mukim dan hutan adat mukim di Kecamatan Pining. Selanjutnya kami akan mengajukan penetapan hutan adat kami kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.” kata Kepala Mukim Goh Lemu, Ali Hasan, dalam siaran pers yang diterima sinarpidie.co, Selasa, 4 Desember 2018.

Sebelumnya, kata dia, pihaknya telah membuat Peta Wilayah Mukim secara partisipatif dengan masyarakat, komponen pemangku adat, "jema opat" (struktur adat-red) dari setiap kampung, pawang uten, pawang aih, serta berkoordinasi dengan Muspika Pining, dan instansi-instansi terkait lainnya.

“Juga didampingi oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining, JKMA Aceh,  dan Yayasan HAkA,” kata dia lagi.

Di lain pihak, Bupati Gayo Lues  Muhammad Amru, yang menerima langsung permohonan tersebut, merespon positif hal itu. Ia juga mengatakan akan segera menindaklanjuti permohonan tersebut.

Permohonan penetapan wilayah mukim dan hutan adat mereka kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Senin, 3 Desember 2018 di kantor Camat Pining pada saat kunjungan kerja Bupati Gayo Lues  Muhammad Amru ke kecamatan setempat. Foto IST.

Selain itu, Usman Ali dari Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining, yang turut mendampingi proses ini dari awal, mengatakan, penetapan wilayah dan hutan adat bagi masyarakat hukum adat Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu dianggap sangat mendesak dilakukan, mengingat lokasi dan ketergantungan masyarakat dengan hutan.

“Di samping itu, penetapan hutan adat nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di Mukim Goh Lemu dan Mukim Pining untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya secara lestari dan berkelanjutan,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh Zulfikar Arma menjelaskan, penetapan wilayah dan hutan adat ini merupakan proses lanjutan dari rangkaian Advokasi Penetapan Hutan Adat Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu.

“Nanti, setelah adanya Keputusan Bupati tentang Wilayah Mukim, kemudian akan diteruskan kepada Kementerian LHK agar dapat segera ditetapkan menjadi hutan adat, sesuai dengan Permen LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak,” ungkapnya.

Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu terletak di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dengan jarak 35 km ke ibukota kabupaten, Blang Kejeren, berada di ketinggian 400-2850 mdpl, wilayah mukim-mukim tersebut masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Mukim Goh Lemu membawahi empat kampung, yaitu, Gajah, Pepelah, Uring, dan Pintu Rime. Sedangkan Mukim Pining membawahi lima kampung, yaitu, Ekan, Pertik, Pining, Lesten, dan Pasir Putih.

Beragam aturan adat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan masih bisa ditemukan hingga saat ini. Aturan-aturan adat yang salah satunya membahas sanksi/denda adat bagi warga yang merusak sungai dan hutan telah didokumentasikan dalam Peraturan Bersama Pengulu Kampung se-Kecamatan Pining.

Struktur lembaga adat seperti pawang uten, yang mengatur kawasan hutan dan juga membawahi pawang karo, pawang lebah, dan pawang aih, masih eksis hingga saat ini dan sudah menjadi bagian dari identitas adat istiadat suku Gayo yang ada di Pining. []

Komentar

Loading...