Banner Stunting

Bappeda Aceh Gelar Konsultasi tentang SDGS, Ini Isu yang Mencuat

Bappeda Aceh Gelar Konsultasi tentang SDGS, Ini Isu yang Mencuat
Bappeda Aceh, bersama LSM Flower Aceh dan didukung MAMPU (program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia), melaksanakan konsultasi daerah multi pemangku kepentingan daerah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal (SDGs) dengan tema “Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif", Jumat, Juni 2018 di Kryaid Hotel, Banda Aceh.

sinarpidie.co- Bappeda Aceh, bersama LSM Flower Aceh dan didukung MAMPU (program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia), melaksanakan konsultasi daerah multi pemangku kepentingan daerah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal (SDGs) dengan tema “Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif", Jumat, Juni 2018 di Kryaid Hotel, Banda Aceh.

Kepala Bappeda Aceh Azhari SE MSi menyebutkan, komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs dilakukan dengan mengintegrasikan 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2040. Komitmen ini ditegaskan  melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017.

“Pelembagaan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional ditegaskan melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di seluruh Indonesia, dan diharapkan dapat terintegrasi secara harmonis dalam agenda pembangunan pemerintah sampai di tingkat kabupaten/Kota. Penerbitan Perpres No. 59/2017 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” kata Azhari.

Isu Kemiskinan

Menyikapi permasalahan kemiskinan di Aceh, Azhari menyebutkan komitmen Pemerintah Aceh melakukan penanggulangan kemiskinan melalui proses perencanaan yang strategis dan berbasis   bukti (evident base).

“Kemiskinan menjadi isu penting dan menjadi kewajiban pemerintah yang harus diatasi. Angka kemiskinan di Aceh tinggi. Pada Maret 2017, angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,92%, dan jumlah tersebut didominasi oleh perempuan. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, secara nasional kita menduduki posisi nomor 6 termiskin, dan nomor satu di Sumatera. Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai strategi untuk menghapuskan kemiskinan, dintaranya dengan  meningkatkan pendapatan orang miskin dan membuat program yang dapat mengurangi beban pengeluaran orang miskin itu berkurang. Dan yang terpenting, upaya penanggulangan kemiskinan ini haruslah dilakukan secara massif dan melibatkan multisektor,” kata Azhari menjelaskan.

Azhari menyakini  integrasi dan implementasi SDGs dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh. Lebih lanjut beliau mengingtakan semua pihak tentang pentingnya ketersediaan data sebagai syarat utama medukung keberhasilan pelaksanaan TPB/SDGs di Aceh.

“Semua pihak harus memperhatikan dan memastikan ketersediaan data yang terintegrasi, transparan dan akuntabel . Data ini menjadi penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Data digunakan sebagai pendukung untuk memantau dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan. Intervensinya akan tepat karena berdasarkan data akurat, dengan demikian akurasi tingkat keberhasilannya lebih terjamin,” ungkapnya lagi.

Kesetaraan Gender

Terkait usulan tujuan prioritas TPB/SDGs di Aceh, berdasarkan proses pembelajaran membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh, Direktur Flower Aceh, Riswati menyebutkan beberapa tujuan TPB/SDGs sebagai prioritas yang harus segera tercapai di Aceh.

“Berdasarkan tingginya angka kemiskinan di Aceh,  kami menilai tujuan  SDGs nomor satu, tanpa kemiskinan, harus menjadi prioritas pemerintah Aceh. Dampak kemiskinan akan dirasakan oleh semua pihak, terutama perempuan. Selain itu, kamipun mengharapkan agar pemerintah Aceh dapat memprioritaskan tujuan lima tentang kesetaraan gender. Usulan ini disampaikan berdasarkan pada kondisi riil di masyarakat yang menunjukkan belum seimbangnya akses, partisipasi, dan kontrol perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, seperti sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, politik, dan hukum, dalam proses pembagunan Aceh, serta manfaat yang didapatkan. Perempuan  belum mendapatkan kesempatan dan hak yang sama seperti halnya laki-laki,” kata Riswati.

Hal senada juga disampaikan oleh Pimpinan RPuK Laela Jauhari, yang menegaskan tujuan lima kesetaraan gender harus diprioritaskan, mengingat semakin tingginya angka kekerasan di Aceh yang belum diiringi dengan layanan yang optimal. Selain itu perempuan masih menjadi obyek dalam pembangunan, tidak terlibat dalam struktrur strategis dan forum pengambilan kebijakan di desa, dan menjadi korban pemiskinan

“Tujuan  4 SDGs tentang pendidikan dan tujuan 3 SDGs tentang kesehatan harus pula menjadi prioritas pemerintah Aceh. Kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, terutama kesehatan reproduksi bagi perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permampu dan Flower Aceh pada tahun 2016 menunjukkan perempuan menjadi kelompok dominan yang mengalami masalah kesehatan dan  gizi. Selain itu masih terjadinya permasalahan terkait reproduksi, seprti tingginya Angka Kematia Ibu (AKI), perkawinan dan kehamilan pada usia anak, kehamilan tidak diinginkan, serta kekerasan seksual,” kata dia.

Di samping itu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Dra Eko Novi Ariyanti RD M.Si mengingtakan semua pihak tentang pentingnya strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam TPB/SDGs. “Startegi PUG dalam TPB/SDGs dapat dilakukan dengan memastikan arah kebijakan dan indikator PUG dalam RPJMN tertuang dalam TPB/SDGs, serta memastikan indikator terpilah jenis kelamin dalam setiap tujuan TPB/SDGs,” katanya.

Komitmen Pemerintah

Sementara itu, Koordinator Program INFID, Hamong Santono menegaskan,  strategi percepatan pencapaian SDGs di Aceh dapat dilakukan dengan memperkuat komitmen pemerintah dan multipihak untuk menjalankan SDGs, menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi SDGs dan merancang strategi yang baik meliputi partisipasi inklusif oleh multipihak, menentukan target dan indikator yang jelas, penggunaan keuangan yang efektif, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang  akuntabel dan transparan, serta menggunakan strategi komunikasi yang efektif.

Pertemuan strategis ini menghadirkan 104 orang peserta dari unsur pemerintahan Aceh, Bappeda dari 20 Kabupaten/Kota di Aceh, Mitra MAMPU, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerhati isu perempuan,  perguruan tinggi dan akademisi, media, serikat buruh/pekerja, unsur filantropi dan swasta, serta perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) se-Aceh. Beberapa tokoh strategis sebagai narasumber, yaitu Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, KPPPA, Dra Eko Novi Ariyanti RD MSi; Koordinator Program SDGs INFID Hamong Santono; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh Nevi Ariany SE; Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh Marthunis ST DEA; Ketua P2TP2 Aceh Amrina Habibi, SH, dan Ketua PUSHAM Unsyiah Khairani Arifin SH MHum. []

Komentar

Loading...