Bupati Roni tak Mau ke DPR

Aktivis Pemuda Pidie: Jika DPRK Pidie Terima Kehadiran selain Bupati Roni, Maka DPRK tak Ada Harganya

·
Aktivis Pemuda Pidie: Jika DPRK Pidie Terima Kehadiran selain Bupati Roni, Maka DPRK tak Ada Harganya
Aktivis Pemuda Pidie Zukhri Mauluddinsyah Adan. Foto IST.

sinarpidie.co--Aktivis Pemuda Pidie Zukhri Mauluddinsyah Adan menyayangkan sikap Bupati Pidie Roni Ahmad yang tidak pernah menginjakkan kakinya di gedung DPRK Pidie pasca-dilantik sebagai Bupati Pidie pada Juli 2017 silam.

“Padahal semua sudah diatur dalam Tatib DPRK. Intinya, bila DPRK menerima kehadiran selain Kepala Daerah, maka tidak harganya parlemen. Sebab, sebagai mitra, bupati semestinya wajib hadir untuk sama-sama dengan parlemen membahas semua masalah rakyat Pidie,” kata Zukhri pada sinarpidie.co, Kamis, 13 Desember 2018.

Dia melanjutkan, Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie yang meminta Bupati Roni hadir dalam Sidang Paripurna dan Menyampaikan Nota Anggaran merupakan hak forum Anggota Dewan, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan.

“Masalahnya sudah lebih setahun kepemimpinan Roni Ahmad belum pernah sekalipun menghadiri Sidang Paripurna DPRK Pidie. Dan itu kesannya parlemen tidak punya bargaining dan tidak ada yang mempertanyakan. Sidang paripurna DPR lebih penting dari acara apapun, apalagi Sidang Paripurna itu mengagendakan pembahasan Rencana Anggaran Kabupaten Pidie, membahas kepentingan rakyat Pidie,” kata Ketua KNPI Pidie Periode 2015-2017, itu. “Menolak kehadiran Sekda dan atau Wakil Bupati sah-sah saja oleh Anggota DPR.”

Dirinya berharap Bupati Roni berkenan untuk hadir dalam rapat-rapat paripurna di DPR.

“Sampaikan pidato. Itu gedung dewan dan anggota dewan bukan dari satu partai namun multi partai. Kalau ada interupsi nanti kan bisa kacau bila tidak saling membangun komunikasi yang efektif,” sebutnya.

Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan, katanya melanjutkan, diharapkan mampu menjembatani jurang tersebut.  “Sinergitas pemerintahan untuk kepentingan rakyat wajib menjadi prioritas, jangan korbankan kepentingan rakyat karena sebab dan alasan apapun,” sebut politisi muda Partai Demokrat, itu.

Baca juga:

Diberitakan sebelumnya, Sidang Paripurna Pembukaan Pembahasan R-APBK Pidie 2019, Kamis, 13 Desember 2018, di gedung DPRK setempat ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan, karena Bupati Pidie Roni Ahmad tidak menghadiri sidang tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Pidie, Muhammad AR, setelah membuka sidang langsung menutup sidang tersebut sembari berkata, "Berhubung kepala daerah tidak hadir di sini,  kami menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada waktu selanjutnya."

Muhammad AR menjelaskan, pasal 93 ayat 4 PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPR, berbunyi: rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri Kepala Daerah.

"PP ini menggantikan PP sebelumnya yang tidak mengatur kehadiran kepala daerah dan bisa diwakilkan,” kata dia.

Di lain pihak, Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Mulyadi Yacob SPd MM mengatakan, alasan Bupati Pidie Roni Ahmad tidak menghadiri sidang paripurna pembukaan dan pembahasaan R-APBK Pidie 2019 karena Bupati Roni enggan melepaskan kopiah merah ke gedung dewan.

"Kalau Bupati Pidie, beliau stand by di kantor sekarang. Persoalannya, dia tidak mau melepaskan kopiah merah. Kalau boleh pakai kopiah merah, dalam detik ini dia mau pergi," ujar Mulyadi. []

Komentar

Loading...