Laporan mendalam/DAK Pertanian Pidie

[Bagian IV] Dugaan Korupsi yang Bermula dari Pengingkaran terhadap Juklak dan Juknis

·
[Bagian IV] Dugaan Korupsi yang Bermula dari Pengingkaran terhadap Juklak dan Juknis
Kondisi jalan produksi di Gampong Pulo Baro Tangse senilai Rp 190 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Pidie tahun anggaran 2018. Foto direkam pada Minggu, 28 Oktober 2018. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Siapa aktor kunci di balik remah-remah Rp 2, 4 M DAK Fisik Bidang Pertanian Pidie tahun 2018 ?

sinarpidie.co—Kelompok Tani Kembang Sari, di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Pidie, memiliki anggota sebanyak 35 orang.

Anggota kelompok tani ini semestinya yang mengerjakan kegiatan pembangunan jalan produksi di gampong setempat senilai Rp 190 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Pidie tahun anggaran 2018. Namun, pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara swakelola padat karya, itu, justru diambil alih oleh alat berat.

“Kalau dikerjakan oleh masyarakat tidak akan tercapai target. Sewa beko selama lima hari. Awalnya jalan tersebut sudah dikerjakan terobosan tahun lalu, sekarang pengerjaannya hanya pembersihan, galian saluran tanah dan pemasangan boks pengganti gorong-gorong. Realisasi anggarannya sampai sekarang baru satu tahap. Uangnya sekitar Rp 47.500.000,” kata Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, Abdullah Amin, Minggu, 28 Oktober 2018.

Panjang jalan sekitar 1 km, sedangkan lebar badan jalan tiga meter.

“Untuk penyempurnaan pekerjaan, harus kita tunggu cuaca yang bagus,” kata dia. “Tidak ada pemadatan. Tidak ada serak sertu.”

Amatan sinarpidie.co di lokasi, galian saluran tanah yang baru-baru ini digali, telah tertimbun tanah sana-sini akibat hujan.

Wakil Ketua Tuha Peut gampong setempat, Syarifuddin Amin mengatakan, kelompok tani tersebut terkesan hanya sebagai topeng belaka. “Orang lain yang kelola. Si Jol yang kelola. Dia yang di lapangan. Kami menunggu pekerjaan pemadatan. Kalau cuma pembersihan, tahun kemarin saja, terobosan dengan anggaran yang lebih kecil,” kata dia, Minggu, 28 Oktober 2018.

Keuchik Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Pidie, Munawar mengatakan hal yang sama. “Pihak lain yang intervensi pekerjaan kelompok tani itu. Dan tidak semua anggota kelompok tahu bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan kelompok mereka,” kata dia, tak ingin menyebut nama orang yang dimaksudnya dengan gamblang.

“Pencairan baru 25 persen. Tahap kedua memang sudah mereka masukkan. Tapi saya tunda untuk dicairkan, karena saya ingin lihat lokasi dan progress pengerjaannnya dulu,” kata Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, yang juga PPK pada kegiatan pembangunan jalan produksi di Gampong Pulo Baro Tangse, Saiful Bahri.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10.1/Permentan/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 menyebutkan, pembangunan jalan produksi adalah membuat jalan produksi baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan,  penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu, dan saluran drainase kanan serta kiri.

Setiap pembangunan atau perbaikan jalan produksi harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran. Terakhir, lebar badan jalan produksi maksimal 3 meter dan dapat dilalui kendaraan roda  empat serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.

Hierarki pengelolaan DAK

Dalam Pepres No.5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik disebutkan, standar teknis kegiatan setiap bidang DAK Fisik mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan Kementerian atau Lembaga (K/L).

Dan dalam kasus ini, maka yang dirujuk adalah petunjuk operasional Kementerian Pertanian: Peraturan Menteri Pertanian No.10.1/Permentan/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2018.

Artinya, pembangunan irigasi air tanah/sumur bor Gampong Kupula Tanjong Kecamatan Padang Tiji dengan nilai Rp 190 juta, pembangunan embung di Gampong Babah Jurong Mila dengan nilai Rp 285 juta; Pembangunan Embung Gampong Blang Cut Mila dengan nilai Rp 280 juta, pembangunan embung di Gampong Cot Baroh Glumpang Tiga dengan nilai Rp 285 juta, pembangunan Dam Parit di Gampong Blang Jeurat Tangse senilai Rp 190 juta, Gampong Empeh Mutiara Timur Rp 166.250.000, dan Gampong Beungga Tangse Rp 165.796.850; pembangunan jalan produksi Gampong Pulo Baro Tangse senilai Rp 190 juta, rehabilitasi dan pengadaan sarana pendudukung BPP Glumpang Tiga sebesar Rp 190 juta, rehabilitasi BPP Padang Tiji senilai Rp 190 juta, timbunan BPP Grong-Grong senilai Rp 74 juta, dan rehabilitasi BPP Tangse senilai Rp 190 juta, tidak boleh mengangkangi Peraturan Menteri Pertanian No.10.1/Permentan/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2018.

Ke mana Bappeda?

Mula-mula, SKPD teknis—Dinas Pertanian dan Pangan Pidie—berkoordinasi dengan Bappeda untuk menyusun Uraian Rencana Kegiatan (URK) DAK Fisik bidang pertanian dengan mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik, hasil sinkronisasi, dan harmonisasi usulan DAK Fisik.

Plt. Kepala Bappeda Pidie Muhammad Ridha, yang dimintai pendapatnya, enggan mengomentari hal itu.

Sesuai peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Pidie menggunakan paling banyak lima persen dari alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik, yaitu desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; biaya tender; honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual; penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Tiada tempat untuk buang badan

Di Pidie, Dinas Pertanian dan Pangan merupakan pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian yang dibiayai APBN.

Untuk kegiatan swakelola, ada fasilitator kegiatan pembangunan atau perbaikan sumber air dan jalan pertanian bertugas membantu dan memfasilitasi serta mendampingi dalam: Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis; Pelaksanaan kegiatan swakelola; Pengawasan pelaksanaan kegiatan swakelola; dan Penyusunan laporan teknis pelaksanaan kegiatan swakelola.

Fasilitator ini ditunjuk oleh Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Ir Ainal Mardiah.

Mengungkap Aktor Kunci di Balik Rp 2, 4 M DAK Pidie

Siapa aktor kunci yang diduga mengatur remah-remah Rp 2, 4 M DAK Fisik Bidang Pertanian jatah Pidie tahun anggaran 2018 dengan menunjuk fasilitator kegiatan pembangunan atau perbaikan sumber air dan jalan pertanian yang, berdasarkan fakta-fakta yang telah terkumpul, patut diduga telah gagal merencanakan dan mendampingi pengerjaan kegiatan-kegiatan DAK Fisik Pertanian di Pidie tahun anggaran 2018 sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.10.1/Permentan/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2018 ?

Untuk kegiatan kontraktual, mengapa kegiatan rehabilitasi BPP Glumpang Tiga sebesar Rp 190 juta, rehabilitasi BPP Padang Tiji senilai Rp 190 juta, dan rehabilitasi BPP Tangse senilai Rp 190 juta dipecah-pecah alih-alih bisa jadikan satu paket dan ditender? Padahal, pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan, PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Dengan kata lain, patut diduga pelaksanaan yang dilakukan secara Penunjukan Langsung (PL) ini telah tertuju pada kelompok tertentu.

Lantas siapa rekanan yang ditunjuk secara PL, beserta konsultan pengawasnya?

Baca:

Benarkah items-items yang dikerjakan melalui kegiatan kontraktual sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.10.1/Permentan/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2018.

Terakhir, benarkah semua lokasi kegiatan (aset tanah) pembangunan atau perbaikan sumber air dan jalan pertanian—irigasi air tanah/sumur bor Gampong Kupula Tanjong Kecamatan Padang Tiji, embung di Gampong Babah Jurong Mila, embung di Gampong Blang Cut Mila, embung di Gampong Cot Baroh Glumpang Tiga, dam Parit di Gampong Blang Jeurat Tangse, Gampong Empeh Mutiara Timur Rp, dan Gampong Beungga Tangse;  jalan produksi di Gampong Pulo Baro Tangse—merupakan aset atau telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Pidie?

Bersambung Bagian V

Reporter: Firdaus, Diky Zulkarnen, Candra Saymima

Komentar

Loading...