Klik Tambang

Sudut Pandang

[Bagian I] Aceh dan Narasi Universal  

·
[Bagian I] Aceh dan Narasi Universal  
Sumber foto ilustrasi: nusabali.com.

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, saat menjadi salah seorang keynote speaker dalam Seminar Sejarah yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Desember 2017 lalu mengatakan, perkembangan penelitian sejarah di Indonesia saat ini sudah mulai memberi ruang bagi mereka yang terlupakan dalam sejarah. “Petani masuk ke dalamnya menggantikan cerita raja-raja […],” kata dia.

Penulisan narasi sejarah Indonesia, kata Hilmar Farid, dari sejak berdirinya Negara ini diklaim hendak melakukan dekolonisasi atau membongkar apa yang kolonial dan memunculkan sesuatu yang nasional.

“Ada satu langkah penting, ada satu buku, Linda Tuhiwai Smith, yang menulis Dekolonisasi Metodologi. Saya sangat setuju dengan semangatnya. […] Kita ingat ada satu esai tentang seorang Samin yang ditangkap oleh Belanda dan kemudian kita mendapatkan informasi dari tangan pertama. Tapi jangan lupa, tangan pertama itu merupakan dari catatan polisi kolonial. Jadi, tentu siapa yang membawa informasi tentang manusia-manusia tanpa sejarah itu bisa sampai kepada kita juga menjadi persoalan-persoalan yang sangat penting,” kata dia menguraikan. “Buku Dekolonisasi Metodologi sangat membantu.”

Hanya saja, menurutnya, ada sedikit masalah dengan buku tersebut.  “Kita ingin mengkritik yang dominan. Lalu kembali kepada apa? Linda menuliskan kembali pada identitas, kembali pada etnisitas, di sini ada problem. Dari sini kemudian saya berpindah pada bacaan lama, Samir Amin, tentang Euro centrism. Dia kurang lebih bilang, kritik Eropa, fine. Tapi kita harus mencari sesuatu yang sama universalnya dengan membuang elemen-elemen yang sifatnya menindas dalam narasi-narasi Euro centrism itu,” urainya.

Singkat kata, Hilmar hendak menegaskan, setelah kita mengkritik narasi kolonial yang membikin kita merasa inferior (rendah diri) dan tertindas, seharusnya kita tidak menggunakan perkas-perkakas atau elemen-elemen narasi kolonial tersebut dalam narasi nasional yang kita bangun.

Dalam praktik refleksi dari kehidupan sehari-hari, apa yang dikatakan Hilmar Farid mungkin bisa kita tangkap pada cerita dalam novel George Orwell, Animal Farm.

Orwell seperti hendak menegaskan, penumbangan rezim oleh mereka yang tertindas, yang dilakukan dengan hanya bermodal indokrinasi tanpa dibarengi kesadaran dan pengetahuan, hanya akan menghasilkan tatanan kekuasaan bagi para penindas baru yang ternyata lebih buruk dan lebih menyengsarakan.

Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), secara konstitusional, memberi ruang bagi Aceh untuk mendefinisikan apa itu menjadi Aceh dengan narasi nasional ke-Acehan. Hanya saja, kita seperti mengalami disorientasi (dalam KBBI disebut kekacauan kiblat) politik. Tanpa kesadaran dan pengetahuan yang memadai, kita seperti terperangkap dalam rutinitas yang sebenarnya tak kita pahami substansinya.

Aceh sepertinya akan mengalami stagnasi karena disorientasi politik tersebut. Untuk hal ini, tak ada salahnya kita kembali menggali gagasan sang deklarator GAM, Hasan Tiro. Anggap saja hal itu sebagai sebuah navigasi, agar kita, sebagaimana yang disuarakan Orwell, memiliki sedikit kesadaran dan pengetahuan sehingga tak sekadar larut dalam slogan-slogan kosong.

Dan, tentu saja, kita boleh tidak sepakat dengan navigasi tersebut atau menggunakan teks-teks lainnya sebagai rujukan. Itu tak jadi soal.

Apa yang dikerjakan Hasan Tiro sama seperti yang dikerjakan oleh Che Guevara di Kuba dalam beberapa hal. Ia seorang intelektual yang telah mapan secara ekonomi tapi turun ke medan tempur, menulis catatan harian, merumuskan arah perjuangan, dan membangun organisasi perjuangan. Che menulis The Motorcyle Diary dan Tiro menulis Unfinished Diary the Price of Freedom.

Yang dikerjakan Hasan Tiro mungkin juga sama dengan apa yang dilakukan Jose Rizal di Filipina dalam beberapa hal. Pejuang kemerdekaan Filipina dari penjajahan Spanyol itu akrab dengan karya sastra, bahkan seorang sastrawan terkenal. Kita tahu, Hasan Tiro juga menulis naskah drama: The Drama of Achehnes History.  

Yang dilakukan Hasan Tiro mungkin juga sama dengan Marí Alkatiri, tokoh pembebasan Timor Leste. Mereka sama-sama menetap di luar negeri untuk melakukan kampanye-kampanye kemerdekaan di dunia internasional.

Tiro seorang doktor hukum lulusan Colombia University di Amerika dan Alkatiri alumni fakultas hukum di Universitas Eduardo Mondlane di Maputo, Mozambik.

Hasan Tiro sejajar dengan tokoh-tokoh pembebasan dunia dan dia punya semua kualitas tersebut. Aktivitas yang sama juga dilakukan Soekarno, Hatta, Yamin, Syahrir, dan Tan Malaka. Mereka tidak bisa tidak punya budaya membaca yang tinggi dan tentu saja dapat menulis gagasan-gagasan mereka. Kecuali Tan Malaka yang terus-terusan hidup dalam pelarian, nyaris tak  ada tokoh-tokoh pembebasan dunia yang tak punya pustaka pribadi.

Hasan Tiro, dalam buku-bukunya, menulis apa yang disebut oleh Dirjen Kebudayaan Indonesia Hilmar Farid pada paragraf di atas.

Tiro membongkar apa yang kolonial dan memunculkan sesuatu yang nasional. Nasionalisme ke-Acehan. Namun, sebaliknya, ia juga tak bisa lepas dari sumber-sumber sejarah dalam buku-bukunya yang sebagian besar juga berasal dari Henri Carel Zentgraaff, bekas tentara kolonial Belanda. Ia juga kadang terjebak dalam pengkultusan dan melakukan glorifikasi pada zaman Kerajaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda.

Ia menganjurkan kita membaca teks-teks Snouck Hurgronje, seorang ilmuan Belanda cum tokoh orientalis terkemuka. Tapi Tiro melakukan kritik, telaah, dan penafsiran terhadap teks-teks tersebut.  Ia membawa kita pada informasi Aceh hanya bisa dihancurkan lewat inferiority complex.

Hasan Tiro, melalui teks-teksnya, sebenarnya tak membawa kita untuk terjebak dalam identitas sempit dan etnisitas. Ia membawa kita pada sesuatu yang universal. Hanya saja, kita sedikit bigung, dapatkah Wali Negara atau Wali Nanggroe sebagai simbol monarki cum simbol feodalisme, dapat bersanding dengan semangat anti-kolonialisme dan dapat eksis di dalam tatanan Negara yang demokratis.

Tanpa kesadaran dan pengetahuan sejarah yang kritis (bukan sejarah sebagai penanda peristiwa) dan tanpa kesadaran serta pemahaman tentang demokrasi secara utuh, tentu sulit bagi kita untuk tidak hanya sekadar menjadi Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dan itupun, meski pedoman teknis sudah dirumuskan kementerian, dana transfer pusat tak bisa terserap maksimal tiap tahun. [Bersambung Bagian II]

Komentar

Loading...