Serba-serbi ramadhan

Laporan mendalam

Agen Bola Panas di Sawah dan Kebun Warga

·
Agen Bola Panas di Sawah dan Kebun Warga
Lokasi pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Abdullah Musa, 56 tahun, warga Gampong Klibeut Ulee Ceu, Kecamatan Pidie, Pidie, tak mengantongi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) dan salinan kwitansi pembayaran apapun terkait pelepasan hak atas tanah miliknya untuk pengadaan tanah lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie.

“Surat-surat, setelah ditransfer uang, tidak ada sama saya,” katanya, Rabu, 11 Juli 2018.  

Luas tanahnya itu 564 m2. Seingatnya, per m2, harga tanah tersebut dipatok Rp 230 ribu.

“Uang yang masuk ke rekening Rp 118 juta. Rp 18 juta untuk agen,” kata dia. “Agennya IBR dan MS KB.”

Warga Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, yang juga salah seorang pemilik tanah yang telah melepaskan hak atas tanah miliknya untuk pengadaan lapangan sepakbola dan trek atletik, Ramadhan, 42 tahun, menjelaskan, sebelumnya seorang agen berinisial IBR dan dirinya menyepakati bahwa  harga tanahnya itu akan dibeli Rp 200 juta per  naleh.

“Harganya, Rp 200 juta itu tinggi, makanya kami mau jual,” kata dia, Selasa, 10 Juli 2018.

Salah seorang pemilik tanah lainnya yang tidak mau identitasnya dituliskan juga mengatakan hal yang sama.

“Iya, tanah saya juga satu naleh dibeli oleh IBR senilai Rp 200 juta.  Tetapi uang yang ditransfer pada rekening saat itu sejumlah Rp 500 juta lebih. Untuk kami, sesuai dengan perjanjian, Rp 200 juta. Selebihnya saya berikan untuk IBR. Mereka katanya bagi-bagi lagi dengan pihak kecamatan dan orang di kantor Dispora," katanya.

Dia juga menambahkan, saat proses penjualan tanah, pemilik tanah beberapa kali dipanggil untuk ikut dalam rapat membahas hal tersebut di kantor camat Indrajaya dan di kantor Dispora Pidie.

Menurut pantauan sinarpidie.co, tempat tersebut merupakan kebun dan sawah warga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, pembayaran tanah melalui rekening masing-masing pemilik tanah dilakukan pada akhir tahun lalu sekitar tanggal 13 - 21 Desember 2017.

Luas keseluruhan tanah untuk pengadaan sarana olahraga tersebut, sekitar 10.780 m2. Dan ada sekitar 7 warga yang melepaskan hak atas tanah mereka.

Naungan Harahap, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih meminta keterangan saksi-saksi terhadap kasus dugaan mark-up pada kegiatan pangadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, itu.

Dia juga mengatakan, pihaknya sedang menunggu hasil audit BPKP.

“Kita belum bisa memberikan keterangan lebih banyak terkait soal ini. Pihak-pihak yang dipanggil masih berstatus sebagai saksi dalam tahapan ini,” kata dia, Kamis, 12 Juli 2018.

Sekertaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pidie Wardi Findani SE M Si saat ditemui sinarpidie.co di kantor Dispora pada Rabu, 11 Juli 2018, mengatakan dirinya tidak mengetahui duduk persoalan pengadaan tanah tersebut.

"Kalau soal itu, sama Pak Kadis saja ditanyakan, saya tidak mengerti soal itu, karena saya baru pindah ke dinas ini, saat ini pak kadis sedang di Banda Aceh mengikuti rapat persiapan PKA," kata Wardi.

sinarpidie.co sudah mendatangi kantor Dispora Pidie berkali-kali dan menghubungi Kadispora Pidie Arifin Rachmat lewat sambungan telepon, namun dirinya tak menjawab telepon tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tak menyebutkan, bahwa harga tanah ditentukan dan ditawar oleh agen. Tim Penilai Harga Tanah (tim independen), yang berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah setelah melakukan penilaian  standar penghitungan besarnya ganti kerugian, adalah tim yang menangani hal itu.

Panitia Pengadaan Tanah adalah pejabat terkait yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah setempat (Bupati) untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik itu menggunakan dana Otsus 2016-2017. Pagu anggarannya ialah Rp 2, 3 milliar. Siapa yang menguji kelayakan terhadap lokasi tersebut sehingga diputuskan menjadi lokasi lapangan sepakbola dan trek atletik? Apakah pemilihan lokasi tersebut sesuai dengan Qanun RT RW Pidie? Pertanyaan itu belum terjawab. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus.

Komentar

Loading...