Figur

[Bagian II-Selesai] Dr H Asfifuddin SH MH dan Gagasan Pembangunan Aceh

·
[Bagian II-Selesai] Dr H Asfifuddin SH MH dan Gagasan Pembangunan Aceh
Dr H Asfifuddin SH MH saat menyampaikan orasi politik di depan konstituens dalam kampanyenya di Kota Mini, Bernueun, Sabtu, 13 April 2019. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Dr H Asfifuddin SH MH merupakan Ketua Bidang Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra sejak 2016 hingga sekarang. Berkarir di Jakarta sebagai pengacara kondang dan memilki kantor advokat Dr. H. Asfifuffin, SH. MH & Rekan di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 14 Jakarta Barat, membuatnya memiliki jaringan yang kuat dengan semua kalangan: sipil, militer, politisi, dan sesama rekan pengacara senior.

“Ekses konflik pada Aceh selama puluhan tahun berdampak pada ekonomi Aceh, maka Negara seharusnya memberi perhatian khusus kepada Aceh. Untuk terciptanya kesetaraan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia,” kata dia pada sinarpidie.co, Kamis, 11 April 2019 malam.

Hal itu, kata dia, wajib dilakukan oleh Negara untuk menghindari terjadinya disintegrasi.

“Muasal konflik di Aceh karena kesenjangan ekonomi di Aceh, kan,” kata dia lagi.

Lantas apa saja yang telah dilakukan anggota DPR RI asal Aceh selama lima tahun ke belakang?

Dr H Asfifuddin SH MH menjawab, anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil Aceh seharusnya dapat menjelaskan kepada pemerintah, lewat kementerian terkait, tentang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di Aceh dan risiko-risiko yang akan dihadapi jika hal itu tidak terpenuhi.

“Bahwa di negeri yang kami wakili ini, kita butuh ini. Jika Anda tidak lakukan, maka risikonya ini,” kata dia menganalogikan. “Nah, kalau mereka (anggota DPR RI-red) sebelumnya sudah melakukan itu semua, saya tidak naik lagi, karena kerja mereka sudah sesuai dengan harapan rakyat. Saya merasakan bahwa, peran mereka belum efektif.”

Bedah UU PA

Menurut dia, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) belum terimplementasi secara efektif karena bertabrakan dengan sistem hukum itu sendiri.

“Walaupun kita punya lex specialist  derogat legi generalist, tapi itu akan sulit ketika dia bertabrakan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan, kecuali dia bertabrakan dengan satu UU saja. Tapi begitu bertabrakan dengan banyak UU, maka UU PA sebenarnya harus disesuaikan dan mengikuti konteks zaman dan perubahan UU lainnya,” kata dia, menjelaskan.

Kementerian-kementerian yang ada di Indonesia, sebutnya, bertugas secara otonom.

Baca juga:

“Kedatangan program mereka ke Aceh hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tumpang-tindih. UU Minerba misalnya, dia itu UU Khusus juga. Tapi bagaimana misalnya, karena tambang berada di daerah otonom seperti Aceh, harusnya dalam UU Minerba juga disebutkan, bahwa pengelolaan tambang di Aceh bersifat khusus sesuai dengan UU PA. Tapi kenyataannya kan tidak,” katanya.

Artinya, ketika peraturan perundang-undangan digodok di pusat, UU PA belum menjadi pertimbangan saat penyusunan RUU tersebut.

Selain itu, setiap kepala dinas yang ingin diangkat harus dikirimkan lagi ke Jakarta. “Belum lagi soal anggaran yang juga harus disetujui Jakarta. Tidak cocok, coret. Jadi apa yang otonom? Nah, cita-cita saya juga ingin membenahi UU agar parallel,” sebutnya. []

Komentar

Loading...