Klik Tambang

Sudut Pandang

[Bagian III] Aceh dan Narasi Universal

·
[Bagian III] Aceh dan Narasi Universal
Sumber foto ilustrasi: @mujapijay.

“Petani masuk ke dalamnya menggantikan cerita raja-raja […],” itu adalah penggalan kalimat Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, saat menjadi salah seorang keynote speaker dalam Seminar Sejarah yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Desember 2017 lalu.

Ada satu hal yang bisa ditarik lebih jauh dari kata petani di atas: narasi sejarah raja-raja yang kental dengan budaya feodalisme, monarki absolut, dan kolonialisme bergeser ke narasi pascakolonial. Dominasi cerita raja-raja beralih pada narasi orang-orang yang terpinggirkan, yang sebelumnya sama sekali tak tersentuh teks sejarah.

Hidayatullah, yang mengutip the Holy Family, menuliskan dalam bukunya Materialisme Historis Dogma atau Ilmu Sejarah, “Sejarah tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kekayaan apapun, tidak berjuang dalam perang apapun. Sejarah adalah manusia itu sendiri, manusia nyata yang hidup dan melakukan segala hal, memiliki dan berjuang. Bukanlah sejarah seolah-olah menjadi pesona yang terpisah dan menggunakan manusia-manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, namun sejarah itu sendiri tidak lain adalah aktivitas manusia dalam mengejar tujuannya.”

Hilmar Farid, yang juga pendiri Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan doktor pada bidang kajian budaya di National University of Singapore, menganjurkan penggunaan sudut pandang pascakolonial karena tanpa itu, yang tak terduga bisa saja terjadi, sebagaimana yang telah terjadi di masa Orde Baru.

“Kita ingin mengkritik yang dominan (Hindia-Belanda). Lalu kembali kepada apa? Linda (Linda Tuhiwai Smith, penulis buku Dekolonisasi Metodologi), menuliskan kembali pada identitas, kembali pada etnisitas, di sini ada problem. Dari sini kemudian saya berpindah pada bacaan lama, Samir Amin, tentang Euro centrism. Dia kurang lebih bilang, kritik Eropa, fine. Tapi kita harus mencari sesuatu yang sama universalnya dengan membuang elemen-elemen yang sifatnya menindas dalam narasi-narasi Euro centrism itu,” kata Hilmar Farid.

Indonesia yang semula berangkat dari nasionalisme antikolonial Hindia Belanda namun sebaliknya mundur ke internal-kolonialisme, sebagaimana dituliskan Otto Syamsuddin Ishak dalam bukunya Aceh Paca-Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme, “[…] mendorong kemunculan gerakan perlawanan atas dasar daerahisme dengan menguatnya identitas lokal dan bertujuan politik meraih otonomi seluas-luasnya, termasuk pemberontakan DI/TII Daud Beureueh di Aceh, yang anti internal kolonialisasi.”

Menurut Otto, nasionalisme yang bersifat internal kolonialisasi cenderung memaksakan identitas tunggal pada budaya-budaya yang majemuk melalui proses asimilasi.

“Dengan kata lain, etnis minoritas diasimilasikan ke dalam budaya etnis mayoritas atau dalam kajian ini dapat dikatakan sebagai Indonesianisasi Aceh dan etnis-etnis lainnya, atau pribumisasi Tionghoa yang ada di Indonesia,” tulis Otto.

Pascakolonialisme

Pascakolonialisme adalah kajian yang mempelajari tentang dampak dan efek dari kolonialisme yang, meski telah berakhir secara fisik, berlangsung hingga saat ini di tengah-tengah masyarakat yang pernah merasakan penjajahan.

Efek psikologis dari penjajahan merupakan hal yang paling menonjol dalam kajian ini, karena walau secara fisik penjajahan telah berakhir, namun secara psikologis dan pikiran hal itu tak bisa segera hilang tanpa adanya upaya untuk membongkar dan menyadari hal itu. Dalam teori psikoanalisis, trauma manusia terhadap kekerasan dan penghinaan di satu masa yang silam akan berlanjut walaupun ia sendiri tak mengingatnya secara sadar atau sama sekali tak menyadarinya: ia mengulangi secara terus-menerus kekerasan dan trauma penghinaan di masa lalu itu dalam kehidupan sehari-hari, karena trauma itu masih ada di dalam alam bawah sadarnya.

“Ketika ia terjadi, sejarah, sebagaimana halnya keluarga, tidak dapat dipilih dengan bebas oleh suatu keinginan (act of will) sederhana, negara-bangsa-negara-bangsa poskolonial yang baru muncul seringkali tertipu dan tidak berhasil dalam upaya mereka melepaskan beban-beban warisan kolonial mereka,” tulis Leela Gandhi dalam bukunya Teori Poskolonial Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat.

Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro, pada satu sisi, paham betul dampak negatif dari pascakolonial. Oleh karena itu, lewat buku-bukunya, ia mengkonstruksikan nasionalisme Ke-Acehan untuk melawan narasi nasionalisme Indonesia yang pada masa Orde Baru, seperti yang disebutkan Otto, sebagai nasionalisme internal kolonial.

Namun, di sisi yang lain, Hasan Tiro justru terperangkap dalam teks-teks sejarah kolonial Hindia-Belanda yang mengonstruksi Aceh untuk tujuan kolonialisme itu sendiri, yang ia gunakan untuk mengkonstruksi nasionalisme ke-Acehan.

Saat gerakan yang ia bangun (berhadapan dengan Orde Baru yang represif dengan senjata dan kekerasan) klimaks dengan perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, pada 2005 silam (setelah Soeharto tumbang dan di era Reformasi), mengapa nasionalisme ke-Acehan hilang dan trauma masa konflik vertikal antara GAM dan Pemerintah Indonesia, secara tidak sadar, justru diarahkan pada masyarakat Aceh?

Pertama, hal itu kemungkinan terjadi karena tak ada lagi ideolog (pemimpin) yang mampu merumuskan arah nasionalisme ke-Acehan dalam konteks UU Pemerintah Aceh dan Indonesia di era Reformasi dengan bersandar pada semangat atau spirit Hasan Tiro. Kedua, ada kegagalan untuk menangkap secara komperhensif ideologi ke-Acehan yang dirumuskan oleh Hasan Tiro.

Baca juga:

Otto Syamsuddin Ishak, yang mengutip Erward Aspinall dan Kahin, menuliskan dalam bukunya Aceh Paca-Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme, dampak dari internal kolonial (Pemerintah Pusat) yang memaksakan identitas tunggal pada budaya-budaya yang majemuk melalui proses asimilasi dan dampak dari ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, tak bisa serta-merta memicu pemberontakkan seperti pemberontakan GAM terhadap Pemerintah Pusat pada periode 1976-2005. Riau dan Kalimantan, misalnya, tak bisa membangun gerakan perlawanan sebagaimana Aceh, Timor Leste, dan Papua, karena tak ada ideolog yang mampu merumuskan arah gerakan.

Kegagalan untuk menangkap secara komperhensif ideologi ke-Acehan yang dirumuskan oleh Hasan Tiro tercermin dari sikap kader-kader politik Hasan Tiro sendiri, sebagaimana dituliskan Otto Syamsuddin Ishak, “Nasionalisme Aceh, yang pada awalnya ideologis—terutama pada periode konflik sehingga menggerakkan massa dalam jumlah yang besar-- lalu menjadi primodialis (loyalitas emosional) ketika MoU Helsinki tercapai dan mulai diimplementasikan (di masa transisi perdamaian); dan akhirnya kini menjadi situasionalis karena ikatan sebagai sebuah komunitas politik telah didasarkan pada kepentingan (berdasarkan situasi).”

Padahal, nasionalisme ke-Acehan yang dikonstruksi Hasan Tiro bersandar pada nilai-nilai universal. Ia tak kembali pada yang dianggap Hilmar Farid sebagai problem, yakni kembali pada etnisitas.

“Hasan Tiro tidak hendak melanjutkan kesultanan sebagai sebuah entitas politik, melainkan ia hanya hendak mengadopsi struktur politik kesultanan semata,” tulis Otto Syamsuddin Ishak dalam bukunya Aceh Paca-Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme.  []

 Bersambung Bagian IV

 

Komentar

Loading...