Iklan Pemkab Pidie

Figur

[Bagian I] Dr H Asfifuddin SH MH dan Gagasan Pembangunan Aceh

·
[Bagian I] Dr H Asfifuddin SH MH dan Gagasan Pembangunan Aceh
Dr H Asfifuddin SH MH. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Dr H Asfifuddin SH MH duduk di salah satu sudut kedai di Simpang Beutong, Pidie, Kamis, 11 April 2019 malam. Ia menatap layar smart phone-nya sesekali dan, tatapan itu kadang dibuyarkan oleh sejumlah orang yang ingin menyalaminya.  Ia kadang bangkit dari tempat duduknya, menyapa orang-orang yang hilir-mudik di kedai yang terletak di pinggir jalan tersebut dalam bahasa Aceh yang kental. Akrab.

Sekilas, tak ada yang mencolok pada penampilan pengacara senior, itu. Ia mengenakan kopiah beludru dan tubuhnya yang tinggi besar itu dibalut kemeja batik dan celana bahan hitam.

Sekilas pula, tak ada yang mengira bahwa pria kelahiran Muara Tiga, Pidie, pada 12 September 1956 tersebut merupakan pengacara senior asal Aceh dengan reputasi yang membanggakan di tingkat nasional.

Menjadi salah seorang pengacara dengan jam terbang yang tinggi di tingkat nasional, terlebih pengacara yang pernah menangani kasus-kasus besar seperti skandal Bank Bali, ia bangun selama puluhan tahun.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada 1982 ini melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Padjajaran (Unpad) pada 2005. Tak cepat puas pada gelar akademik S-2, ayah empat anak itu melanjutkan  S-3 Hukum di universitas yang sama dan menyandang gelar doktor Ilmu Hukum pada 2014 silam.

“Kerusakan kawasan pantai yang sangat parah akibat abrasi yang disebabkan gelombang pasang ombak lautan Samudra Hindia. Kawasan tepi pantai merupakan tempat mayoritas pemukiman penduduk di Pidie dan kawasan lainnya di Aceh.  Jika dibiarkan dan tak segera ditangani, hal itu akan terus mengganggu kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sekali bagi para nelayan,” tuturnya, membuka obrolan tentang alasannya maju sebagai salah seorang anggota DPR RI Dapil I Aceh.

Menurutnya, mayoritas masyarakat Aceh masih menggantungkan hidup di dua sektor, yaitu pertanian dan sektor perikanan.

“Katakanlah satu KK untuk daerah seperti Pidie, misalnya, butuh Rp 3 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Rp 3 juta itu belum lagi kebutuhan sekunder, ya. Belum bicara kebutuhan anak untuk sekolah. Nah, jika di sektor pertanian, petani masih turun ke sawah atau tanam padi satu tahun sekali dan hasilnya tidak begitu produktif, maka PDRB rendah, PAD rendah, sehingga daya beli juga rendah,” kata dia, menguraikan.

Di sektor perikanan, secara umum, kata dia, bicara hasil tangkapan nelayan, maka yang dibutuhkan adalah jetty, SPBN dan PPI. “Pendangkalan kuala terjadi karena faktor abrasi tadi. Jadi kita bicara dari hulu ke hilir. Karena kerusakan pantai akibat gelombang pasang Samudera Hindia, jetty itu mutlak harus dibangun. Juga bangunan-bangunan pemecah ombak,” kata dia lagi.

Oleh sebab itu, sebutnya, Negara harus hadir, membantu daerah-daerah emergensi.

“Karena dia (daerah-red) belum mampu,” tutur suami Hj Marfaida, itu.

Disinggung tentang adanya dana transfer pusat, seperti Dana Desa, DAU, DOKA, dan DAK, ia menyebutkan dana-dana tersebut merupakan dana rutin yang belum bisa menjawab dan menyelesaikan akar persoalan di dua sektor tersebut.

“Negara wajib memberikan dana talangan khusus bagi daerah-daerah seperti Aceh yang masih tertinggal, untuk memperbaiki sistem sentra-sentra ekonomi rakyat, agar ekonomi mereka bangkit,” tuturnya.

Membawa anggaran ke Aceh, kata dia, tak bisa dilakukan seorang diri. Di DPR harus terbentuk persepsi yang sama terhadap Aceh. “Komunikasi politik paling penting,” sebutnya. “Supaya kawan-kawan yang lain di DPR RI mengerti dan memperoleh sense of belonging yang sama.” [Bersambung Bagian II]

Komentar

Loading...