Pengadaan Baju Dinas

Aroma Korupsi Pengadaan Baju Dinas di BPBD Pidie

·
Aroma Korupsi Pengadaan Baju Dinas di BPBD Pidie
Sofyan, pemilik tailor di Kota Mini, Beureunuen. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Pengadaan baju dinas pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie diduga fiktif. 30 baju dinas tersebut belum dijahit meski uang sudah ditransfer 100 persen dan sudah memasuki masa tutup buku anggaran tahun anggaran 2018.

Bendahara BPBD Pidie Darmawati SSos mengatakan, uang telah ditransfer 100 persen dari rekening daerah atau kas daerah Pidie ke rekening Sofyan, pemilik tailor di Kota Mini, Beureunuen.

“Sudah sekitar satu bulan yang lalu uang masuk ke rekening penjahit,” kata Darmawati pada sinarpidie.co, Jumat, 28 Desember 2018.

“Untuk yang lelaki ada yang sudah diukur dan ada yang belum. Sedangkan untuk perempuan bagi-bagi uang. Tidak jahit baju,” kata sumber tepercaya sinarpidie.co di BPBD Pidie. 

sinarpidie.co menyambangi tailor yang mengerjakan pengadaan baju dinas tersebut, Jumat, 28 Desember 2018. Tak ada plang nama tailor di ruko dua tingkat itu. Di dalam, hanya ada dua pekerja. Selain itu, peralatan menjahit masih menggunakan peralatan manual. Sepi. Jumlah baju yang dijahit bisa dihitung dengan lima jari.

Sofyan, pemilik tailor tersebut, mengaku menerima order pengadaan baju dinas dari Ramli, mantan Plt BPBD Pidie, yang kini menjabat sebagai sekretaris.

“Harga baju sekitar Rp 500 ribu lebih, sekaligus sama celana. Belum saya jahit bajunya. Disuruh oleh Pak Ramli pada tahun ini,” kata dia.

Ramli, Sekretaris BPBD Pidie, yang juga PPTK kegiatan tersebut mengatakan, ada dua metode penarikan uang untuk pengadaan baju dinas tersebut. “Satu boleh tarik langsung. Beli sendiri atau jahit sendiri. Satu metode lagi, transfer ke penjahitnya. Kita tidak pegang uang. Uang ke rekening Pak Sofyan,” kata Ramli, Jumat, 28 Desember 2018.

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum menemukan dasar hukum metode “beli sendiri atau jahit sendiri” dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ditanyai mengapa penarikan uang sudah 100 persen, namun baju belum selesai dijahit, bahkan terjadi praktik bagi-bagi uang, Ramli hanya menjawab, “Per pasang baju PNS Rp 600 ribu dipotong pajak. Budget-nya Rp 17 juta sekian.” []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...